June
Menteri PUPR: Tapera Berpeluang Diundur Jika Ada Usulan DPR - MPR
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan (Tabungan Perumahan Rakyat) Tapera berpeluang diundur jika ada usulan dari DPR - MPR RI. "Jadi kalo misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya ketua MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Menteri Keuangan juga kita akan ikut," ujar Basuki di Jakarta, Kamis. Dirinya menyesal dan tidak menyangka atas timbulnya kemarahan dari masyarakat dan berbagai pihak terhadap Tapera ini. "Dengan adanya kemarahan (terhadap Tapera) ini, saya pikir menyesal betul.
Saya tidak nglegéwa (menyangka)," katanya. Sebagai Ketua Komite Tapera, Basuki mengatakan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sudah ada sejak tahun 2016 dan penerapannya diundur hingga tahun 2027 dalam rangka membangun kredibilitas Tapera. Kendati demikian, terlepas apakah peluang Tapera diundur dari tahun 2027 jika ada usulan dari DPR - MPR RI, Basuki memastikan kebijakan Tapera tetap diberlakukan untuk masyarakat.
"Tetap jadi (diberlakukan), ya nanti tergantung putusannya wong itu undang-undang. Kenapa kita harus saling berbenturan begitu, enggalah, Insya Allah engga," katanya. Sebagai informasi, berdasarkan Penjelasan atas UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini merupakan pelaksanaan amanat pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pokok-pokok substansi yang berkaitan dengan materi pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi asas dan tujuan, pengelolaan Tapera yang mencakup pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan Dana Tapera, Komite Tapera, BP Tapera, pembinaan dan pengelolaan Tapera, pengelolaan aset Tapera, hak dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas, pengawasan, dan sanksi administratif. Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan Tapera diatur juga peralihan kelembagaan dan seluruh asetnya dari lembaga yang ada saat ini yaitu Badan Pertimbangan Tabungan perumahan pegawai Negeri sipil ke dalam BP Tapera menurut Undang-Undang ini.
Antara
June
Kementerian BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas UMKM Dalam Negeri
Written by Akbar
VOinews.id- Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan UMKM dalam negeri sehingga bisa naik kelas dan berdaya saing. “Jadi memang sudah kami sampaikan bahwa dukungan BUMN itu nyata dalam tiga hal, di pembinaan dan pelatihan maupun di dukungan pembiayaan dan dukungan pemasaran,” kata Loto di sela peresmian Vending Machine UMKM PT Pegadaian di Jakarta, Rabu. Loto menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan atau pembinaan seperti peningkatan kualitas produk.
“Jadi pembinaan UMKM itu dilakukan TJSL (tanggung jawab sosial dan lingkungan),” ujarnya. Sementara dari dari sisi pembiayaan, pelaku UMKM bisa mendapatkan modal usaha melalui perbankan maupun non perbankan yang mendukung program tersebut. Pelaku UMKM bisa mengakses modal usaha melalui Pegadaian, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), hingga PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Kemudian, dari sisi bantuan pemasaran pihaknya menggelar pameran termasuk jika ada kegiatan ataupun rapat, maka produk-produk UMKM binaan yang mengisi kegiatan-kegiatan tersebut.
Bahkan sebagai dukungan dan terobosan terbaru, Loto mengatakan bahwa Kementerian BUMN menghadirkan Vending Machine atau mesin penjual otomatis. “Dalam hal ini ada terobosan baru dari Pak Arya (Staf Khusus III Menteri BUMN) dan tim dari Kementerian BUMN tentunya dimotori oleh Pak Arya dengan Vending Machine. Walaupun tidak dijaga oleh PIC secara langsung, secara fisik tapi Vending Machine bisa melayani,” ujar Loto. Menurutnya, dengan Vending Machine menjadi simbol komitmen Kementerian BUMN dan lainnya dalam menggali kanal pemasaran yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Dia berharap, melalui hal itu, produk UMKM yang dibina oleh BUMN akan terserap dengan baik di pasar, mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor tersebut di Indonesia. “Jadi jangan sampai UMKM kita berhenti dilatih, dan UMKM terus tingkatkan kualitas produknya, kapasitas usahanya supaya ketika ada order dari BUMN khususnya sebagai pembina, mereka bisa menangkap peluang itu dan menjamin kualitasnya benar benar sesuai dengan standar,” jelas Loto. Ia menuturkan bahwa Kementerian BUMN terus menggali kanal kanal pemasaran yang relevan dengan harapan produk UMKM ini setelah mendapat pembinaan bisa terserap di pasaran baik domestik maupun global. “Pembinaan pembinaan itu akan terus membuat UMKM tidak hanya naik kelas di lokal tetapi juga bisa global. Banyak juga kita memperbaiki dari sisi kemasan, maupun kita juga sudah identifikasi UMKM mana yang sudah bisa masuk kelas ekspor, yang global,” imbuh Loto.
