June
Komisi III Minta Data PPATK Soal Pejabat-Aparat Terlibat Judi Online
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:- Komisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyampaikan data hasil penelusuran transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online atau daring yang melibatkan anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta aparat penegak hukum. Hal tersebut menjadi salah satu butir kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama PPATK, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh. “Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk terus menelusuri lebih jauh terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online, termasuk keterlibatan anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta aparat penegak hukum, dan menyampaikannya kepada Komisi III DPR RI,” kata Pangeran.
Pangeran mengatakan bahwa Komisi III DPR berhak sewaktu-waktu meminta laporan PPATK di luar laporan berkala yang rutin disampaikan tiap enam bulan, termasuk laporan terkait penelusuran pejabat hingga aparat oleh PPATK yang terlibat judi online. Komisi III DPR RI, kata dia, juga mendorong PPATK untuk terus mengawasi, menelusuri, dan memantau tindak lanjut penegakan hukum terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana, khususnya judi online, korupsi, narkoba, dan lainnya.
Selain itu, Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk mengoptimalkan peran collaborative analysis team (CAT) PPATK dalam mengawasi dan menelusuri transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan proses pemilu 2024, termasuk pilkada 2024. Terakhir, Komisi III DPR RI mendukung PPATK dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) untuk meningkatkan indeks kredibilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia.
Saat rapat berlangsung, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pun menegaskan pihaknya siap untuk memberikan laporan berisi data pejabat yang terlibat dalam judi online, sebagaimana arahan yang diberikan oleh Ketua Satgas (Kasatgas) Judi Online Hadi Tjahjanto. “Tidak ada keraguan untuk menyampaikan data terkait dengan judol (judi online) ini, kami memang akan menyampaikan datanya sesuai dengan arahan dari Kasatgas sendiri. Kami lagi jalan ke mana-mana untuk menyerahkan masing-masing ke K/L (kementerian/lembaga)-nya, termasuk ke DPR RI,” kata Ivan.
Antara
June
Menko Perekonomian Optimis kestabilan Ekonomi Perkuat Transformasi
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya optimis kestabilan kondisi perekonomian saat ini dengan inflasi yang terkendali dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang baik dapat menjadi modal untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional. “Kondisi ini menjadi modal yang solid untuk memperkuat pondasi transformasi ekonomi,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin.
Ia menuturkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang cenderung stabil ditunjukkan dengan pertumbuhan pada kuartal I yang mencapai 5,11 persen year-on-year (yoy), inflasi bulan Mei 2024 yang rendah sebesar 2,84 persen yoy, dan IKK yang berada pada zona optimis. Selain itu, ia menyatakan bahwa aktivitas manufaktur Indonesia juga tetap berada pada level ekspansi, sementara angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan.
Untuk menjaga optimisme ekonomi tersebut serta mencapai visi Indonesia Emas 2045, Airlangga menuturkan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk mendorong transformasi ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Ia mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan melalui peningkatan investasi, daya saing, nilai tambah industri, produktivitas, pemberdayaan UMKM, pemerataan pembangunan dan konektivitas.
Pihaknya juga telah mengusulkan 70 lebih program kerja, baik prioritas maupun reguler, dengan kemungkinan adanya penambahan, penggabungan, serta pengembangan program, yang disusun berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berbagai program kerja tersebut merupakan rincian dari sejumlah program Prioritas Nasional (PN), seperti PN-2 Swasembada Pangan, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Hijau serta PN-3 Pengembangan Infrastruktur, Kewirausahaan, dan Pengembangan Agromaritim Industri. “Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi harus bisa didorong di kisaran 6-7 persen disertai GNI (Gross national income atau Pendapatan Nasional Bruto) per kapita menjadi 30.300 dolar AS,” kata Airlangga.
Antara
June
PUPR: Kantor Kemenko 1 di IKN Untuk Akomodasi Petugas Upacara HUT RI
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) digunakan untuk akomodasi petugas upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI. “Kantor Kemenko 1 akan menampung petugas upacara 17 Agustus di IKN. Kantor Kemenko 1 akan digunakan sebagai salah satu akomodasi petugas upacara HUT Ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 yang akan diselenggarakan di IKN,” ujar Basuki di Jakarta, Selasa.
