July
OJK Tingkatkan Kolaborasi Perkuat Governansi Sektor Jasa Keuangan
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, asosiasi profesi, dan akademisi di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam memperkuat governansi dan penegakan integritas sektor jasa keuangan (SJK). “Untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional dan pengembangan governansi kolaboratif menuju Indonesia Emas 2045, fungsi GRC khususnya di sektor jasa keuangan diharapkan mampu menjadi penggerak dalam peningkatan sinergi khususnya dalam mengoptimalkan manajemen risiko pada implementasi ESG dan sustainability serta penanganan permasalahan cybersecurity,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena di Jakarta, Senin.
Hal tersebut disampaikan Sophia dalam Forum Pre-Risk & Governance Summit (RGS) dengan tema “Meningkatkan Awareness Industri Jasa Keuangan dan Asosiasi Profesi GRC dalam Cybersecurity Risk dan Climate Change Risk”. Forum Pre-RGS diselenggarakan OJK dengan melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan isu signifikan terkait GRC sebagai masukan tema dalam Forum RGS Tahun 2024 yang rencananya akan diselenggarakan pada November 2024.
Forum tersebut membahas implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) dan sustainability serta penanganan cybersecurity dengan para ahli yang berasal dari praktisi, akademisi, lembaga dan asosiasi profesi bidang GRC. Lebih lanjut dalam pendalaman sesi diskusi ESG dan sustainability terdapat beberapa hal yang ditekankan, antara lain perlunya standardisasi pelaporan berkelanjutan dan assurance khususnya di sektor publik, peran akuntan dalam pelaksanaan ESG khususnya dalam transparansi penyajian informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, asosiasi profesi dan lembaga bidang GRC dalam peningkatan kesadaran, pengembangan, termasuk enforcement pengawasan atau pemantauan untuk memastikan going concern implementasi program dan kebijakan ESG.
Sementara itu, dalam sesi diskusi penanganan cybersecurity terdapat beberapa hal yang menjadi fokus perhatian, antara lain pentingnya evaluasi dan kepatuhan proses bisnis dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, mitigasi atas kerjasama teknologi informasi dengan pihak ketiga yang sering menjadi celah serangan siber, pentingnya pemahaman keamanan siber tidak hanya dari sisi proses bisnis dan teknologi informasi melainkan juga peningkatan pemahaman dan kesadaran sumber daya manusia serta pengembangan ekosistem untuk identifikasi dan penanganan serangan siber.
Selanjutnya Forum RGS 2024 akan diselenggarakan dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi dari kementerian/lembaga, asosiasi profesi bidang GRC, akademisi dan para pemangku kepentingan terkait lainnya dengan pendalaman atas topik strategis berdasarkan hasil diskusi Pre-RGS untuk dapat memenuhi kebutuhan terkini sektor jasa keuangan dan pemangku kepentingan, mendukung program strategis pembangunan nasional dan memperkuat penyampaian pesan penting OJK terkait penguatan governansi dan penegakan integritas di Indonesia.
Antara
July
Menteri PUPR: Embung Berfungsi Untuk Konservasi Air Dan Percantik IKN
Written by Akbar
VOInews.id, IKN:Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan embung berfungsi untuk konservasi air dan mempercantik Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Basuki mengatakan saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.
"Embung juga dapat mempengaruhi iklim mikro di IKN, karena itu kita perlu terus membangun embung-embung lainnya hingga 60 unit," ujarnya di Jakarta, Selasa. Pembangunan embung juga sejalan dengan konsep kota hutan cerdas (smart forest city) yang mempertahankan 70 persen area hijau tak terbangun. "Kalau sore kita bisa duduk-duduk di Embung A ini sambil melihat Istana Garuda dan Istana Negara, serta kantor-kantor Kemenko yang akan selesai dalam waktu dekat," kata Basuki.
Embung MBH memiliki tampungan 66.000 m3 dan menjadi bagian dari area Sumbu Kebangsaan dekat dengan Istana Negara dan Istana Garuda. Embung juga dilengkapi dengan pedestrian, amphiteater, jogging track, hingga ruang publik. Pada ujung embung terlihat kawasan perbukitan hijau di balik bilah sayap garuda pada Istana Garuda. Jalur jogging track yang menjadi akses pelintas di kawasan embung, termasuk jembatan kayu yang kokoh. Tampak 6 ekor angsa bermain di tepi embung. Embung MBH Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dibangun mulai Desember 2022 hingga 2024, sebagai salah satu dari 13 embung lainnya.
