Presiden RI Joko Widodo mengatakan, Indonesia dan Bangladesh sepakat untuk terus memperkokoh kerja sama ekonomi dan menciptakan peluang kerja sama baru. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di kantor Perdana Menteri Bangladesh di Dhaka, Minggu (28/1), sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Presiden ke 5 negara di Asia. Usai pertemuan tersebut, kedua kepala negara menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dalam rangka memperkuat kerja sama Indonesia dan Bangladesh. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Dhaka, Minggu menjelaskan, kelima nota kesepahaman tersebut adalah nota kesepahaman tentang Konsultasi Kementerian Luar Negeri dan Komunike Bersama mengenai Penanggulangan Tindakan Penangkapan Ikan Ilegal. Selain itu, kedua pemimpin juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman mengenai pengumumum pembentukan Perjanjian Perdagangan Preferential antara Indonesia dan Bangladesh. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyebut, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Hasina juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman terkait rencana pembelian gas alam cair dan pembangunan pembangkit listrik gas alam cair.
“ Kita menandatangani 5 (kerja sama). Satu adalah MoU kerja sama mengenai Foreign Office Consultation. Yang ke dua adalah Komunike bersama mengenai IUU Fishing. Yang ke tiga adalah announcement mengenai pembentukan PTA. Yang ke empat menyangkut pembelian LNG. Dan yang kelima pembangunan power plant LNG. Jadi ada 5 MoU kerja sama”.
Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Bangladesh, Presiden Joko Widodo juga menginginkan peran kedua Negara untuk aktif menggerakkan kerja sama di kawasan Samudera Hindia. Presiden Joko Widodo yakin, Indonesia dan Bangladesh dapat berkontribusi mewujudkan kawasan Samudera Hindia yang damai, stabil, dan sejahtera. Menurut Presiden, sudah saatnya kerja sama di lingkar Samudera Hindia dikaitkan dengan kerja sama di Samudera Pasifik atau kerja sama Indo-Pasifik. (ndy)
