October
VOInews.id, Jakarta:Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta mahasiswa perhubungan agar membangun budaya antikorupsi sejak dini, demi menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas ketika sudah memasuki dunia kerja. "Para mahasiswa perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kemenhub agar memiliki integritas tinggi untuk mencegah korupsi di kemudian hari," kata Menhub saat memberikan Kuliah Umum dan Pembekalan bertema “Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Bagian Kegiatan Antikorupsi” kepada mahasiswa di bawah naungan Kemenhub di Jakarta, Selasa.
Menhub menyampaikan bahwa pembangunan di Indonesia bisa dilakukan dengan cepat, aman, dan bebas dari korupsi. Oleh karena itu, penting bagi para mahasiswa sebagai generasi penerus agar memiliki integritas tinggi sebagai bekal untuk mengemban tugas selepas menyelesaikan pendidikan. "Ini penting untuk membangun pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, demi masa depan Indonesia yang gemilang,” ujar Menhub.
Meski begitu, Menhub mengatakan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi membutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak. Budaya antikorupsi harus dimulai dari keluarga, pendidikan, hingga dunia kerja dengan cara yang beraneka ragam. "Caranya dengan memberikan edukasi, pengawasan berlapis, menerapkan kebijakan yang efisien, serta memaksimalkan perkembangan teknologi,” terang Menhub.
Menhub menambahkan pemerintah terus mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berintegritas, dengan memanfaatkan kemajuan teknolog. Hadirnya sejumlah aplikasi, menurut Menhub dapat menciptakan transparansi dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pembayaran elektronik untuk pengadaan barang dan jasa di instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Kuliah Umum dan Pembekalan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan. Selanjutnya untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pengawasan keuangan negara dan peran serta mahasiswa dalam mencegah korupsi.
Antara
October
Menhub: Tol Laut Inisiasi Presiden Untuk Angkutan Logistik Wilayah 3TP
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa layanan Tol Laut merupakan inisiasi Presiden Joko Widodo untuk mendukung angkutan logistik di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). "Dasar inisiasi Presiden untuk menghadirkan layanan Tol Laut adalah angkutan logistik ke wilayah timur yang belum maksimal, ditandai dengan adanya disparitas harga," kata Menhub dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin. Dia menyampaikan bahwa selama 10 tahun melayani masyarakat Indonesia, Tol Laut telah mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah trayek, muatan, maupun armada kapal.
"Tahun 2015 kami memulai layanan Tol Laut yang menghubungkan titik-titik di barat dan timur, dari awalnya 3 trayek menjadi 39 trayek," ungkap Menhub. Menhub menuturkan, melalui Tol Laut, pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan wilayah-wilayah 3TP. Tujuan dari Tol Laut yaitu menghindari kelangkaan barang dan menurunkan disparitas harga. Ia menyebutkan, jumlah muatan berkembang dari tahun 2015 yang hanya memuat 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 989,75 ton dengan 31,878 TEUs pada tahun 2023. Jumlah kapal yang awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 3 kapal telah berkembang menjadi 39 Kapal pada tahun 2024. Kemudian jumlah trayek juga mengalami perkembangan dari tahun 2015 yang hanya terdapat 3 trayek menjadi 39 trayek pada tahun 2024.
Sedangkan jumlah Pelabuhan Singgah dari awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 11 pelabuhan berkembang menjadi 114 Pelabuhan pada tahun 2024. Kementerian Perhubungan terus melakukan upaya perbaikan dan evaluasi pelaksanaan program Tol Laut untuk memastikan pemanfaatannya yang tepat, efektif, dan efisien. Menhub mengatakan dalam mengembangkan tol laut, Kemenhub terus meminta masukan dari para stakeholder, termasuk menampung masukan dari masyarakat. "Kami berdiskusi dengan INSA (Indonesian National Shipowners' Association) untuk melihat mana trayek yang perlu disubsidi dan mana yang sudah bisa komersil.
Ketika satu trayek sudah bisa komersil, maka subsidi kami alihkan ke trayek lainnya," imbuh Menhub. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa keberadaan Tol Laut telah membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui, yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi. Lebih dari itu, Tol Laut tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga jembatan kemanusiaan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri, khususnya dalam mendukung Hari Besar Keagamaan Nasional dan mengangkut bantuan kemanusiaan dan bencana alam. Sebagai alat transportasi logistik, Tol Laut tidak hanya mengirim barang ke wilayah-wilayah ini, tetapi juga membawa kembali hasil produksi lokal, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Menhub mendorong kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga fungsi angkutan tol laut dapat dimaksimalkan, baik untuk pengiriman barang maupun membawa kembali hasil produksi lokal. "Pemda kami harapan lebih proaktif untuk mendorong produktivitas daerah," lanjut Menhub. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan, kebijakan layanan tol laut merupakan kolaborasi Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, serta operator kapal. "Sejauh ini bila kita lihat perkembangan dari 2015-2024, terjadi penurunan disparitas harga yang cukup signifikan dan rata-rata inflasi di bawah target sasaran. Itulah capaian program tol laut," kata Moga.
