August
(voinews.id)Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Kepulauan Bangka Belitung berupaya meningkatkan keterampilan melaut nelayan di Desa Teluklimau, Bangka Barat, untuk mendukung upaya peningkatan hasil tangkap sekaligus membangun kemandirian warga.
"Dengan adanya kegiatan dari PPN Sungailiat untuk warga nelayan Desa Teluklimau ini, kami berharap materi yang sudah disampaikan dapat dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari para nelayan di desa tersebut," kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Wiratmo di Mentok, Senin.
Pelatihan kepada para nelayan yang berlangsung selama sehari penuh tersebut diharapkan bermanfaat bagi nelayan untuk mendukung aktivitas sehari-hari dalam menangkap ikan di laut. Dalam latihan keterampilan itu, kata dia, para narasumber memberikan materi dasar dan materi pendukung lainnya untuk keselamatan nelayan selama melaut dan meningkatkan hasil tangkap.
Materi yang disampaikan antara lain pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan, perlengkapan pendukung keselamatan dalam kapal, keselamatan kerja, dan pertolongan pertama pada kecelakaan.
"Peristiwa kecelakaan di atas kapal, penyebab utamanya ada tiga, yaitu faktor manusia yang mencapai sekitar 70 persen seperti mengambil jalan pintas saat melaut, terlalu percaya diri, tempat kerja tidak rapi, kurang paham informasi pendukung, mengabaikan prosedur keselamatan kerja, gangguan mental, dan kurang persiapan," katanya.
Selain itu, kata dia, ada juga faktor peralatan, seperti mesin utama, generator, dan peralatan kerja lainnya, sedangkan faktor alam biasanya yang ditemui berupa gelombang tinggi, petir, dan badai.
Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan para nelayan semakin paham berbagai permasalahan yang dihadapi dan melakukan persiapan yang baik sebelum melaut. Berbagai persiapan yang wajib dilakukan nelayan antara lain ketersediaan alat pelindung diri, seperti kacamata, jaket, jas hujan, sepatu, helm, sarung tangan, jaket pelampung, dan lainnya, sedangkan alat keselamatan kapal berupa alat pemadam api ringan, pelampung pengaman, baju pelampung.
"Dan yang tidak kalah pentingnya adalah radio komunikasi yang selalu tersedia saat melaut.
Jangan mengandalkan telepon seluler karena di laut ada banyak lokasi yang tidak dijangkau sinyal telepon," katanya.
Dengan pemahaman, kecakapan yang semakin meningkat diharapkan para nelayan di daerah itu secara sadar melakukan berbagai persiapan dan beraktivitas sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku sehingga bisa meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan atau gangguan lain saat melaut.
"Aktivitas di laut memiliki risiko tinggi dan jika butuh pertolongan akan memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk itu kami berharap dan mengimbau agar para nelayan selalu patuh pada prosedur yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing," katanya.
antara
August
Mendagri: Waspada dampak ketidakmampuan negara lain kendalikan ekonomi
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan masyarakat mewaspadai ketidakmampuan negara lain dalam mengendalikan perekonomian dan inflasi agar tidak ikut mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri.
"Ekonomi Indonesia tumbuh cukup baik, namun yang perlu diwaspadai adalah ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi pandemi COVID-19. Mereka tidak sesukses Indonesia dan ketidakmampuan mereka untuk menjaga ekonominya bangkit seperti Indonesia ini," kata Mendagri Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta Selasa.
Menurut Tito, ketidakmampuan negara lain dalam mengendalikan perekonomian dan inflasi tersebut bisa berdampak kepada Indonesia karena Indonesia merupakan bagian dari sistem ekonomi global. Mendagri mencontohkan seperti China, Hong Kong, Australia, dan Jepang yang masih sibuk mengendalikan pandemi COVID-19 sehingg tentu saja berdampak pada perekonomian negara tersebut.
Kemudian, krisis perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, sementara Rusia merupakan negara besar dan salah satu pemasok komoditas dunia seperti bahan bakar, energi dan gandum.
Tito Karnavian melanjutkan negara-negara barat dan Eropa merespons dengan menjatuhkan sanksi embargo terhadap Rusia. Kondisi tersebut membuat pasokan global terganggu, inflasi komoditas, dan Indonesia juga ikut terdampak pengaruh global tersebut.
