Tuesday, 27 February 2024 07:17

Hadiri Sidang Dewan HAM PBB, Indonesia Soroti Pelanggaran HAM Berat di Gaza

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

Menlu Retno menghadiri sidang HAM di PBB Senin (26/2) , Jenewa, Swiss.Foto:Kemlu RI

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti pentingnya Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjalankan kewajibannya, menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Dalam pertemuan High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB yang ke-55 pada Senin (26/2) di Jenewa, Swiss, ia pun menyampaikan perlunya memperkuat ekosistem HAM.

 

"Ini menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Di ASEAN, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue. Di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan," kata Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

 

Retno juga menekankan pentingnya pendanaan yang memadai guna mendukung mekanisme Komisi Penyelidikan terkait pendudukan Palestina.

 

"Dan saya juga tekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina, serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis & pembangunan kapasitas kepada negara anggota," jelasnya.

 

Selain itu, Retno menyampaikan pentingnya upaya mengatasi krisis kemanusiaan yang dipicu oleh perang dan konflik. Termasuk melalui pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi.

 

"Mekanisme kemanusiaan harus juga diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi. Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina), sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir," lanjut Retno.

 

Tak hanya itu, Retno juga menekankan pelindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara. Ia menegaskan, hak pembangunan setiap negara harus dihormati, guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

 

"Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran," tutupnya.(VOI/Ranov/Andy)

Read 251 times