July
VOInews.id, Jakarta:Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional (PDN) tak berdampak pada layanan penerbangan. "Kalau kami sentralnya kan di Pusdatin, Pusat Data Informasi dan sejauh ini memang tidak teridentifikasi ada yang kemudian mengganggu pelayanan di Kementerian Penghubungan," Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sigit Hani Hadiyanto di Jakarta, Selasa.
Meski begitu, Sigit menyampaikan bahwa pihaknya bersama Pusdatin terus melakukan analisis dan mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu layanan di Kementerian Perhubungan. Dia menyebutkan bahwa Pusdatin tetap melakukan langkah-langkah antisipasi yakni analisis forensik ke beberapa sumber (source) untuk memastikan bahwa memang tidak ada kebocoran yang terkait dengan PDN. "Dan memang sudah ada penyataan dari Staf Khusus Bidang Humas (Kemenhub) Ibu Adita Irawati bahwa memang tidak ada dampak dari kejadian kemarin terhadap data atau informasi yang ada di Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Selain itu, Sigit juga mengungkapkan bahwa gangguan yang terjadi di PDN juga tidak berdampak terhadap layanan navigasi pesawat terbang. Ia memastikan bahwa layanan penerbangan masih bisa berjalan aman dan normal seperti biasa dan tak berdampak pada PDN yang terkena ransomware. "Iya tidak. Walaupun kembali kami tetap menyampaikan bahwa menyadari hal itu, Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah antisipasi," kata Sigit.
Sebelumnya, Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya peretasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. "Setiap 'tenant' atau kementerian juga harus memiliki 'backup', ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada 'back up'," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Senin (1/7).
Menurut Hadi, data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan pasca peretasan PDNS 2 jika dilakukan pencadangan. Kini, Hadi beserta jajarannya tengah mengupayakan PDNS 2 kembali beroperasi bulan ini dengan beragam cara. Salah satunya yakni dengan melakukan pencadangan data dari "cold site" yang ditingkatkan menjadi "hot site" di Batam. Cold site adalah fasilitas cadangan yang tidak memiliki hardware, software, atau data. Hot Site adalah solusi pemulihan bencana yang paling canggih dan mahal karena semua infrastruktur dan data dijaga secara "real-time", siap untuk digunakan segera setelah terjadi bencana.
Antara
July
PLN Pastikan Tetap Jaga Mutu Pelayanan Setelah Tarif Listrik Tak Naik
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:PT PLN (Persero) memastikan tetap menjaga mutu pelayanan dan pasokan listrik setelah pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik pada triwulan III (Juli-September) 2024. "Kehadiran listrik sangat penting bagi pergerakan roda ekonomi. Kami terus memastikan pelanggan dapat terus memperoleh listrik yang handal dan berkualitas," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Selain itu, dalam upaya turut menjaga pasokan listrik untuk menggerakkan perekonomian nasional, PLN juga selalu aktif meningkatkan penjualan dan memberikan promo layanan ketenagalistrikan serta beragam insentif menarik bagi pelanggan. "PLN berkomitmen mendukung penyediaan energi listrik yang terjangkau untuk menjaga tingkat inflasi dan daya saing industri. Di sisi lain, PLN juga akan terus meningkatkan upaya efisiensi dan mengerek penjualan listrik," ujar Darmawan.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik triwulan III 2024 tetap atau tidak mengalami perubahan. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya saing industri serta menjaga tingkat inflasi. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dapat dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi serta harga batu bara acuan (HBA).
"Berdasarkan empat parameter (kurs, ICP, inflasi, dan HBA) seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun untuk menjaga daya saing dan mengendalikan inflasi, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," ujar Jisman melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (28/6).
Sesuai regulasi tersebut, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk triwulan III 2024 ialah realisasi pada Februari, Maret, dan April 2024, yaitu kurs sebesar Rp15.822,65/dolar AS, ICP sebesar 83,83 dolar AS/barel, inflasi sebesar 0,38 persen, dan HBA sebesar 70 dolar AS/ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara. Selain itu, Jisman menyatakan tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami kenaikan dan tetap mendapatkan subsidi listrik.