"Berhadapan krisis Rusia-Ukraina memang perang ini jauh di sana, tapi Rusia pemain besar, rule of game politik dan ekonomi internasional. Kalau perangnya antara negara kecil mungkin tidak terlalu berdampak, tetapi Rusia pemasok energi BBM nomor 4 dunia, penguasa gandum nomor 2 dunia," ucapnya.
Oleh karena itu, Mendagri mengingatkan semua pihak terutama pemerintah daerah untuk selalu waspada terhadap pengaruh ekonomi dunia. Hal itu karena kontribusi pemerintah daerah dalam mengendalikan harga di masing-masing daerah berdampak besar dalam mengendalikan inflasi nasional.
antara
August
(voinews.id)Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan seluruh daerah pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali berada pada level 1.
"Seluruh daerah Indonesia seluruh kabupaten kota masuk level 1, artinya terkendali hijau, saya berterima kasih pada bapak ibu sekalian," kata Mendagri Tito Karnavian, di Jakarta Selasa. Pemerintah Indonesia memperpanjang PPKM di wilayah Jawa-Bali guna menekan laju COVID-19.
PPKM berlaku dari 30 Agustus sampai dengan 5 September 2022. Selama PPKM satu pekan ke depan. Hal itu tertuang dalam Inmendagri Nomor 41 Tahun 2022 yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada 29 Agustus 2022.
Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA menyebutkan PPKM diperpanjang, agar masyarakat tetap waspada terhadap penularan COVID-19 di Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas dan pemulihan perekonomian nasional.
Ia juga mengatakan penetapan level 1 pada seluruh wilayah Jawa-Bali didasari pertimbangan dan masukan dari para pakar dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.
“Penentuan level kabupaten/kota tetap berpedoman pada indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya Safrizal mengatakan pihaknya terus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah baik dari pemerintah, forkompimda, TNI/Polri, ataupun para pemangku kepentingan lainnya untuk terus menjalin kerja sama dalam penegakan protokol kesehatan.
"Untuk menjaga kondisi pandemi yang semakin membaik," kata Safrizal pula. Safrizal meminta para kepala daerah untuk terus melakukan dukungan percepatan pelaksanaan vaksinasi booster secara proaktif, terfokus, dan terkoordinir sebagai wujud pencegahan terhadap varian baru yang muncul. "Oleh karena itu vaksinasi booster harus terus dipercepat, begitu pula dengan pemakaian aplikasi PeduliLindungi harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan tracing," ujarnya lagi.
antara
August
Luhut minta pemerintah pusat dan daerah implementasikan KKP Domestik
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk segera mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik).
“KKP Domestik menjadi penting untuk segera diimplementasikan dalam rangka transparansi serta memberi kemudahan dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah,” katanya dalam Peluncuran KKP Domestik di Jakarta, Senin.
KKP Domestik baru saja diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) khususnya Bank Mandiri, BNI dan BRI.
KKP Domestik ini akan memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang prosesnya dilakukan secara domestik.
KKP Domestik juga merupakan langkah untuk mendorong pembelian produk dalam negeri melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia yang sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.
Menurut Luhut, KKP domestik akan membantu percepatan pembayaran kepada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) sehingga seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat segera mengimplementasikannya di instansi masing-masing.
Tak hanya itu, Luhut menegaskan seluruh kepala daerah harus segera berkoordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar implementasi KKP Domestik dapat dipercepat dan diperluas. “Kami mengingatkan lagi kepada kepala daerah untuk melaksanakan ini,” katanya.
Ia meminta Bank Indonesia dapat turut membantu pendampingan ke seluruh pemerintah daerah mengenai implementasi KKP Domestik. Bank Indonesia dan OJK juga perlu untuk terus mengembangkan KKP Domestik sehingga dapat digunakan saat belanja di merchant secara online maupun offline baik di dalam negeri dan di luar negeri.
“Kiranya KKP Domestik ini dapat segera termanfaatkan di seluruh instansi pemerintah untuk Indonesia yang lebih maju, sejahtera dan mandiri,” kata Luhut.
antara