Antara
June
Arya: Kurikulum UMKM Disiapkan Untuk Tingkatkan Kualitas dan Standar
Written by Akbar
VOinews.id- Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan bahwa saat ini kurikulum tengah disiapkan untuk meningkatkan kualitas dan standar dari produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. “Bahkan terbaru kita keluarin entar lagi Kurikulum UMKM. Jadi, UMKM kalau datang ke Rumah BUMN itu dia ada aplikasinya, dia masukan aplikasi,” kata Arya usai meresmikan Vending Machine UMKM PT Pegadaian di Jakarta, Rabu. Dia menyampaikan bahwa kurikulum tersebut bertujuan untuk memperbaiki mutu produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Arya menjelaskan bahwa kurikulum UMKM ini akan mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aspek keuangan, legalitas, sertifikasi, dan bahkan pasar.
“Nanti ada pertanyaan mengenai market, keuangan, mengenai legalitas, sertifikat dan sebagainya,” katanya. Dengan adanya kurikulum yang akan diluncurkan oleh PT Telkom, UMKM dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang posisi mereka di pasar dan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. “Ketahuan tuh semua UMKM ini posisi nya ada dimana, ini yang mau dilaunching sama Telkom. Itu akan di sebar ke Rumah BUMN sehingga UMKM itu tau di mana posisinya, kemudian Rumah BUMN udah tahu nih, UMKM ini butuhnya pelatihan apa,” jelas Arya. Meski begitu Arya tidak menjelaskan lebih merinci terkait gambaran kurikulum tersebut, hanya saja dia optimistis dengan adanya kurikulum bagi sektor itu, dapat memberikan dukungan yang lebih baik agar UMKM bisa naik kelas.
“Kurikulum UMKM, supaya UMKM itu ada standardisasi. Yang jelas kita detail untuk support UMKM,” imbuh Arya. Sebelumnya, Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga meresmikan mesin penjual otomatis atau Vending Machine PT Pegadaian. Arya mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar BUMN BUMN memiliki vending machine sehingga bisa membantu memasarkan produk produk UMKM binaan. “Yang pasti kita ingin semua Kantor BUMN ada seperti ini, supaya karyawan BUMN bisa beli produk UMKM, karena yang dibeli adalah produk UMKM, maka UMKM binaan BUMN tersebut pastikan langsung punya pasar, dan pasti setiap hari dibeli oleh karyawannya,” kata Arya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan pihaknya menghadirkan Vending Machine untuk membantu dan memperluas jangkauan pemasaran serta distribusi produk UMKM binaan secara omnichannel, guna mendukung pertumbuhan dan promosi efisien bagi sektor tersebut. “Peresmian Vending Machine UMKM PT Pegadaian dalam mendukung UMKM memperluas pemasaran, promosi, dan distribusi produk dengan lebih efisien secara omnichannel,” katanya. Damar menyampaikan bahwa saat ini vending machine yang disiapkan di PT Pegadaian, Gedung Kenari, Jakarta Pusat, memasarkan produk-produk dari 24 pelaku UMKM binaan. Namun, dia mengaku bahwa pihaknya menargetkan 12 Kantor Wilayah Pegadaian yang ada di seluruh wilayah Indonesia bisa menyediakan vending machine untuk mendukung pemasaran produk produk UMKM binaan yang ada di berbagai daerah.
Antara
June
Indonesia-Uruguay Mulai Kerja Sama Penguatan Jaminan Produk Halal
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Pemerintah Indonesia dan Uruguay melakukan penjajakan kerja sama penguatan jaminan produk halal (JPH) guna meningkatkan kualitas produk di pasar internasional, serta sebagai komitmen penyediaan produk halal bagi masyarakat. Penjajakan kerja sama itu ditandai dengan dilakukannya kunjungan kerja Pemerintah Uruguay ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag), di Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Senin.
"Kerja sama JPH ini penting karena berkaitan dengan kerja sama perdagangan atau ekspor impor produk halal di antara kedua negara. Terlebih mulai Oktober 2024 nanti seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal," ujar Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan pihaknya memiliki cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal nomor satu di dunia, sehingga kolaborasi dengan Uruguay diperlukan supaya keinginan itu terwujud. Lebih lanjut, dirinya mengatakan saat ini terdapat satu lembaga halal dari Uruguay yakni UIC Halal Certification yang telah mengajukan permohonan akreditasi untuk dapat bekerja sama dengan BPJPH pada bulan April 2024 lalu. Tetapi pengajuan lembaga halal tersebut belum dapat diteruskan prosesnya pada sistem Sihalal mengingat belum memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan BPJPH.
"Kami berharap pertemuan hari ini dapat mendorong dilakukannya MoU dan proses asesmen lembaga halal di Uruguay menuju dilakukannya MRA dapat dilakukan secara lebih cepat." kata Aqil. Di sisi lain Menteri Peternakan, Pertanian dan Perikanan Uruguay Fernando Mattos mengatakan, negaranya tertarik untuk melakukan pertukaran informasi tentang regulasi dan kebijakan JPH yang berlaku di Indonesia, dengan cara mengetahui lebih jauh kebudayaan dan tradisi, khususnya terkait perkembangan jaminan produk halal di Tanah Air. "Ketertarikan kami adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang kebudayaan dan tradisi, khususnya tentang perkembangan terkait jaminan produk halal. Kami bermaksud untuk dapat melakukan suatu kerja sama dengan lembaga Anda (BPJPH Kemenag), dan ini akan menjadi sangat penting bagi kami," ujar dia.
ANtara