July
Mendes Sebut Program TEKAD Jadi Solusi Memajukan Kampung-Kampung
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) menjadi solusi dalam memajukan kampung-kampung di Indonesia. "Kehadiran TEKAD sebagai bentuk kolaborasi dan stimulasi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan daerah tertinggal. Apa pun kebijakan yang kita lakukan, harus berbasis adat istiadat," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri Rakornas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Kamis (18/7). Dalam rakornas tersebut ditampilkan capaian program TEKAD yang salah satu lokusnya adalah Kabupaten Jayawijaya. Seluruh produk ketahanan pangan desa hasil pelaksanaan Demonstrasi Plot (Demplot) Program TEKAD itu dipamerkan dalam sebuah etalase yang dikunjungi oleh Gus Halim didampingi oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, Project Manager Program TEKAD M Fachri, beserta para bupati se-Papua Pegunungan.
Gus Halim mengapresiasi produk hasil program TEKAD melalui kegiatan Demplot itu. Dia menyatakan bahwa Demplot tersebut merupakan wujud nyata keberhasilan ketahanan pangan desa di Papua Pegunungan yang berbasis kearifan dan potensi lokal. Ia berharap keberhasilan itu menjadi model untuk pemanfaatan dana desa karena Demplot TEKAD ini dilakukan oleh warga desa didampingi oleh penyuluh teknis, termasuk fasilitator sesuai dengan keragaman potensi pada masing-masing kampung. Diketahui, program TEKAD dilaksanakan oleh Kemendes PDTT sejak tahun 2020 dan berlokasi di sembilan provinsi dan 25 kabupaten yang terdiri atas 1.110 kampung.
Enam provinsi di antaranya berada di Papua, yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang terdiri atas 16 kabupaten. Lokasi program TEKAD di Papua Pegunungan meliputi dua kabupaten, yakni Yahukimo dan Jayawijaya. Salah satu tujuan dilaksanakannya program TEKAD adalah untuk mendukung tercapainya tujuan SDGs Desa, yakni masyarakat desa bukan hanya mendapatkan stimulan berupa bantuan, melainkan juga dilengkapi dengan peningkatan kapasitas masyarakat guna membangun kemandirian ekonomi melalui sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.
Antara
July
OIKN Ajak UMKM Isi Areal Komersial Di Ibu Kota Negara Baru Indonesia
Written by Akbar
VOinews.id, Penajam Paser Utara: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mengisi areal komersial di ibu kota negara baru Indonesia yang dibangun pada wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. "Kami ajak UMKM untuk isi peluang usaha di areal komersial ibu kota negara baru Indonesia," jelas Deputi bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim di Penajam, Kamis.
Areal komersial tersebut antara lain yang berada di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Pertahanan Keamanan (Hankam), serta rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN). Pada tahap awal OIKN melaksanakan market gathering untuk memperkenalkan peluang usaha dalam pengembangan fasilitas umum dan sosial di Kota Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia kepada UMKM. Kegiatan tersebut sekaligus mengajak keterlibatan calon UMKM potensial, menurut dia, yang memiliki kualitas dan standar layanan sejalan dengan visi ibu kota negara baru Indonesia sebagai kota dunia untuk semua. Proses penyaringan UMKM untuk memenuhi kebutuhan dasar ASN dan personel Hankam penghuni pertama di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara yang bakal operasional September 2024, dilakukan secara terbuka dan adil.
"Setelah proses penyelesaian dilanjutkan dengan pendampingan dan pemberdayaan UMKM terpilih," ujarnya. "Sehingga UMKM yang ada berkembang dan tumbuh bersama Kota Nusantara," tambah Silvia Halim. Perkembangan ibu kota negara baru Indonesia saat ini, Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan OIKN Desiderius Viby Indrayana menimpali, masuk pada tahapan pengisian infrastruktur yang sudah terbangun. Dengan demikian, ekosistem Kota Nusantara harus dihidupkan dengan menyediakan klinik, makanan dan minuman, serta lainnya, tugas OIKN membantu pemerintah menciptakan ekosistem hunian di ibu kota negara baru Indonesia tersebut. Ketua UMKM Kabupaten Penajam Paser Utara Rizal Ramadhan Sinaga berharap UMKM di sekitar Kota Nusantara bisa dilibatkan, dan kehadiran ibu kota negara baru Indonesia dapat meningkatkan penghasilan UMKM.
Antara
July
Surplus Perdagangan Menyempit Akibat Penurunan Ekspor dan Impor
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengatakan surplus perdagangan Indonesia menyempit akibat penurunan ekspor dan impor. "Pada Juni 2024, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 2,39 miliar dolar AS, menandai surplus perdagangan selama 50 bulan berturut-turut," kata Riefky di Jakarta, Rabu. Namun, angka itu merupakan penurunan 18,30 persen month to month (mtm) dibandingkan dengan surplus 2,93 miliar dolar AS pada Mei 2024.
