November
Kementerian PUPR dan Jepang perkuat kerja sama pembangunan IKN di G20
Written by Akbar
(voinews.id)- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia memperkuat kerja sama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan Jepang dalam pertemuan bilateral yang menjadi bagian KTT G20 di Bali. "Terima kasih kepada Pemerintah Jepang khususnya MLIT dan JICA yang telah membantu kami dengan mengirimkan beberapa tenaga ahli, terutama untuk supervisi pembangunan infrastruktur IKN yang sedang berlangsung," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022 lalu, di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development).
Terkait dengan pertanyaan kemungkinan partisipasi investor, Basuki menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN, investor asing juga dapat terlibat misalnya untuk membangun rumah sakit, sekolah, pasar, dan infrastruktur lainnya. "Diharapkan para pengusaha Jepang bisa ikut berinvestasi dalam pembangunan IKN," katanya. Wakil Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (MLIT) Jepang Mizushima mengatakan bahwa Jepang memiliki ketertarikan yang besar terhadap proyek IKN.
Berdasarkan permohonan Menteri MLIT, JICA telah mengajukan surat kepada Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga untuk melakukan survei di IKN pada akhir November ini.
"Melalui survei ini, kami ingin bertukar pendapat secara aktif dengan Indonesia terkait pembangunan kota berkelanjutan di IKN," ujar Wakil Menteri Mizushima. Sebelumnya,Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengapresiasi rencana Korea Selatan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sistem air bersih di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia menambahkan, rencana awal konstruksi akan dimulai pada 2024, namun Kementerian PUPR berharap dapat dipercepat proses penyusunan rencana teknis rincinya, sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada 2023.
antara
November
Airlangga tekankan pentingnya solidaritas APEC untuk ekonomi kawasan
Written by Akbar
(voinews.id)- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya solidaritas Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dalam pertemuan tingkat menteri APEC di Bangkok, Thailand, sebagaimana keterangan Kemenko Perekonomian di Jakarta, Jumat, Menko Airlangga mengusulkan dua fokus kebijakan, yakni sinergi sistem kesehatan dan konektivitas digital.
"Akses untuk mendapatkan vaksin dan transparansi dalam kebijakan kesehatan merupakan hal yang fundamental untuk pembukaan akses perjalanan yang aman dan menghubungkan kembali kawasan APEC,” ujar Menko Airlangga Ia mendorong interoperability sertifikat vaksinasi di antara ekonomi APEC, dengan cara mengakui dan menerima berbagai macam jenis vaksin, yang mana Indonesia telah mempeloporinya dengan mengakui 98 jenis vaksin berbeda dari ekonomi APEC dan terus melakukan asesmen untuk pengakuan lebih banyak jenis vaksin COVID-19.
“Perbedaan jenis vaksin antar ekonomi tidak perlu menjadi penghambat untuk pelaku perjalanan dalam kawasan APEC," ujar Menko Airlangga Lebih lanjut, Ia menggarisbawahi peran penting konektivitas digital yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan kehidupan masyarakat, yang mana Indonesia telah membangun interoperability aplikasi pelacakan COVID-19 PeduliLindungi dengan aplikasi pelacakan lainnya, seperti TraceTogether (Singapura), Tawakkalna (Saudi Arabia), dan European Union DCC (Uni Eropa).
Selain itu, Ia masih melihat adanya tantangan untuk mewujudkan konektivitas digital, salah satunya digital divide yang terjadi baik di dalam maupun antar ekonomi APEC. "APEC perlu mempromosikan interkonektivitas kawasan yang lebih luas. APEC dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan. Public-Private-Partnership dapat kita dorong untuk pengembangan infrastruktur digital dan sumber daya manusia," kata Menko Airlangga.
Ia juga menyampaikan pentingnya solidaritas global yang telah terbukti saat pandemi COVID-19 melanda dunia. "Pandemi COVID-19 menunjukkan kepada kita bahwa global solidarity bukan hanya jargon. Tidak ada yang benar-benar aman, sampai seluruh dunia aman," kata Menko Airlangga.
antara
November
Menlu Retno: Deklarasi Bali bukti kepercayaan dunia pada Indonesia
Written by Akbar
(voinews.id)- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan disepakatinya Bali Leaders’ Declaration atau Deklarasi Bali oleh para pemimpin G20 membuktikan kepercayaan dunia kepada Indonesia. “Kita patut bersyukur ada trust dari semua negara anggota G20 kepada Indonesia sehingga pada akhirnya deklarasi dapat disepakati,” kata Retno dalam konferensi pers usai berakhirnya KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada Rabu sore.
