24
July

 

 

VOInews.id, Jakarta:Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mendorong keberadaan industri bioavtur untuk mewujudkan energi baru terbarukan. "Tentu hilirisasi dari gas alam, dari hilirisasi dari agrikultur, termasuk sawit, sekarang kita akan dorong untuk pengembangan bioavtur," kata Airlangga, dalam acara Tatap Muka – Orasi Ilmiah BJ Habibie Memorial Lecture: Peran Iptek dan Inovasi menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Selasa. Dia menyatakan bahwa potensi Indonesia dalam industri bioavtur sangat besar. Hal ini didasarkan pada ketersediaan minyak sawit mentah (CPO) yang melimpah di Indonesia, yang dapat digunakan sebagai bahan baku utama untuk produksi bioavtur. "Dan CPO (crude palm oil)di dunia, kita juga menjadi salah satu produsen CPO terbesar," ujarnya.

 

Pengembangan industri bioavtur diharapkan dapat menjadi pemain utama dalam penyediaan bahan bakar penerbangan ramah lingkungan. "Dan ke depan kita akan siapkan bioavtur, karena kita sekarang sudah menggunakan biodiesel 35 persen (B35). Ke depan bioavtur 3-5 persen, sehingga dengan hilirisasi di berbagai sektor, kita akan menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi," ujarnya.

 

Menurutnya, pengembangan industri bioavtur di Indonesia bukan hanya tentang memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Airlangga juga menjelaskan bahwa pengembangan bioavtur sangat penting untuk mewujudkan penerbangan yang menggunakan energi terbarukan di masa depan. "Di teknologi penerbangan juga membutuhkan renewable energy ke depan," katanya.

 

Sebelumnya, Presiden Ri Joko Widodo (Jokowi) meminta ada hilirisasi pada komoditas kelapa dengan mengolah limbahnya menjadi bioenergi dan bioavtur agar dapat memberi nilai tambah bagi ekonomi hijau. “Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang menjadi bioenergi. Ini penting saya kira ke depan, ini terus bisa dikembangkan. Kemudian kelapa juga bisa jadi bioavtur,” kata Presiden Jokowi dalam Konferensi Cocotech ke-51 di Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/7). Presiden Jokowi menuturkan proses hilirisasi ini dapat memanfaatkan kemajuan teknologi agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar pasar sehingga diminati oleh banyak negara di dunia. Indonesia menjadi produsen komoditas kelapa kedua di dunia setelah Filipina dengan lahan kelapa seluas 3,8 juta hektare dan produksi mencapai 2,8 juta ton per tahun serta nilai ekspor mencapai 1,55 miliar dolar AS. “Ini sangat penting bagi Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia,” kata Jokowi.

 

Antara

23
July

 

VOInews.id, Mataram:Badan Pangan Nasional atau Bapanas memetakan potensi ketersediaan produksi, stok, dan importasi pangan untuk menghadapi dampak kemarau yang membuat siklus produksi tanaman pangan pada semester II 2024 lebih sedikit dibandingkan semester I 2024. "Tujuan pemetaan untuk menjaga ketersediaan termasuk pendistribusian ke semua wilayah sampai akhir tahun ini," kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Maino menuturkan pihaknya terus memperkuat cadangan pangan pemerintah melalui BUMN Pangan, yakni Perum Bulog dan ID FOOD. Bulog wajib memenuhi cadangan pangan untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan, sisanya dipenuhi oleh ID FOOD.

 

"Bulog Nusa Tenggara Barat punya cadangan jagung sekitar 56 ribu ton, artinya Bulog mulai bergerak untuk menyediakan cadangan pangan pemerintah terutama jagung," kata Maino. Lebih lanjut, dia menyampaikan penurunan produksi jagung seringkali terjadi pada Agustus sampai Desember, karena pada periode itu Indonesia mengalami musim penghujan yang membuat petani lebih banyak menanam padi ketimbang jagung. Cadangan jagung pemerintah yang disimpan oleh Bulog dapat mengantisipasi kenaikan harga jagung. Pemerintah bisa menggelontorkan jagung saat terjadi kenaikan harga jagung di atas harga acuan.

 

"Cara simultan untuk produk lain juga demikian, termasuk untuk komoditas ayam dan telur dalam rangka pengendalian harga," pungkas Maino. Badan Pangan Nasional memproyeksikan total ketersediaan beras di Indonesia hingga Desember 2024 mencapai sekitar 39,8 juta ton. Jumlah itu bisa tercapai apabila realisasi impor bisa tercapai sekitar 4,3 juta ton yang diakumulasikan dengan beras awal 4,1 juta ton dan produksi dalam negeri yang diperkirakan sebanyak 31,5 juta ton.

