July
VOInews.id, Jakarta:Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan implementasi aturan perwilayahan industri, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024, bisa membuat pemerataan wilayah industri ke seluruh wilayah, sehingga dapat mengembangkan potensi perindustrian daerah. "Perwilayahan industri memiliki misi untuk melakukan penyebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menciptakan porsi pertumbuhan yang lebih berimbang antara industri yang berada di Jawa dengan industri yang berada di luar Jawa," ujar Menperin di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan salah satu target yang ingin dicapai melalui regulasi itu yaitu adanya peningkatan peran industri pengolahan nonmigas di luar Pulau Jawa sebesar 40 persen terhadap total nilai tambah (economic value added/EVA) sektor industri manufaktur dalam negeri, sekaligus penyediaan lahan kawasan industri sebagai pusat kegiatan industrialisasi.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta pelaku industri untuk mendukung implementasi peraturan ini guna memacu pemerataan ke seluruh daerah, mengingat PP 20/2024 mengatur secara rinci mengenai pemajuan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI), pembangunan kawasan industri (KI), serta pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah (sentra IKM).
"Kerja sama yang baik antara semua pemangku kepentingan akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan tujuan kita bersama. PP No 20 Tahun 2024 merupakan acuan kita bersama dalam mengembangkan industri yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan ke depannya," kata dia. Lebih lanjut, menurut dia, selain mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia, tujuan dari PP Nomor 20 Tahun 2024 memiliki misi untuk mendorong peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan di luar Jawa.
Selanjutnya, menumbuhkan pemanfaatan sumber daya industri, sehingga menjadi produk dengan nilai tambah tinggi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memudahkan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan industri di daerah.
Antara
July
Erick: Pembangunan IKN Untuk Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan
Written by Akbar
VOInews, Jakarta:Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai upaya strategis pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. "Kenapa pemerintah membangun IKN? Tidak lain, ya tadi menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan supaya ini (pembangunan) bisa lebih merata," kata Erick saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (10/7) malam.
Menurut dia, IKN direncanakan sebagai pusat administratif baru yang akan mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat infrastruktur nasional sehingga bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Erick, IKN tidak hanya akan menjadi ikon modernisasi infrastruktur, tetapi juga akan memutus prinsip dan anggapan bahwa pembangunan hanya pada Jawa sentris.
Dia menegaskan bahwa selain di IKN, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada Jawa namun berbagai wilayah di Indonesia. "Contoh jalan tol yang di Sumatera masak mau berhenti dibangun, masa hanya di Jawa saja. Ini bukan karena saya orang Lampung, orang Sumatera. Tapi keseimbangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus berlanjut di semua pulau," kata Erick.
Erick menambahkan bahwa pihaknya saat ini telah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Ro44,24 triliun pada 2025, sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan. Usulan PMN yang telah disetujui Komisi VI DPR itu diharapkan tidak hanya akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tanpa kebingungan. "Hari ini PMN atau penugasan yang hampir mencakup 90 persen, PMN itu 90 persen itu penugasan. Nah, ini yang kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick.
Antara
July
VOInews.id, Jakarta:Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan progres lahan pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, berjalan baik, sebagai upaya menciptakan swasembada pangan. “Setelah 10 ribu hektare pada periode pertama dia menjabat Menteri Pertanian, upaya perluasan lahan ini terhenti. Kini kita sudah realisasikan seluas 40 ribu hektare dari total 63 ribu hektare, progres sangat bagus,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Mentan kembali meninjau lokasi optimasi lahan pertanian di Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke.
Peninjauan dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk terus mengantisipasi dampak perubahan iklim fenomena El Nino dan krisis pangan. "Kementan bersama TNI saat ini secara intensif mengembangkan lahan pertanian di Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke," ujar Mentan. Dalam peninjauan yang dilakukan, Mentan melihat secara langsung kesiapan benih yang akan ditanam, perbaikan saluran irigasi, alat mesin pertanian serta lahan pertanian yang sedang dilakukan pengolahan oleh petani, TNI dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Kementerian Pertanian.