Antara
July
VOInews.id, Jakarta:Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa anggota Polri harus menjunjung tinggi kode etik untuk menjaga kinerja dan profesionalitas saat bertugas di lapangan. "Profesionalitas merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dengan menjaga profesionalisme itu, kata dia, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
"Karenanya, penegakan hukum harus bisa mencakup rule of law, responsiveness, concencus orientation, equity, efficiency and effectiveness, serta strategic vision," ujarnya. Ia juga mengajak seluruh jajaran Polri untuk menjadikan HUT Ke-78 Bhayangkara sebagai momentum untuk senantiasa menjaga marwah, harkat, dan martabat organisasi kepolisian. Di satu sisi Bamsoet mengapresiasi capaian kinerja Polri yang menjelang Hari Bhayangkara mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat berdasarkan jajak pendapat Survei Kompas, yakni 73,1 persen.
Atau naik 1,6 persen dibandingkan survei Desember 2023. Di citra positif itu, kata dia, Polri masih memiliki berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Khususnya dalam bidang penegakan hukum yang masih stagnan pada lima tahun terakhir. Karenanya, Polri perlu melakukan pemetaan terhadap berbagai kasus yang dihadapi serta sumber daya manusia yang dimiliki. Terlebih tren kejahatan ke depan akan semakin kompleks," kata Bamsoet.
Masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polri yang bersifat preventif dan preemtif seperti pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sampai peran Bhabinkamtibmas. Bamsoet yang juga Kepala Badan Polhukam Kadin Indonesia ini juga mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga kondusivitas masyarakat selama masa penyelenggaraan Pemilu 2024.
Melalui Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024, Polri sukses mengedepankan preemtif dan preventif, untuk meminimalkan terjadinya potensi konflik sosial di tengah masyarakat menjelang dan sesudah Pemilu, sehingga Pemilu 2024 dapat berlangsung aman dan damai, serta persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Dia menyebut sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2024. Persaingan dan tensi politik di Pilkada serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan pileg dan pilpres. "Karenanya Polri juga harus kembali mempersiapkan diri, menyiapkan berbagai strategi agar kondusivitas, keamanan, dan persatuan bangsa tetap terjaga," katanya.
Antara
July
BPS Catat Penduduk Miskin Turun Jadi 9,03 Persen Pada Maret 2024
Written by Akbar
VOInews.id- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 0,33 persen poin bila dibandingkan dengan Maret 2023, yakni menjadi 9,03 persen dari sebelumnya 9,36 persen. “Persentase penduduk miskin turun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023,” kata Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi di Jakarta, Senin. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, atau lebih rendah 0,68 juta dibandingkan Maret 2023 yang sebanyak 25,90 juta orang. Berdasarkan wilayah, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di perkotaan maupun pedesaan, dengan penurunan di pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Tingkat kemiskinan di pedesaan turun sebesar 0,43 persen poin, sementara di perkotaan turun sebesar 0,20 persen poin.
Namun, masih terjadi disparitas yang cukup lebar antara perkotaan dan pedesaan, di mana tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 11,79 persen, sedangkan di perkotaan 7,09 persen. Adapun bila dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, tingkat kemiskinan di pedesaan sudah lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Sementara di perkotaan masih lebih tinggi dari sebelum pandemi.
Tingkat kemiskinan pedesaan pada Maret 2024 lebih rendah 0,81 persen poin jika dibandingkan September 2019. Sementara di perkotaan lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan September 2019. Untuk diketahui, penentuan status miskin penduduk ditentukan oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp582.932 atau naik 5,90 persen dibandingkan Maret 2023. Garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp601.871 atau lebih tinggi daripada pedesaan sebesar Rp556.874.
Jika dilihat perubahannya, kenaikan garis kemiskinan perkotaan dari Maret 2023 ke Maret 2024 yaitu sebesar 5,72 persen atau lebih rendah dari kenaikan garis kemiskinan pedesaan yang sebesar 6,06 persen. Berdasarkan komponen pembentuknya, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Pada Maret 2024, peranan komoditas makanan mencapai 74,44 persen, sementara bukan makanan 25,56 persen terhadap garis kemiskinan.
Antara