VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id, Jakarta:Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pihak yang akan menentukan tarif bea masuk terhadap tujuh produk impor bakal dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). "Nanti KADI dan KPPI akan melihat tiga tahun terakhir seperti apa, merekalah yang menentukan tarif. Nah, saya bicara itu (tarifnya) boleh 50 persen, boleh 100 persen, boleh 200 persen," kata Mendag saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7).

Dia menyampaikan hal itu menanggapi adanya sejumlah pemberitaan yang menyebutkan bahwa Menteri Perdagangan akan mengenakan tarif bea masuk terhadap tujuh komoditas yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki hingga sebesar 200 persen. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengungkapkan bahwa penentuan tarif tersebut bakal dilakukan oleh KPPI dan KADI. Namun, sebelum menentukan tarif terhadap tujuh komoditas tersebut, Zulhas mengatakan bahwa KPPI dan KADI terlebih dahulu akan menyelidiki soal impor selama tiga tahun terakhir. Dalam melakukan penyelidikan terhadap data impor tiga terakhir, KPPI dan KADI akan melihat data dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi.

Dari penyelidikan itu, KPPI dan KADI akan menghasilkan luaran yang berbeda. KPPI akan merumuskan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), sementara KADI menghasilkan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD). "Kalau memang melonjak impornya produk-produk yang tujuh macam tadi itu, maka dia (KPPI) bisa kenakan tarif, bisa 10 (persen), bisa 20 (persen), dan bisa 200 (persen), bisa saja, terserah mereka, bukan saya yang menentukan," tegas Mendag. Mendag juga mengatakan bahwa bea masuk tidak hanya dari China seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara dengan persentase bea masuk bisa 10-200 persen.

"Jadi, itu yang betul, ada KPPI, ada KADI, yang nilai secara komprehensif. Dan itu berlaku untuk seluruh negara. Tidak hanya negara A, negara B, tapi semua berlaku," kata Mendag. Sebelumnya, adanya pemberitaan mengenai Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan akan mengenakan bea masuk, bahkan dengan nilai hingga 200 persen pada barang-barang asal China, dalam menyikapi persoalan perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

Antara

VOinews.id, Jakarta:Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pentingnya penguatan ekosistem gula secara modern demi memenuhi kebutuhan nasional. "Ekosistem gula nasional itu harus terus diperkuat. Salah satunya bersama teman-teman APTRI atau Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia," kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Jumat. Menurut Arief, penguatan ekosistem gula nasional harus dibangun mulai dari lini produksi, terutama bersama petani tebu rakyat. Ketika para petani tebu bersemangat tanam dan produksi, maka kemandirian pangan akan gula konsumsi dapat terwujud.

"Dengan harga yang baik, petani bisa mensuplai juga ke pabrik gulanya. Jadi petani happy, pabrik gula semakin modern, dan kebutuhan dalam negeri pun tercukupi. Ini luar biasa," ujarnya. Arief mengaku telah mengunjungi Pabrik Gula (PG) Krebet Baru di Malang, Jawa Timur Kamis (4/7). Ia meninjau proses produksi gula di pabrik tersebut. Apalagi, kata Arief, saat produksi dalam negeri kian meningkat, maka pasokan gula konsumsi untuk kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi.

"Apa yang telah kita kerjakan selama ini mulai membuahkan hasil. Yang pertama adalah membangun ekosistem pangan, khususnya gula, mulai dari tebu diproduksi kemudian sampai dengan jadi gula. Gula ini di tingkat petani harganya kita jaga, kemudian sampai dengan di hilir, harganya juga kita jaga dengan baik," sambungnya. Menurutnya, jika petaninya giat untuk menanam (nandur) dan harganya baik, maka gairah tanam petani akan terus ada dan hasilnya pun semakin baik dalam meningkatkan produksi.

"Ini kemandirian pangan, dengan kami memberikan harga yang baik kepada petani, maka petani bergairah untuk menanam," imbuhnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 'Statistik Tebu Indonesia 2022' yang diterbitkan pada November, produksi gula pada 2022 yang mencapai 2,4 juta ton sebagian besar disokong oleh perkebunan rakyat sebesar 63 persen. Selebihnya perkebunan swasta 27 persen dan perkebunan besar negara 10 persen. Untuk itu, kemitraan pemerintah dengan para petani tebu rakyat penting untuk terus dijalin dengan baik.

"Saya selalu sampaikan ke pemerintah daerah bahwa pabrik gula seperti Krebet Baru ini, harus kita jaga bersama, karena ini yang menghidupi petani tebu yang ada di sekitar Malang dan sekitarnya. Apalagi PG Krebet Baru ini adalah salah satu pabrik gula milik BUMN yang terbesar. Tadi kita lihat gilingnya sudah 5,1 juta kuintal. Itu capaian yang luar biasa," ungkap Arief. Ia pun berkomitmen menciptakan titik keseimbangan harga. Untuk itu, pihaknya telah menghitung struktur biaya secara kolaboratif, yang kemudian ditetapkan melalui kebijakan relaksasi gula konsumsi dari tingkat produsen sampai konsumen. Sejak April 2024, harga gula konsumsi di tingkat produsen Rp14.500 per kilogram (kg) dan di tingkat retail atau konsumen Rp 17.500 per kg.

Sementara untuk daerah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan wilayah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan Perbatasan), harga gula konsumsi di tingkat retail atau konsumen Rp18.500 per kg. Sebelumnya relaksasi harga gula konsumsi berakhir pada 30 Juni 2024 dan terus diperpanjang kembali sampai dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan Kedua atas Perbadan Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur HAP Gula Konsumsi. Demikian isi warkat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA Nomor 425/TS.02.02/B/6/2024 tanggal 26 Juni 2024.

"Bapanas sudah menghitung cost structure, itu bukan dilakukan sendiri, tapi bersama-sama melibatkan APTRI, BUMN, seluruh pihak Kementerian lembaga, sehingga angka itu adalah angka yang wajar. Ini karena Presiden Jokowi menyampaikan harus ada angka wajar di tingkat petani sampai konsumen," tuturnya. Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan bahwa harga di tingkat petaninya juga harus baik, hal itu agar stok barang di pasar tetap ada. "Jadi harus dibuat harga yang baik dan wajar. Nah ini sekarang sudah mulai dapat titik keseimbangannya," ungkap Arief.

Ketua Umum Pusat Koperasi Petani Tebu Rakyat Hamim Holili mengapresiasi terhadap penetapan harga gula yang diberikan pemerintah. "Harga (gula) ini seperti yang disampaikan Kepala Bapanas (Arief Prasetyo Adi) dari Rp9.000 sekian per kilo, kemudian sekarang Rp14.500 per kilo. Itu angka yang sangat bagus untuk petani. Kepastian dari petani (menjadi) ada dan untuk sekarang bergairah petani. Petani senang bahagia karena hadirnya pemerintah, hadir dengan adanya Badan Pangan Nasional," ucapnya

. Sementara Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikun mengatakan kepentingan petani saat ini harus diperhatikan pemerintah karena berkaitan dengan produktivitas. Menurutnya, jika ingin membangun kemandirian pangan, maka pendapatan petani ini harus dijaga. Apabila pendapatan petani ada peningkatan ke arah yang lebih baik, maka petani akan memperbaiki tanamannya. "Selain itu, jika perbaikan tanaman itu terjadi yang akan kita peroleh adalah peningkatan produksi," kata Siemitro.

Antara