Beberapa minggu terakhir warga Indonesia merasakan harga tiket pesawat dalam negeri yang sangat mahal. Situasi diperparah dengan penghapusan tiket promo dan kebijakan bagasi berbayar beberapa maskapai penerbangan. Kenaikan harga tiket pesawat ini cukup mengherankan, karena masa peak seasonsudah lewat, sehingga seharusnya harga tiket pesawat malah turun. Namun nyatanya pada low seasonseperti sekarang ini, harga tiket pesawat masih saja mahal.
Setelah pemerintah turun tangan, harga tiket pesawat memang mulai turun. Namun masyarakat menilai harga tiket pesawat masih mahal.
Korporasi penerbangan menuding harga bahan bakar pesawat yaitu avtur yang tinggi menjadi penyebab naiknya harga tiket pesawat. Mereka mengatakan harga Avtur di dalam negeri lebih mahal ketimbang di luar negeri. Akibatnya, harga tiket pesawat asing dari Indonesia ke luar negeri menjadi lebih murah ketimbang tiket pesawat domestik ke luar negeri.
Di banding dengan negara-negara Asia Tenggara, harga Avtur di Indonesia sebenarnya tergolong kompetitif, tercatat paling murah ketiga setelah Singapore dan Malaysia. Dibanding harga jual di Changi Singapora, harga Avtur di Cengkareng memang lebih mahal sekitar 5 hingga 10 persen. Namun, selisih harga tersebut lebih disebabkan oleh pengenaan Pajak Penjualan (PPn) sebesar 10 persen, sementara harga Avtur di Changi tidak dikenakan PPn. Kalau saja tidak dikenakan PPn, harga Avtur di Singapora dan Indonesia mestinya setara. Selain itu, sejak November 2018 hingga pertengahan Februari 2019, harga Avtur di Indonesia justru cenderung turun, hinggamencapai 18,5 persen. Proporsi biaya Avtur sebesar 24 persen memang cukup signifikan dalam pembentukan harga jual tiket. Namun, saat terjadi penurunan harga Avtur hingga mencapai 18,5%, harga tiket pesawat tidak mengalami penurunan, malah justru mengalami kenaikan saat low season pada awal Januari hingga pertengahan Februari ini. Maka tudingan terhadap harga avtur sebagai penyebab tinggnya harga tiket pesawat sebenarnya tidak fair.
Beberapa pengamat mencurigai adanya kartel harga dari beberapa maskapai penerbangan besar yang menguasai penerbangan di Indonesia. Kalau demikain halnya, kini saatnya pemerintah melakukan kontrol terhadap aksi korporasi sejumlah maskapai. Khususnya, terkait kebijakan penghapusan harga tiket promo dan bagasi berbayar.
Komisi Pengawasan Persaingan usaha (KPPU) perlu turun tangan untuk memastikan bahwa tidak ada kartel pembentukan harga dari maskapai tertnetu. Tanpa upaya dari Pemerintah dan KPPU, masyarakat sulit berharap harga tiket pesawat, yang memberatkan konsumen, dapat diturunkan dalam waktu dekat ini.
Pemerintah perlu menyadari harga tiket pesawat yang mahal berdampak luas. Antara lain pada tingkat hunian kamar hotel yang semakin rendah, karena jumlah wisatawan ke Indonesia semakin menurun. Selain itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lambat laun akan mati mengingat wisatawan enggan membeli oleh-oleh karena kebijakan bagasi berbayar. Efek domino yang terjadi akibat harga tiket peswat yang mahal pada gilirannya juga akan mengganggu perekonomian nasional.