Dia menjelaskan bahwa proses menuju kesepakatan atas deklarasi tersebut sangat panjang, bahkan dilakukan melalui beberapa putaran negosiasi. Negosiasi terakhir dilakukan pada 10-14 November 2022, atau hanya berselang satu hari sebelum KTT G20 berlangsung. Retno bahkan mengungkap bahwa pada awal masa presidensi G20 Indonesia, banyak pihak pesimistis Indonesia bisa menghasilkan suatu deklarasi mengingat situasi dunia yang sulit, yang dipicu pandemi COVID-19 yang masih belum juga usai kemudian semakin diperburuk dengan perang antara Rusia dan Ukraina, krisis pangan dan energi, serta krisis keuangan.
“Jadi ini adalah usaha yang luar biasa, dengan menggunakan aset diplomasi yang sudah cukup lama Indonesia mencoba menjembatani semua perbedaan yang ada (di antara anggota G20),” tutur dia. Deklarasi Bali yang dihasilkan G20 di bawah presidensi Indonesia memuat 52 paragraf.
Di antara puluhan paragraf tersebut, yang paling diperdebatkan oleh para anggota adalah bagaimana G20 akan menyikapi perang di Ukraina, meskipun pada akhirnya mereka sepakat untuk mengecam perang yang dipicu pelanggaran batas wilayah atau integritas wilayah suatu negara.
Terkait deklarasi sikap tersebut, Menlu Retno menjelaskan bahwa Indonesia berpegangan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yakni bebas untuk menentukan keputusan dalam berpendapat dan aktif untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Indonesia juga disebutnya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB. “Pada saat kita bicara masalah integritas teritorial, saya rasa keputusan Indonesia sangat jelas dan konsisten,” tutur dia.
Selain 52 paragraf kesepakatan, deklarasi tersebut juga memuat dokumen lampiran mengenai upaya pemulihan yang inklusif serta daftar proyek kerja sama di bawah mekanisme G20. Dokumen tersebut, menurut Retno, disusun guna memenuhi janji Indonesia sebagai presiden G20 untuk memperkuat kerja sama konkret.
“Jadi ada 361 bentuk kerja sama yang ada di lampiran deklarasi. Dan selama presidensi, Indonesia juga menyinergikan penguatan kerja sama dalam konteks bilateral dengan negara G20 di tiga sektor prioritas, dan ada 140 program kerja sama. Saya kira sekali lagi selain capaian deklarasi itu sendiri banyak hal yang kita lakukan untuk membumikan G20 untuk kepentingan rakyat,” kata Retno.
antara
November
(voinews.id)- Wakil Ketua Umum II Bidang Perekonomian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Franky Oesman Widjaya menyebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang saat ini berjalan dapat menjadi rujukan dunia. Dengan kontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, lanjutnya, UMKM Indonesia menjadi pondasi ekonomi nasional ketika menghadapi pandemi dan resesi global. “UMKM ini adalah pondasi kita, dan kita juga harus embrace.
Di Kadin kita pada 3 Oktober 2022 mengundang Presiden Jokowi untuk membuka dan meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas,” katanya dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis. Franky menyebut sinergi antara pemerintah, swasta, dan pelaku usaha akan membuka peluang bagi lebih banyak UMKM naik kelas dengan bantuan permodalan, pendampingan usaha, hingga akses pasar.
“Dengan gerakan yang sudah diluncurkan, ini artinya UMKM bisa akses teknologi, akses keuangan, akses pasar, jadi mereka bisa menikmati pasar yang lebih besar. Namun mereka harus ada pendampingan, kalau tidak ya mereka sulit berkembang. Banyak contoh pendampingan yang kami lakukan dan itu terbukti sukses,” katanya.
Ia berharap gerakan ini akan lebih modular dan sistematis ke depan dengan melibatkan lebih banyak perusahaan, termasuk dengan memberikan status pemeringkatan usaha, misalnya UMKM yang baik berwarna biru, yang cukup baik hijau, masih kurang berwarna kuning, serta merah untuk UMKM yang belum melakukan apa-apa.
UMKM berstatus merah, katanya, akan diberikan pendampingan intensif karena mereka biasanya belum mengerti memasarkan sehingga perlu dibuat modul khusus. Program pengembangan UMKM diyakini berjalan beriringan dengan pengentasan kemiskinan sehingga setiap UMKM naik kelas, kualitas masyarakat juga akan turut naik. “Kalau UMKM hidup maka Indonesia betul-betul akan masuk negara 5 ekonomi terbesar pada tahun 2045 sesuai prediksi para ekonom,” lanjutnya.
antara