VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pernyataan secara virtual pada pertemuan para Menteru Luar Negeri negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, RRT, Afrika Selatan) dengan negara-negara mitra di Cape Town, Afrika Selatan, Jumat (2/6).  

Dalam pernyataannya, Menlu mengajak negara-negara BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan setiap negara dan memperkuat multilateralisme. 

Menlu menyampaikan, saat ini dunia semakin terbelah ke dalam blok-blok yang saling berlawanan. Tatanan dunia yang berdasarkan peraturan kehilangan makna karena setiap negara mengejar kepentingan pribadi masing-masing.  

Selain itu, kerja sama internasional gagal mengatasi tantangan-tantangan global, dan kepercayaan terhadap efektivitas multilateralisme makin surut. 

“Jika tren ini terus berlanjut, negara berkembang yang akan paling dirugikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki tatanan global yang tidak sehat ini. Dan BRICS berpotensi menjadi kekukatan yang positif untuk itu,” kata Retno. 

Oleh karena itu, dia mendorong BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan setiap negara. 

“Kita semua ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan menjadi negara maju. Tapi kita tidak dapat melakukannya jika hak atas pembangunan terus dilanggar,” ujarnya. 

Sejarah mencatat negara berkembang banyak mengalami ketidakadilan ekonomi. Menurutnya, negara-negara Global South berhak untuk menjadi bagian dari rantai pasok global dan bebas dari diskriminasi perdagangan dan perangkap utang. 

Isu ini juga telah diangkat oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan KTT G7 Outreach di Hiroshima beberapa waktu lalu. 

“Saya harap BRICS dapat ikut mendukung upaya ini dan tidak menjadi bagian dari ketidakadilan ekonomi,” kata Retno. 

Selain itu, Retno Marsudi juga mendorong penguatan multilateralisme. Menurutnya, agar dapat berfungsi dengan baik, multilateralisme harus infklusif dan sesuai denga tujuan. Untuk itu, diperlukan reformasi dan penguatan tata kelola global.

“Reformasi tersebut harus mempertimbangkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang. BRICS dapat menjadi katalis untuk reformasi ini,” kata Retno. 

Dia mengapresiasi inisiatif BRICS membentuk Bank Pembangunan Baru yang menghadirkan perspektif segar dalam sistem keuangan global yang sudah kadaluwarsa.   
Sebagai penutup, Retno menegaskan multilateralisme hanya dapat berkembang jika semua pihak menghormati hukum internasional secara konsisten tanpa standar ganda sebagai fondasi tatanan global. 

“Mari bekerja bersama untuk membangun masa depan dunia yang lebih cerah,” pungkasnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota BRICS dan 14 negara undangan, yakni Arab Saudi, Argentina, Bangladesh, Burundi, Komoro, Gabon, Guinea-Bissau, Iran, Kazahstan, Kuba, Mesir, Rep. Demokratik Kongo, Uni Emirat Arab, dan Uruguay. Tahun ini Indonesia telah diundang pada sejumlah pertemuan BRICS di bawah keketuaan Afrika Selatan.

VOInews, Pekanbaru : Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan bahwa untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang, sinergitas kebangsaan diperlukan sebagai bentuk kolaborasi dalam rangka menyukseskan Pemilu.

Mengutip infopublik.id, Syamsuar berpendapat dengan konsep kolaborasi semua tokoh, stakeholder, elemen/unsur masyarakat yang berkaitan dengan Pemilu ikut serta mendukung, penyelenggaraan Pemilu akan berjalan damai dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di Riau ini pada saat membuka seminar Kebangsaan dengan tema Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa yang diselenggarakan oleh BEM se-Riau di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Kamis (1/6/2023).

"Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu dapat luas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, untuk itu seluruh elemen berkewajiban untuk mensukseskan Pemilu ini dengan sebaik-baiknya," kata Gubernur Syamsuar.

Ia menyampaikan bahwa Pemilu yang damai dan demokrasi bermartabat dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dan kerja sama yang baik seluruh anak bangsa seperti Pemerintah, penyelenggara Pemilu, Partai Politik, seluruh elemen bangsa.

"Selain itu warga negara mempunyai posisi dan pengaruh penting untuk memajukan proses demokrasi dan menyukseskan Pemilu yang damai, aman, nyaman dan bermartabat," imbuhnya.

Menurutnya, Pemilu memiliki fungsi perekat perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat yang multikultural. Pemilu bisa menjadi pemersatu, karena tanpa Pemilu, Indonesia bisa tercerai berai karena perbedaan pandangan politik, kepentingan, dan lainnya.

"Dengan Pemilu, perbedaan pandangan politik bisa menyatu dalam bingkai Negara Republik Indonesia," terangnya.

Gubernur Syamsuar berpendapat bahwa slogan Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa harus diinternalisasi semua pihak, terutama peserta Pemilu dan masyarakat pemilih. Jadi bukan hanya penyelenggara Pemilu saja.

"Pemilu nanti harus dapat menyatukan masyarakat, menghargai dan menghormati pilihan politik yang berbeda serta menerima hasil pemilu dengan lapang dada," pungkasnya.(gus)