VOInews, Bandung: Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Lolly Suhenty berharap Penyuluh Informasi Publik (PIP) bentukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kementerian Agama dapat terlibat memberikan informasi kepemiluan yang sahih sekaligus terlibat menjadi bagian pengawasan partisipatif. Menurutnya pengawasan pemilu memiliki urgensi tinggi, sehingga perlu dilakukan secara bersama-sama.
"Pemberian informasi ini sebagai deteksi dini yang perlu diimplementasikan. Penyuluhan tepat itu sesuai kebutuhan karena itu Bapak/Ibu sebagai penyuluh informasi publik dapat terlibat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat," katanya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Optimalisasi Peran Penyuluh Informasi Publik dalam Sosialisasi Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan Kemenkominfo di Bandung, Selasa (30/5/2023).
Mengutip siaran pers Bawaslu, Lolly menjelaskan bahwa Bawaslu telah membuat setidaknya enam tantangan pemilu. "Pertama, netralitas penyelenggara pemilu. Kedua, pelaksanaan tahapan pemilu di provinsi baru. Ketiga, potensi polarisasi masyarakat. Keempat, mitigasi dampak penggunaan media sosial (medsos). Kelima, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Dan keenam politik uang yang masih marak," jelasnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu itu lantas menunjuk dampak penggunaan internet, khususnya media sosial yang dapat membuat polarisasi masyarakat sekaligus membuat perpecahan dengan berbagai informasi tidak benar atau hoaks. Dirinya membuka data, pengguna internet di Indonesia 204,7 juta atau 73,7% dari total penduduk.
"Untuk pengguna aktif medsos 191,4 juta atau 68,9% dari total penduduk yang pada tahun 2022 meningkat 21 juta atau 12,6% dibandingkan tahun 2021.Waktu rata-rata pengguna medsos 8 jam 36 menit dengan kelompok terbesar sebanyak 64,6% berusia 18 sampai 34 tahun," ungkapnya.
Dengan data tersebut, lanjutnya, ada tantangan Pemilu 2024 dengan dampak penggunaan internet dan medsos yang makin masif. "Faktanya penyebaran hoaks, fitnah, dan disinformasi paling banyak di medsos dan hoaks paling banyak bertema politik. Ini kalau dibiarkan membuat polarisasi yang bisa menyebabkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu maupun hasil pemilu, bahkan bisa menimbulkan berbagai tindak kekerasan. Karena itu, kita perlu bersama-sama memberikan informasi yang benar," ajak dia.
Lolly menegaskan, pemilu yang berintegritas adalah milik bersama. Pengawasan pemilu, imbuhnya, memiliki urgensi tinggi sebagai kontrol tak ada penyalahgunaan regulasi sekaligus sebagai 'check and balances' untuk mewujudkan keadilan pemilu.
"Jumlah pengawas pemilu tidak sebanding dengan oknum pelanggar pemilu yang begitu banyak ditambah wilayah Indonesia begitu luas terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Bawaslu membutuhkan kolaborasi dan konsolidasi semua elemen masyarakat dalam mengawasi pemilu," tutur mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut.
Dia menyatakan, telah ada kolaborasi Bawaslu dengan Kemenkominfo dalam melakukan pengawasan konten internet dan media sosial. Karenanya, perlu pula peningkatan kerja sama dengan PIP sebagai pengawas partisipatif pemilu. "Mari kita bersama-sama saling mengingatkan dan bisa menjadi bagian pengawasan partisipatif bersama Bawaslu," tutupnya.(gus)