Menurut Mentan, cepatnya proses olah lahan di Merauke ini karena mekanisasi pertanian telah diadopsi dengan baik. Begitu pula dengan pembuatan saluran irigasi bagi lahan-lahan yang selama ini kesulitan air untuk bertanam padi. Kementan telah mengalokasikan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebanyak 330 unit untuk tujuh distrik di Kabupaten Merauke. Rinciannya yakni traktor roda empat (TR4) 200 unit, traktor roda dua (TR2) 30 unit, pompa air 80 unit, dan RT 20 unit.
“Dengan mekanisasi dan teknologi pertanian modern, kami ingin lahan pertanian yang sebelumnya hanya bisa tanam satu kali, dengan upaya yang dikerjakan ini dapat mampu tanam 2-3 kali setahun sehingga produksinya pun akan naik,” terang Mentan. Mentan menambahkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementan akan segera mendatangkan bantuan alsintan lanjutan untuk percepatan olah tanah dan strategi lanjutan penyiapan benih untuk lahan di Merauke. “Lumbung pangan di Merauke ini akan terus berkembang hingga target 1 juta hektare.
Potensinya sangat memungkinkan, dan kita optimistis akan kembali swasembada pangan,” lanjut Mentan. Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdani selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pangan TNI memaparkan progres optimalisasi lahan yang saat ini dikerjakan. Secara detail, Rizal mengatakan bahwa saat ini TNI telah membentuk kompi produksi pertanian di Merauke untuk mendukung upaya percepatan lumbung pangan.
"Dengan membentuk beberapa regu yang menggarap benih, irigasi dan hama, alsintan dan berfokus pada panen," kata Rizal. Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan pertanian seluas 1,2 juta hektare, sampai dengan tahun 2023 telah termanfaatkan untuk sektor tanaman pangan dan hortikultura seluas 67.612,49 ha dengan luas baku sawah (LBS, 2023) seluas 42.328,42 ha. Hadir dalam kunjungan kerja Mentan di Distrik Kurik yakni Anggota Komisi IV DPR RI Sulaiman Hamzah, Wakil KASAD Letjen TNI Tandyo Budi Revita, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian KKP, Pj Gubernur Papua Selatan, dan Bupati Merauke.
Antara
July
OJK Imbau Masyarakat Untuk Hati-hati Dalam Memberikan Data Pribadi
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengimbau masyarakat untuk ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi. Hal ini sebagai tanggapan atas adanya kabar yang viral di media sosial terkait penyalahgunaan data yang diduga dilakukan oleh seorang HRD perusahaan.
“Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk sangat ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi, terutama seperti NIK, KTP, foto wajah, apalagi kalau misalnya sudah diminta untuk merekam, memberikan foto wajah dan sebagainya," kata Friderica atau yang akrab disapa Kiki saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK di Jakarta, Senin. Ia mengakui bahwa kasus penyalahgunaan data untuk pembukaan rekening atau pinjaman daring (pinjol) ilegal yang merugikan konsumen masih marak terjadi. Banyak konsumen tidak mengetahui bahwa data mereka digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam hal ini, Kiki menegaskan bahwa OJK telah mengatur keamanan dan kerahasiaan data konsumen dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023. Peraturan ini disusun dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). POJK tersebut melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memberikan data konsumen kepada pihak lain atau menggunakan data pribadi konsumen yang telah mengakhiri penggunaan pelayanan PUJK.
“Selain itu, kami juga melarang PUJK melalui POJK tersebut untuk mengharuskan konsumen setuju untuk memberikan data pribadi konsumen sebagai syarat, misalnya pembukaan rekening,” kata Kiki. Menurut dia, aturan ini secara tegas mengatur bagaimana PUJK harus bertindak beserta berbagai sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Lebih lanjut, Kiki menambahkan bahwa berdasarkan pemeriksaan tim perlindungan konsumen, seringkali data konsumen digunakan untuk pertukaran data dalam pemasaran dan tujuan komersial. Beberapa kasus telah ditelusuri oleh OJK dan disampaikan kepada pihak kepolisian karena terdapat unsur pidana di dalamnya.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk ekstra hati-hati dalam membagikan informasi data diri pribadi. Semoga semua terlindungi dengan edukasi dan juga pemahaman yang lebih baik,” katanya.
Antara