Adapun nilai kontrak untuk pembangunan 14 embung tersebut adalah sebesar Rp484 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya. Pembangunan Embung KIPP juga menerapkan konsep Smart Water Management System dalam perawatan area terbuka hijau dengan penyiraman otomatis (Sprinkler) yang beroperasi menggunakan sensor yang dapat mendeteksi kadar air tanah, suhu, kelembaban dan ph tanah. Selain itu, guna menjaga kualitas air pada embung terdapat bangunan pendukung berupa sediment trap untuk mengendalikan jumlah sedimen yang masuk ke dalam embung. Adanya Embung KIPP ini nantinya selain menjadi infrastruktur konservasi air dan dapat memperindah KIPP, embung ini juga berfungsi menyediakan air baku untuk keperluan non air minum, menurunkan suhu di sekitar KIPP dan dapat menjadi ruang rekreasi publik.
Antara
July
Pemerintah Target Turunkan Biaya Logistik Jadi 8 Persen Dari PDB
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Pemerintah menargetkan menurunkan biaya logistik dari 14,29 persen menjadi 8 persen dari produk domestik bruto (PDB), guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif. "Pemerintah menargetkan menurunkan biaya logistik dari 14,29 persen menjadi 8 persen dari PDB,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Seminar Nasional Sehari bertemakan 'Peningkatan Kinerja Logistik di Indonesia: Refleksi, Tantangan, dan Peluang Sistem Logistik Nasional' di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Menhub menyampaikan bahwa strategi pengembangan logistik di tahun 2024-2045 melibatkan beberapa aspek, yakni transformasi digital layanan logistik, pengurangan biaya transportasi, optimalisasi pemanfaatan tol laut, penguatan konektivitas, serta peningkatan aksesibilitas antarwilayah. "Upaya ini bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dari 14,29 persen menjadi 8 persen dari PDB,” kata Menjub dalam keterangan di Jakarta. Menhub menambahkan pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan biaya logistik nasional melalui pengembangan strategi yang komprehensif.
Menhub menerangkan, semangat efisiensi dan efektivitas logistik ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengatur penguatan dan penataan melalui National Logistic Ecosystem (NLE), sesuai Inpres No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. "NLE yang diimplementasikan di beberapa pelabuhan dan bandara berkontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya layanan," jelasnya. Ia menyebutkan, saat ini terdapat 264 pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet, di mana 46 pelabuhan telah terintegrasi dengan NLE dan 6 bandara telah menerapkan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).
“Untuk mendukung penerapan NLE, Kementerian Perhubungan terus mendorong upaya perbaikan layanan melalui digitalisasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan kapal, barang dan penumpang,” ungkap Menhub. Meski begitu, lanjut Menhub, semua pihak yang berkepentingan tidak boleh lengah dengan keadaan saat ini. Semua pihak harus terus berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan global serta tantangan baru, hingga perlunya semangat bekerja sama.
Antara
Tren skor Logistic Performance Index (LPI) Indonesia secara umum pun menunjukkan pertumbuhan yang positif, bahkan mulai menyusul peringkat LPI Filipina. Menurut dia, efisiensi logistik transportasi selalu menjadi perhatian nomor satu bagi para pelaku logistik. Karena itu, butuh penguatan sistem logistik nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045 melalui penurunan biaya logistik serta untuk mengatasi berbagai tantangan yang terjadi.
July
VOInews.id, Jakarta:Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut bahwa pertanian merupakan sektor yang sangat penting sebagai penentu dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan bangsa. "Wakil menteri (pertanian) suatu posisi yang sangat strategis dan memikul tanggung jawab yang sangat besar. Ini bukan jabatan etok-etok bukan jabatan ringan, tetapi ini jabatan yang sangat berat dan penting karena nasib bangsa ada di dua bidang ini, satu mengatur keuangan negara di tengah dunia yang penuh ketidakpastian yang satu mengurus pangan," kata Prabowo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Prabowo mengatakan hal tersebut saat menggelar acara syukuran atas kepercayaan negara terhadap Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang telah dilantik Presiden Joko Widodo pada Kamis (18/7). Prabowo menyampaikan bahwa pertanian juga merupakan sektor yang paling strategis terutama dalam menumbuhkembangkan ekonomi di tengah ancaman krisis dunia.
Menurutnya, bidang pertanian maupun bidang keuangan yang memiliki tanggung jawab secara spesifik sangatlah vital karena berkaitan langsung dengan nasib rakyat Indonesia. "Dua bidang ini sangat strategis dan saya percaya bahwa saudara-saudara akan memikul tanggung jawab itu dengan sekuat tenaga, penuh pengabdian, penuh cinta tanah air, bertanggung jawab mulai sekarang atas nasib Bangsa," katanya.
ANtara