August
VOInews.id, Jakarta:Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bergerak cepat memulai gerakan optimasi lahan (Oplah) seluas 500.000 hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng) guna mewujudkan swasembada dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
"Presiden terpilih memerintahkan kepada saya untuk bergerak cepat mengatasi darurat pangan. Kenapa? Karena pangan tidak bisa ditunda dan sangat krusial," ujar Mentan saat meninjau optimasi lahan (Oplah) di wilayah Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu.
Dia menyampaikan bahwa gerakan itu merupakan upaya pemerintah dalam membuat lumbung pangan nasional sekaligus mengantisipasi darurat pangan global.
Sebagai gambaran, Mentan menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan anggaran tahun 2025 khusus untuk pengoptimalan program Oplah seluas 1 juta hektare. Termasuk 500.000 di antaranya lahan yang ada di Kalimantan Tengah.
Mentan berharap agar program tersebut dapat berhasil dan menjadi catatan sejarah bagi bangsa Indonesia.
"Gerakan ini sudah lama direncanakan sejak jaman kemerdekaan. Namun kita baru mulai hari ini dan harus berhasil. Mudah-mudahan dua hingga tiga tahun ke depan ini menjadi kenyataan dan kita tidak perlu mengimpor beras," ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moh. Arief Cahyono menambahkan bahwa program oplah tersebar di sejumlah provinsi. Di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Merauke dan Sumatera Utara.
"Yang pasti Pak Menteri ingin mempersiapkan agar lahan yang ada di Kalimantan Tengah ini betul-betul dikelola dengan baik yang mana ini bagian dari upaya kita untuk melakukan antisipasi darurat pangan," kata Arief.
Menurut Arief, pemerintah sampai saat ini terus bekerja memaksimalkan semua potensi lahan di seluruh Indonesia. Ke depan, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan swasembada hingga menjadi lumbung pangan dunia.
Kementan berharap Indonesia sudah tidak ada lagi impor beras, bahkan bisa mencapai swasembada pangan dalam satu hingga dua tahun ke depan.
"Apabila ini sudah bisa diselesaikan dan dikerjakan oleh Kementerian Pertanian maka tidak ada lagi kekhawatiran kita terhadap stok beras," kata Arief.
Antara
August
Menteri PUPR: Usulan Tambahan Anggaran 2025 Untuk Ketahanan Pangan
Written by Akbar
Voinews.id, Jakarta:Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, usulan tambahan anggaran tahun 2025 salah satunya untuk dukungan ketahanan pangan dan energi.
Basuki mengatakan, menindaklanjuti arahan Presiden, Presiden terpilih dan Menteri Keuangan pada Rapat Terbatas tanggal 5 Agustus 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025, Kementerian PUPR telah menyampaikan usulan tambahan anggaran melalui Surat Menteri PUPR Nomor 725 tanggal 8 Agustus 2024.
Kementerian PUPR telah melakukan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun. Saat ini, pagu anggaran TA. 2025 sebesar Rp75,63 triliun, sehingga masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp61,31 Triliun.
"Prioritas tambahan anggaran akan digunakan antara lain untuk dukungan ketahanan pangan dan energi yakni penyelesaian bendungan on-going dan rencana bendungan baru, kemudian pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah berdasarkan peraturan presiden yang baru pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah ini ditugaskan kepada Kementerian PUPR, Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, dan Pembangunan Bendung untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Usulan tambahan anggaran ini juga untuk pembangunan jaringan air baku dari bendungan, penyelesaian pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan infrastruktur Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, pembangunan jalan bebas hambatan, pembangunan jembatan gantung, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah.
Kemudian pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) perguruan tinggi, olahraga, dan pasar. Lalu pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler, dan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bidang perumahan, dan infrastruktur berbasis masyarakat.
Untuk 2025, Kementerian PUPR telah dialokasikan mendapat anggaran sebesar Rp75,63 triliun.
Untuk bidang-bidang sumber daya air, Kementerian PUPR akan terus melanjutkan pembangunan bendungan serta peningkatan irigasi dengan total menjadi 17 ribu hektare. Pengairan yang baik, termasuk kawasan pertanian yang baik, juga memerlukan upaya pengendalian banjir bukan hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan.
Dalam hal konektivitas melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, kementerian akan terus melanjutkan pembangunan jalan nasional yang tersebar dari Aceh sampai Papua sekitar 128 kilometer. Kementerian PUPR juga terus memastikan konektivitas melalui pembangunan jalan tol sepanjang 48,3 kilometer.
