February
Indonesia Kecam Pengesahan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat
Written by Andy Romdoni
Jakarta (voinews.id) : Indonesia mengecam keputusan Israel yang mengesahkan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.
“Indonesia mengecam keras keputusan Israel mengesahkan 9 pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan rencana pembangunan 10.000 rumah baru di wilayah tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri RI melalui twitter, Rabu (15/2).
Menurut Kemlu RI, keputusan ini menentang hukum internasional dan resolusi PBB. Keputusan ini juga dianggap dapat memicu instabilitas di kawasan.
“Keputusan ini bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait serta menyulut ketegangan dan instabilitas di kawasan,” kata Kemlu.
Indonesia mengajak komunitas internasional untuk bersatu dan mendesak Israel menghentikan aktivitas semacam itu.
“Komunitas internasional harus bersatu mendesak Israel menghentikan tindakan-tindakan tersebut dan terus mendesak terciptanya solusi dua negara,” tulis Kemlu.
Israel mengumumkan pendirian sembilan pos terdepan di Tepi Barat yang ilegal secara hukum internasional karena berada di wilayah pendudukan.
Pada Minggu (12/2), Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan pendirian pos-pos tersebut di Avigayil, Beit Hogla, Givat Harel, Givat Arnon, Mitzpe Yehuda, Malachei Hashalom, Asahel, Sde Boaz, dan Shacharit.
Pendirian pos-pos tersebut disebutkan sebagai tanggapan atas serangkaian teror yang dilakukan militan Palestina di Yerusalem Timur.
Di samping itu, dalam pengumumannya, Netanyahu mengatakan pemerintah akan mengesahkan pembangunan pemukiman di Tepi Barat dalam beberapa hari mendatang.
Sementara itu Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, mengatakan pemerintah Israel berencana untuk mengajukan pembangunan sekitar 10 ribu rumah.
February
Presiden minta Kementerian ESDM pastikan suplai gas untuk pupuk
Written by Akbar
(voinews.id)- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan dirinya diperintahkan Presiden Joko Widodo agar mengamankan pasokan gas untuk pabrik pupuk. "(Arahan Presiden) agar diamankan pasokan gas dan kita sudah siapkan skenarionya," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Arifin menyebut suplai gas utamanya dikhususkan untuk industri-industri di Sumatera. "Untuk industri-industri terutama di Sumut (Sumatera Utara), yang kritis itu kan daerah di Aceh," tambah Arifin. Menurut Arifin hingga saat ini pasokan pupuk subsidi di dalam negeri sesungguhnya masih aman.
"Ya pupuk yang subsidi kalau untuk pangan itu pupuk harga subsidi, jadi 'nggak' mahal dan pupuknya juga cukup. Alokasinya kan 7 juta ton sekian ya, untuk alokasi pupuk subsidi. Insya Allah aman kalau untuk mendukung kebutuhan pupuk, untuk pertanian bahan pangan ya," ungkap Arifin.
Sebelumnya saat meresmikan pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) pada Jumat (10/2) di Aceh Utara, Provinsi Aceh, Presiden Jokowi meminta agar ada produksi pupuk nasional agar dapat mengatasi masalah pupuk yang dikeluhkan petani.
"Saya ingin kapasitas yang ada di sini 570 ribu ton, dikalikan dua, berarti 1,14 juta ton, itu betul-betul nanti maksimal bisa keluar, sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa kita selesaikan," kata Presiden Jokowi pada Jumat (10/2/2023) Di Indonesia, menurut Presiden, kebutuhan pupuk secara nasional mencapai 13,5 juta ton, namun baru terpenuhi 3,5 juta ton.
Presiden Jokowi juga menyebut di Aceh, ada dua pabrik pupuk yang berhenti beroperasi yakni milik PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF), dan milik PT PIM. Kendala operasi dua perusahaan itu dikarenakan tersendatnya pasokan gas. Presiden kemudian memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjalankan kembali operasi dua pabrik pupuk tersebut di Aceh.
Untuk pengoperasian kembali PT PIM, biaya investasi mencapai Rp1,7 triliun untuk pembangunan industri NPK, hingga sarana pelabuhan untuk logistik. Presiden juga meminta komitmen Kementerian BUMN, PT Pupuk Indonesia maupun manajemen PT PIM untuk betul-betul mencari solusi terkait urusan gas.
antara
February
Menhub: Peran pemda penting lancarkan infrastruktur transportasi
Written by Akbar
(voinews.id)- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peran pemerintah daerah (pemda) cukup penting dalam melancarkan pembangunan infrastruktur transportasi, baik transportasi nasional, wilayah, maupun komoditas. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi yang baik dengan sejumlah pihak terkait, khususnya pemerintah daerah diperlukan agar program pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan dengan optimal.
"Kerja sama dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya," kata Menhub dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Menhub mengatakan dukungan penyediaan dan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, tata ruang, dan perizinan dari pemerintah daerah, menjadi kunci kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi tersebut.
Kolaborasi itu diperlukan untuk mengatasi keterbatasan APBN untuk mendanai berbagai kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi. "Kami tidak mungkin melaksanakan ini tanpa kolaborasi, oleh karenanya nanti bersama Kementerian Dalam Negeri secara sektoral kita lakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah di Indonesia," kata Budi. Lebih lanjut, kata dia, pembangunan infrastruktur transportasi juga berperan penting untuk mendukung terciptanya konektivitas dan mendatangkan investasi di daerah.