Antara
October
VOInews.id, Jakarta:DPR RI resmi mengesahkan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pada Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin. "Kami menyambut baik pengesahan itu, karena dengan perubahan tersebut akan memperkuat pemberdayaan pelayaran rakyat dan penerapan asas cabotage," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan di Jakarta,
Dia berharap, hal tersebut mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang lebih berdaulat dan berkeadilan, menciptakan biaya logistik yang lebih efektif dan efisien, serta memantapkan ketahanan nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. “Semua itu dapat terwujud melalui pemberdayaan pelayaran rakyat, penguatan asas cabotage, pengaturan kewajiban pelayanan publik, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan, serta penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhanan,” ujar Menhub. DPR RI berinisiatif menyampaikan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kepada Presiden melalui surat Nomor B/7517/LG.01.01/7/2024 tanggal 4 Juli 2024. Kemudian, pemerintah melakukan penyusunan pandangan melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait meliputi pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta praktisi.
“Saat ini UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah berusia 16 tahun, sehingga diperlukan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman,” tutur Menhub. Selanjutnya, pemerintah menyampaikan DIM RUU Pelayaran melalui surat Presiden kepada Ketua DPR RI Nomor R-40/Pres/09/2024 tanggal 5 September 2024, yang di dalamnya juga menugaskan Menhub sebagai leading sector bersama Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai wakil pemerintah. Berdasarkan hasil pembahasan panitia kerja pada 23 dan 24 September 2024, terdapat 67 angka perubahan RUU Pelayaran dengan total 71 pasal yang memuat beberapa materi muatan baru maupun perubahan yang disepakati.
Perubahan tersebut antara lain penguatan regulasi pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat, pengaturan kewajiban pelayanan publik, penguatan asas cabotage melalui pengaturan usaha patungan angkutan di perairan. Selanjutnya, pengaturan usaha jasa terkait sebagai usaha patungan, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan, mengikutsertakan asosiasi penyedia jasa dan asosiasi pengguna jasa dalam penentuan besaran tarif jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan.
Berikutnya, tata kelola pendaftaran kapal usaha patungan, tata kelola pelimpahan pemanduan dan pengaturan terkait penggunaan kapal tunda dalam pemanduan, penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhanan, serta fungsi pengawasan pelayaran. Pada rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut, turut hadir Pimpinan Komisi V DPR RI Ridwan Bae, perwakilan Menteri Pertahanan, perwakilan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perwakilan Menteri Keuangan, perwakilan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Antara
October
Kemensos Galakkan Kampanye Anti Perundungan Dan Kekerasan Ke Sekolah
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi kembali mengadakan kampanye sosial pencegahan perundungan dan kekerasan melalui Program STPL Goes to School. Dalam rilis yang disiarkan di Jakarta pada Selasa, kampanye tersebut digelar di SDN Sumur Batu II, Kecamatan Sumur Batu, Kota Bekasi. SDN Sumur Batu II menjadi lokasi keempat dilaksanakannya STPL Goes to School. “Ada dua format dalam pelaksanaan kampanye ini. Ada yang pemberian materi di kelas, dan satunya lagi dengan bermain. Di SDN Sumur Batu II ini ada empat kelas,” kata Kepala STPL Bekasi Wahyu Dewanto.
Sejauh ini ia mengatakan kampanye pencegahan perundungan dan kekerasan tersebut telah dilaksanakan di empat lokasi yaitu SMPN 8 Kota Bekasi, SMPN 4 Bekasi, SMPN 1 Sukatani, dan yang terbaru di SDN Sumur Batu II juga dihadiri oleh Mensos Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa dengan Gus Ipul. Wahyu menyebutkan STPL Bekasi rencananya melanjutkan kampanye ke sekolah-sekolah di Karawang pada Oktober 2024. Program STPL Goes to School itu dilatarbelakangi maraknya tingkat kekerasan di sekolah, baik kekerasan seksual ataupun perundungan pada anak. Sebagian diantaranya disebabkan kurangnya pemahaman bagaimana berteman secara sehat. Oleh karena itu, kata dia, kampanye yang dilakukan pihaknya merupakan upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut pada anak.
Dalam kampanye pencegahan tersebut, tim dari STPL Bekasi yang terdiri dari penyuluh sosial, pekerja sosial, dan psikolog, bersinergi untuk memberikan pemahaman mengenai upaya pencegahan perundungan. STPL, bahkan menggandeng tenaga kesehatan untuk memberikan penjelasan lebih konkrit mengenai dampak kekerasan seksual. Berbagai materi seperti pengenalan bentuk kekerasan seksual dan perundungan disampaikan dalam kampanye agar para pelajar tersebut bisa mengenali berbagai bentuk pelecehan dan perundungan, menghindarinya serta melaporkannya kepada guru atau keluarga jika terjadi. Selain itu, pihaknya juga memberikan pemahaman jika perundungan dan kekerasan seksual bisa menimpa kepada siapa saja, karena itu mereka harus waspada.
Antara