Kemudian melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, kementerian bukan hanya menyediakan air minum di perkotaan tetapi juga terus melanjutkan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat atau yang berada di pedesaan-pedesaan, termasuk juga penyediaan sanitasi yang juga berbasis masyarakat tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan sanitasi di perkotaan.
Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR juga membangun kawasan-kawasan permukiman serta bangunan-bangunan gedung dan sekolah madrasah yang ditugaskan.
Adapun pembangunan perumahan dengan alokasi anggaran Rp4,53 triliun, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan hunian vertikal maupun rusun-rusun reguler untuk mencapai target pembangunan rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diarahkan.
Antara
August
Wamentan Optimistis Pertanian Indonesia Siap Capai Swasembada Beras
Written by Akbar
VOinews.id, Jakarta:Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono optimistis dengan kinerja sektor pertanian Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan produksi dan siap mencapai swasembada beras. "Program Kementan tahun ini menunjukkan berhasil, di mana kami mampu meningkatkan produktivitas padi dan diharapkan akan terus meningkat, sehingga kita betul-betul bisa mampu menekan impor dan mencapai swasembada," kata Wamentan seusai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.
Dia menyatakan bahwa keyakinan tersebut didasarkan pada data terbaru yang menunjukkan adanya kenaikan signifikan dalam produksi beras. Menurut dia, data proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan produksi beras yang signifikan pada bulan Agustus dan September Produksi beras pada bulan Agustus tercatat mencapai 2,84 juta ton, sementara pada bulan September meningkat menjadi 2,87 juta ton.
Sementara itu, untuk bulan Oktober, BPS memprediksi produksi beras akan mencapai 2,59 juta ton. Kenaikan produksi ini menjadi indikasi positif dari upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian. "Progres yang ditunjukkan oleh data BPS mencerminkan bahwa produktivitas beras kita mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini merupakan hasil dari refocusing anggaran terkait pompanisasi dan optimasi lahan rawa yang gencar dilaksanakan Kementerian Pertanian tahun ini," ucap Sudaryono.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melaksanakan program pompanisasi sebagai solusi cepat untuk memperluas areal tanam. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan swasembada beras dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Menurut dia, program yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian tahun ini telah menunjukkan hasil yang positif. Peningkatan produktivitas padi diharapkan dapat berlanjut, sehingga Indonesia mampu menekan angka impor beras.
"Swasembada beras berarti keberhasilan dalam meningkatkan produksi sehingga kebijakan impor bisa dikendalikan, hanya 10 persen dari total kebutuhan konsumsi," ujarnya. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada impor beras dengan memastikan kualitas impor yang sangat kecil jika diperlukan. Menurut dia, upaya tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mencapai kedaulatan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dia mengatakan Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produktivitas melalui berbagai program inovatif dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Menurut dia, dengan terus meningkatkan hasil produksi dan efisiensi, pemerintah berharap Indonesia dapat mencapai swasembada beras dan mengurangi ketergantungan pada impor dari luar negeri. "Kita ingin swasembada untuk menekan impor. Kalau pun harus impor betul-betul kita dapatkan dengan kualitas yang sangat kecil," kata Wamentan.
Antara
August
VOinews.id, jakarta:Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan program percetakan sawah seluas satu juta hektare berjalan lancar guna memperkuat ketersediaan pangan nasional dan menghadapi potensi darurat pangan dengan langkah strategis yang terencana. "Saya kira cetak sawah adalah langkah-langkah tepat untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan dan shortage," kata Mentan Amran Sulaiman seusai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurut Amran, pencetakan sawah merupakan langkah krusial untuk mencapai swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. "Langkah ini menjadi sangat penting mengingat hampir semua negara di dunia menghadapi tantangan serius, seperti perubahan iklim dan gelombang panas global," ujarnya. Meskipun demikian, Mentan berharap adanya penambahan jumlah anggaran hingga Rp68 triliun pada tahun 2025.
"Pemerintah bertekad untuk cetak sawah satu juta hektare. Oleh karena itu kita berharap ada tambahan (anggaran). Jadi dari Rp68 triliun itu paling kita gunakan Rp25 triliun sampai Rp30 triliun untuk cetak sawah," ujarnya. Selain pencetakan sawah, kata dia, pemerintah juga fokus pada penyediaan benih unggul sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas. Mentan menekankan pentingnya benih unggul untuk optimalisasi lahan serta penggunaan alat mesin pertanian yang harus diperbanyak. "Benih unggul sangat penting terutama untuk optimalisasi lahan, yang juga penting adalah penggunaan alat mesin pertanian yang harus kita perbanyak karena pertanian modern itu mutlak kita lakukan," katanya.
Antara