 

Angka kebutuhan konsumsi beras bagi masyarakat Indonesia dalam satu tahun tercatat sekitar 31,2 juta ton, sedangkan kebutuhan per bulan sekitar 2,6 juta ton. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi pada Juli dan Agustus 2024. Angin dominan dari arah timur hingga tenggara membawa massa udara kering dan dingin dari daratan Australia ke Indonesia, sehingga kurang mendukung proses pertumbuhan awan di Indonesia.

 

Antara

22
July

 

VOinews.id, Jakarta:Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa negara bisa mendapatkan pemasukan sebanyak Rp5 triliun–Rp10 triliun akibat masuknya komoditas timah dan nikel ke Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara). “Hanya dari royalti, kita bisa dapat Rp5 triliun–Ro10 triliun. Hanya royalti, tidak bicara pajak,” ujar Luhut ketika memberikan sambutan dalam kegiatan "Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin. Luhut meyakini, dengan masuknya komoditas timah dan nikel ke Simbara, para pengusaha dapat lebih tertib dalam berbisnis di sektor mineral.

 

Menurut Luhut, Simbara dapat mencegah kebocoran penerimaan negara dari modus penambangan ilegal (illegal mining) dan penghindaran pembayaran penerimaan negara. “Jadi, dia (kalau tidak patuh) oleh Bea Cukai, dia tidak bisa ekspor. Siapa pun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam, tidak bisa. Sistem ini akan mendisiplinkan bangsa ini,” kata dia. Kedisiplinan tersebutlah yang Luhut nilai dapat meningkatkan pemasukan negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merinci capaian Simbara sebelum bergabungnya komoditas timah dan nikel. Simbara, kata Sri Mulyani, berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara dari modus penambangan ilegal dan penghindaran pembayaran penerimaan negara senilai Rp3,47 triliun. Selain itu, kebocoran sebesar Rp2,53 triliun juga berhasil dicegah melalui pengawasan berdasarkan profil risiko pelaku usaha.

 

Penerimaan negara lainnya berasal dari penyelesaian piutang dengan mengimplementasikan sistem blok otomatis atau automatic blocking system untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penyelesaian piutang tersebut mendatangkan penerimaan negara sebesar Rp1,1 triliun. “Ini hanya dari batu bara, ya. Makanya sekarang, dengan nikel dan timah, yang sebagai mineral nomor 1 dan nomor 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut, ada potensi Rp10 triliun,” kata Sri Mulyani.

 

Masuknya komoditas timah dan nikel ke Simbara merupakan buah dari percepatan yang diperintahkan oleh Menko Luhut. Luhut mengaku, perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung merupakan cambuk yang mempercepat pengintegrasian mineral timah dan nikel ke sistem Simbara. “Kejadian korupsi yang di timah itu dorong kami mempercepat proses ini,” kata Luhut.

 

Antara

22
July

 

VOinews.id, Jakarta:Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Adi Budiarso mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 terus digunakan untuk belanja yang dinikmati langsung oleh masyarakat. "APBN 2024 terus digunakan untuk belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat antara lain untuk pembangunan rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp75,2 triliun," kata Adi dalam Seminar Nasional: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem Keuangan Digital Indonesia di Jakarta, Senin. Belanja pembangunan rehabilitasi infrastruktur antara lain digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum, rumah susun, gedung pendidikan tinggi dan kapasitas satelit khususnya untuk mendukung digitalisasi.

 

Adi menuturkan APBN 2024 juga digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,2 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan Kartu Sembako sebesar Rp22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM. Berikutnya, belanja APBN juga dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) khususnya PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23,2 triliun untuk 98,8 juta peserta, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk 2,4 juta debitur.

 

Selain itu, APBN juga terus berperan sebagai shock absorber. Hingga Juni 2024 realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp155,7 triliun. Di tengah dinamika ekonomi yang terus terjadi ini, pemerintah juga terus menjaga disiplin APBN 2024 melalui tiga cara, yakni APBN tetap sehat dan kredibel, dan mengendalikan defisit di bawah 3 persen, serta memastikan pembiayaan yang efisien dan pasar SBN yang stabil.

 

Ke depan, kebijakan makro fiskal akan terus diperkuat sebagai milestone untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 guna mendukung akselerasi perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Digitalisasi menjadi salah satu faktor kunci di sana. Sampai dengan semester I-2024 pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau sebesar 47,1 persen dari target APBN 2024. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.398,1 triliun atau 42 persen dari alokasi belanja negara pada APBN 2024.

 

Antara