Untuk menambah kenyamanan para petugas upacara, Menteri Basuki meminta untuk ditambahkan kamar mandi temporer di setiap lantai sebab hanya terdapat 6 kamar mandi permanen di setiap lantai. “Kami akan siapkan 10 kamar mandi portable di setiap lantai. Walaupun hanya menginap di sini satu dua hari tapi kan orang butuh mandi. Kamar mandi portable yang penting bersih, air sudah masuk tidak perlu pakai tanki lagi,” ujar Basuki.
Kantor Kemenko 1 yang akan digunakan sebagai akomodasi petugas upacara adalah Tower 1 lantai 1-3 yang ditargetkan rampung pada 7 Juli 2024. Kantor Kemenko 1 terdiri dari 4 tower di mana setiap tower terdiri dari 6 lantai dan 1 lantai semi basement yang dilengkapi dengan lift panoramik. Saat ini progres pembangunan secara keseluruhan mencapai 78,9 persen. Kantor Kemenko 1 dapat menampung total 1.345 ASN yang terdiri dari menteri, jajaran eselon 1 dan 2, ASN dan staf.
Pekerjaan Kantor Kemenko 1 dimulai pada 30 Desember 2022 dengan nilai kontrak Rp745,7 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan perencanaan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, pekerjaan interior, pekerjaan lanskap, pekerjaan kawasan dan pencapaian Bangunan Gedung Hijau dengan kriteria utama.
Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni berharap ke depan Kantor Kemenko 1 dapat menjadi tempat yang nyaman bagi ASN untuk bekerja. “Insya Allah kantor ini akan menjadi kantor Kementerian yang nyaman dan produktif untuk bekerja,” ujar Raja Juli Antoni.
ANtara
June
Polri Luncurkan Digitalisasi Layanan Untuk Percepat Perizinan Acara
Written by Akbar
VOinews.id- Polri meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan acara dalam rangka untuk mempercepat proses birokrasi dalam pengajuan perizinan acara. Layanan yang digagas Polri dengan berkolaborasi bersama Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu Kemenko Marves, Kemenpan RB, Kemenparekraf, Kementerian Investasi, Kemenkeu, Kemenkominfo, dan Kementerian BUMN itu, diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan, layanan ini merupakan bagian dari sistem online single submission (OSS). Dengan adanya integrasi perizinan secara digital ini, masyarakat dapat mengakses layanan perizinan penyelenggaraan acara olahraga, musik, dan lain-lain di mana saja dan kapan saja. Ia juga mengatakan, layanan ini menjadikan proses pengajuan perizinan penyelenggaraan acara tidak perlu lagi berbelit-belit. Dari sebelumnya pengajuan perizinan memakan waktu 14 hari, saat ini penyelenggara hanya perlu melengkapi dokumen persyaratan secara daring.
“Hal ini sejalan dengan kebijakan transformasi digital Indonesia dan juga tren global yang berkembang secara digital. Untuk itu, Polri terus beradaptasi untuk menjamin penyelenggaraan event yang mudah dan berstandar internasional. Kami berharap industri kreatif dapat segera beradaptasi dari pengajuan secara offline menjadi pengajuan secara online,” kata dia. Ia menyebut, saat ini digitalisasi layanan penyelenggaraan acara telah diberlakukan di tujuh venue di DKI Jakarta dan Banten.
Tujuh lokasi itu adalah seluruh kawasan Gelora Bung Karno, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Convention Center (JCC), Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Community Park PIK 2. Polri juga telah melakukan risk assesment untuk menjamin kelayakan dan keamanan di seluruh tempat tersebut.
“Ke depannya Polri siap menerapkan perizinan online di kota-kota besar lain di Indonesia, seperti Medan, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Denpasar, Surabaya, dan juga provinsi-provinsi lainnya,” ujarnya. Ia berharap, melalui layanan ini, industri kreatif di Indonesia bisa semakin berkembang, bertumbuh, dan memberikan manfaat serta kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah. “Kami menyadari masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan layanan digital ini.
Oleh karena itu, kami membuka ruang sebesar-besarnya kepada para pelaku industri kreatif untuk memberikan kritik dan saran sebagai bentuk komitmen kami bersama untuk terus mendukung dan membangun industri kreatif Indonesia,” kata dia. Sementara itu, Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) Dino Hamid menyampaikan apresiasinya terhadap digitalisasi layanan perizinan ini.
“Harapannya dengan OSS satu pintu ini dapat meningkatkan lagi karya-karya kami secara domestik maupun internasional yang dapat meningkatkan value ekonomi dan ekosistem kami,” ucapnya. Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Ariotedjo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Antara