Menurutnya, infrastruktur yang telah dibangun harus bermanfaat untuk angkutan ke kawasan sentra industri, kawasan pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur khusus angkutan komoditas pertambangan dan perkebunan bisa mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Sementara, Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meminta pemerintah untuk segera membangun jalan khusus yang dapat dilalui oleh angkutan batu bara di Provinsi Bengkulu atau Jambi. Menurut dia, saat ini provinsi-provinsi di Sumatera belum semuanya mempunyai jalur khusus angkutan komoditas tersebut.
"Maka sebaiknya yang di Provinsi Jambi juga memiliki jalan khusus," ujarnya. Tujuan dari pembangunan tersebut ialah untuk menjaga iklim investasi di daerah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat di daerah. Selain itu, pembangunan jalan khusus tersebut untuk menjaga kenyamanan pengguna jalan di jalan umum yang terbebas dari lalu lalang angkutan barang komoditas.
"Mengacu pada UU lalu lintas, angkutan batu bara dilarang melintas di jalan umum itu adalah bentuk pelanggaran," kata Sudewo. Namun, ucap dia, di sisi lain pemerintah juga wajib membangun infrastruktur angkutan komoditas tersebut. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk segera membangun jalan khusus angkutan batu bara.
antara
February
Unicef Indonesia tinjau kesiapan Surabaya jadi kota layak anak dunia
Written by Akbar
(voinews.id)- Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nation Childrens Fund (Unicef) Indonesia meninjau kesiapan Surabaya untuk bisa menjadi kota layak anak dunia. Kepala Kantor Unicef untuk Wilayah Jawa Tubagus Arie Rukmantara dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Rabu, mengatakan, pihaknya merespons baik surat dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Desember 2022 lalu yang menginginkan Surabaya ingin menjadi bagian dari jaringan global Child Friendly Cities Initiatives (CFCI) dalam mengikuti penilaian Kota Layak Anak Tingkat Dunia. "Pendaftaran itu tidak diwajibkan, jadi sukarela.
Kami siap menjadi Co-Promotor atas aplikasi ini supaya bisa diasesmen oleh dunia, bahwa Surabaya layak menjadi anggota CFCI atau Kota Layak Anak Tingkat Dunia," kata Arie sapaan lekatnya. Selama dua hari kunjungannya di Surabaya, Country Representative Unicef Indonesia Maniza Zaman beserta segenap jajaran tim Unicef, Chief Field Operation Unicef Indonesia Marcella Christina, dan Kepala Perwakilan Unicef untuk Wilayah Jawa Tubagus Arie Rukmantara meninjau berbagai layanan fasilitas yang disediakan oleh Pemkot Surabaya. Serta memastikan partisipasi anak-anak. "Kegiatan dua hari ini dirumuskan dan diformulasikan oleh anak-anak.
Ini adalah ide anak-anak, penyambutan, preview sejarah Surabaya, penjelasan layanan fasilitas, makan malam, penampilan, dan sampai hari ini kami ke Mal Pelayanan Publik Siola juga dikawal oleh anak-anak," ujar dia. Dengan demikian, Arie menilai bahwa Kota Surabaya pantas menjadi Kota Layak Anak Tingkat Dunia yakni terus melibatkan partisipasi anak-anak, salah satunya telah diterbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota kepada kelurahan untuk mengajak anak-anak ikut memberikan pendapat dalam kegiatan Musrenbang. "Mereka memiliki argumen yang kuat sebagai bagian pembuat kebijakan. Kemajuan Kota Surabaya yang tercatat sebagai indikator, jauh lebih besar dan kompatibel dengan negara yang memiliki kota maju lainnya. Jadi Surabaya jangan melihat Indonesia sebagai barometer, tetapi dunia yang sebagai barometer," kata dia.
Oleh sebab itu, selama 2 hingga 2,5 tahun ke depan, Kota Surabaya akan mendapat pendampingan penuh oleh Unicef. Dimulai dari proses asesmen, yang tengah dilakukan oleh Unicef saat ini dengan melakukan observasi secara langsung di antaranya menghimpun seluruh laporan dan informasi tentang kesiapan Kota Surabaya.
"Lalu pembuatan rencana kerja, dimana perwakilan Kantor Regional Asia Timur dan Pasifik Unicef akan datang kembali ke Surabaya untuk membahas rencana kerja atau rencana aksi. Kemudian, memonitor implementasi rencana aksi. Serta, memastikan bahwa keinginan menjadi CFCI itu bukan Wali Kota saja, tetapi seluruh anak dan masyarakat Kota Surabaya memang ingin menjadi anggota CFCI," kata dia. Lebih lanjut, Arie mengingatkan, bahwa seluruh anak-anak di Kota Surabaya harus mendapatkan layanan fasilitas yang sama.
"Harus punya cara untuk keluar dari jebakan kemiskinan, punya cara untuk sekolah dan kreativitas lainnya. Sama seperti Pak Walikota bahwa Ini bukan soal tropi atau sertifikat, ketika kita sampai di CFCI dipastikan bahwa anak-anak memang nyaman untuk berada di Surabaya," kata dia.
Nantinya, kata dia, apabila Kota Surabaya resmi menjadi bagian dari jaringan global CFCI Unicef, diharapkan bisa meningkatkan sistem perlindungan dan hak anak. "Dalam jaringan global CFCI, mereka akan saling mengingatkan untuk meningkatkan sistem perlindungan dan hak anak. CFCI bukan garis finish, tetapi sebuah mekanisme saling mengingatkan untuk lebih baik lagi," ujar dia.
antara