VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbagi pengalaman Indonesia terkait penanggulangan kejahatan terorisme dan penanganan radikalisasi di Indonesia terutama terkait strategi rehabilitasi dan reintegrasi (R&R) bagi mantan teroris.
Dalam pertemuan Ministerial Plenary Meeting of the Global Counter-Terrorism Forum (GCTF) ke-13 di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (20/9/2023), ia menyampaikan bahwa ancaman global terorisme terus meningkat dan terus berevolusi.
"Aksi teror semakin beragam; penggunaan propaganda online dan eksploitasi terhadap teknologi baru termasuk drone dan AI juga semakin tinggi," katanya dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis (21/9/2023).
Retno juga menyampaikan bahwa angka kematian akibat terorisme dalam 5 tahun terakhir dilaporkan meningkat. "Bagi Indonesia, rehabilitasi dan reintegrasi (R &R) harus mencakup semua aspek, tidak hanya terbatas pada mantan narapidana teroris, tetapi juga harus memperkuat ketahanan masyarakat dan lingkungan yang menerima mereka," tambahnya.
Untuk itu, dirinya menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan oleh Indonesia terkait rehabilitasi dan reintegrasi para mantan teroris. "Pertama, mengedepankan pendekatan whole-of-government and whole-of-society, sebagaimana dimandatkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme," katanya.
Menlu menjelaskan, pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya peran dan dukungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, upaya ini juga menggabungkan pendekatan keras dan lembut, pelibatan masyarakat dan kerja sama internasional.
“It takes a village, to turn an extremist idea into a peaceful one (mengubah pemikiran ekstremisme menjadi pemikiran yang damai memerlukan dukungan semua pihak)," ucap Retno.
Upaya lain yang juga dilakukan oleh Indonesia adalah memastikan kemajuan teknologi dan riset, agar tidak disalahgunakan. Menurut Menlu Retno, teknologi yang berkembang sangat cepat dapat memberi ruang bagi berkembangnya ide-ide ekstremisme.
“Kita harus tetap waspada," ujar Menlu.
Ia menambahkan, terkait hal ini, Indonesia telah meluncurkan Pusat Pengetahuan Indonesia (I-KHub). Langkah ini dilakukan untuk mengintegrasikan sistem data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis penelitian dalam upaya memerangi ekstremisme, sekaligus memastikan keamanan negara.
Upaya lain yang tak kalah penting adalah terus memastikan lingkungan yang aman untuk menangkal ekstremisme. Menurut Retno, hal ini termasuk melalui program pendidikan bagi perempuan dan anak.
“Karena pemikiran ekstremis hanya dapat tumbuh di tempat yang dipenuhi dengan kebencian," ujar Menlu.
Sebagai penutup, Menlu Retno menyampaikan harapannya agar negara-negara GCTF berkomitmen kuat untuk memastikan implementasi yang inklusif dari strategi R & R ini.
GCTF merupakan forum utama di luar kerangka PBB yang membahas upaya kerja sama dan pertukaran informasi global dalam isu penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Menlu Retno hadir dalam kapasitasnya sebagai Co- Chair Countering Violent Extremism (CVE) Working Group (WG), di mana Indonesia telah menjabat sejak tahun 2017 bersama Australia.