Riefky menuturkan penurunan neraca perdagangan disebabkan oleh penurunan ekspor dan impor secara simultan, dengan ekspor mengalami penurunan yang lebih signifikan daripada impor. Ekspor bernilai 20,84 miliar dolar AS pada Juni 2024, turun 6,65 persen (mtm) dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan meningkat 1,17 persen year on year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ekspor disebabkan oleh penurunan ekspor migas dan nonmigas. Ekspor migas turun 13,24 persen (mtm) menjadi 1,23 miliar dolar AS, sedangkan ekspor nonmigas turun 6,21 persen (mtm) menjadi 19,61 miliar dolar AS. Penurunan ekspor migas disebabkan oleh penurunan lifting minyak bumi yang mencapai rata-rata 561 ribu barel per hari pada semester I-2024, turun 7,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Di antara sepuluh kontributor utama ekspor nonmigas pada Juni 2024, delapan di antaranya mencatatkan penurunan bulanan. Bahan bakar mineral turun 1,86 persen (mtm) menjadi 3,24 miliar dolar AS, sedangkan besi dan baja turun 4,32 persen (mtm) menjadi 2,70 miliar dolar AS. Penurunan ekspor non-migas disebabkan oleh penurunan permintaan dari mitra dagang utama Indonesia. Ekspor ke Tiongkok, ASEAN, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang mengalami penurunan bulanan masing-masing sebesar 1,72 persen (mtm), 4,47 persen (mtm), 9,99 persen (mtm), 24,87 persen (mtm), dan 30,14 persen (mtm).
Pada Juni 2024, impor mencapai 18,45 miliar dolar AS, mencerminkan penurunan 4,89 persen (mtm) dari 19,40 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya dan meningkat 7,58 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan impor bulanan didorong oleh penurunan impor bahan baku dan barang modal, sebagian disebabkan oleh depresiasi rupiah, yang membuat barang impor relatif lebih mahal. Impor bahan baku turun 3,41 persen (mtm) menjadi 12,36 miliar dolar AS, sementara impor barang modal turun 14,51 persen (mtm) menjadi 3,20 miliar dolar AS. Sebaliknya, impor barang konsumsi meningkat 2,48 persen (mtm) pada Juni 2024, mencapai 1,59 miliar dolar AS. Penurunan impor bahan baku dan barang modal tercermin dari penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia yang turun menjadi 50,7 pada Juni 2024 dari 52,1 pada Mei 2024.
Meskipun masih berada di wilayah ekspansif, hal itu menandai indeks terendah dalam tiga belas bulan terakhir. Penurunan PMI didorong oleh melambatnya permintaan global, yang menyebabkan berkurangnya aktivitas produksi domestik di Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPN) melaporkan bahwa pada semester I-2024, enam pabrik tekstil berhenti beroperasi dan empat pabrik lainnya mengurangi tenaga kerjanya karena masalah efisiensi.
Antara
July
Jokowi Perkirakan IKN Baru 15 Persen Dibangun Saat Upacara 17 Agustus
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru sekitar 15 persen dibangun ketika penyelenggaraan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. “Jadi jangan membayangkan kita Upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen (jadi),” kata Presiden ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.
Dia menegaskan kembali bahwa IKN adalah sebuah mimpi jangka panjang, yang pembangunannya tidak akan selesai hanya dalam 2 atau 3 tahun. “Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar (negeri). Itu yang sedang kita kejar,” tutur Jokowi. Guna mempercepat investasi, Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang secara umum mengatur pemberian insentif untuk calon investor yang turut membangun layanan dan fasilitas di IKN.
Insentif pada pelaku usaha diberikan antara lain dalam bentuk jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 9. Pada Pasal 9 ayat 2, hak guna usaha (HGU) diberikan hingga 190 tahun yang diberikan melalui dua siklus atau selama 95 tahun dalam satu siklus pertama dan 95 tahun pada siklus kedua. Menurut Jokowi, aturan pemberian insentif kepada calon investor dalam bentuk HGU lahan hingga 190 tahun di IKN bertujuan untuk menarik investasi sebesarnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah juga memberikan jaminan hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali pada siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya 160 tahun untuk HGB.
Hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan 80 tahun berikutnya pada siklus kedua. Ketiga hak atas tanah tersebut tentunya diberikan berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Sementara itu, infrastruktur dan sarana prasarana yang menjadi kewajiban pemerintah, kata Jokowi, akan segera dirampungkan dengan menggunakan anggaran negara. “Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan, istana presiden, istana wakil presiden dan oleh karena itu 100 persen dari APBN,” tuturnya.
Antara