August
(voinews.id)Kedutaan Besar RI di Islamabad dan Konsulat Jenderal RI di Karachi menyampaikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban bencana banjir di Pakistan.
KBRI Islamabad dan KJRI Karachi telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan berkomunikasi dengan simpul komunitas Indonesia, hingga saat ini tidak terdapat WNI yang menjadi korban bencana banjir tersebut, demikian disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Pakistan mengalami bencana alam banjir bandang di Provinsi Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (NDMA) Pakistan mencatat sekitar 1.000 orang tewas akibat bencana banjir tersebut.
Pemerintah Pakistan pun telah mengumumkan kondisi darurat di wilayah terdampak. Terkait kondisi tersebut, KBRI Islamabad dan KJRI Karachi telah menyampaikan imbauan kepada WNI di Pakistan untuk selalu tanggap dan waspada serta memantau informasi yang disampaikan NDMA dan Departemen Meteorologi Pakistan (PMD).
Selain itu, para WNI di Pakistan juga diimbau untuk menunda perjalanan ke daerah-daerah yang sedang rawan bencana di negara itu dan segera menghubungi otoritas setempat dan Perwakilan RI terdekat jika terjadi situasi darurat.
Bagi WNI di Pakistan yang membutuhkan informasi atau bantuan lebih lanjut, dapat menghubungi hotline KBRI Islamabad pada nomor +92 345 8571989 dan hotline KJRI Karachi pada nomor +92 300 0340346. Menurut catatan KBRI Islamabad, WNI di Pakistan berjumlah 1.267 orang dan mayoritas bertempat tinggal di Islamabad, Lahore, Karachi, Rawalpindi, Sialkot, Gujrat dan Peshawar.
antara
August
(voinews.id)Status Gunung Anak Krakatau (GAK) di Perairan Selat Sunda antara Provinsi Banten dan Lampung masih "Siaga" Level III dan direkomendasikan radius lima kilometer dari kawah gunung.
"Masyarakat, wisatawan, pendaki, dan nelayan tidak boleh mendekati kawah aktif gunung," kata Deni Mardiono dalam laman KESDM Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Pos Pengamatan Pasauran Gunung Anak Krakatau, pada Senin pukul 00.00 sampai 06.00 WIB di Serang, Banten.
Saat ini, kawasan Gunung Anak Krakatau di Perairan Selat Sunda itu dengan cuaca berawan hingga 25.7-26 derajat Celcius, 50-72 persen dan angin bertiup lemah ke arah barat daya.
Saat ini, ketinggian Gunung Anak Krakatau 157 meter DPL (di atas permukaan laut) dari permukaan laut.
Secara visual, kawasan Gunung Anak Krakatau tertutup 0-III dan kawasan kawah tidak teramati.
Kegempaan microtremor/tremor menerus dengan amplituda 0,3 - 5 mm dan amp dominan 1 mm. Dengan demikian, kini status Anak Krakatau Siaga Level III sehingga nelayan, wisatawan, masyarakat, pendaki gunung, dan pelaku pelayaran tidak boleh mendekati kawah gunung tersebut.
PVMBG hanya merekomendasikan daerah aman di radius lima kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau. Pelarangan itu, karena cukup berbahaya jika mendekati kawasan kawah Anak Krakatau yang masih aktif itu dan bisa menimbulkan kecelakaan.
Sementara itu, kegiatan masyarakat pesisir pantai barat Provinsi Banten mulai kawasan Anyer - Carita dan Labuan, Pandeglang relatif normal seperti biasanya. Masyarakat pesisir pantai itu tidak berdampak terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau berstatus Siaga Level III.
Kami tetap melaut untuk mencari nafkah," kata Abu (45) seorang nelayan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Teluk Labuan saat dihubungi.*
August
(voinews.id)Kementerian Kesehatan menyebutkan penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta pada Ahad hingga pukul 12.00 WIB sebanyak 1.489 kasus merupakan yang terbanyak di Indonesia.
Data Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Ahad, menyebutkan penambahan terbanyak berikutnya Jawa Barat dengan penambahan 582 kasus, diikuti Banten dengan 369 kasus.
Penambahan kasus COVID-19 secara nasional pada Ahad ini mencapai sebanyak 3.228 kasus.
Sementara total kasus COVID-19 di Tanah Air sebanyak 6.346.304 kasus.
Untuk kasus sembuh terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan 2.737 kasus, kemudian diikuti dengan Banten dengan 1.105 kasus sembuh dan Jawa Barat dengan 458 kasus sembuh.
Secara keseluruhan, kasus sembuh yang terjadi di Tanah Air bertambah sebanyak 50.44 kasus sembuh. Total kasus sembuh secara keseluruhan sebanyak 6.142.438 kasus.
Sementara untuk kasus meninggal mengalami penambahan sebanyak tujuh kasus, yang terdiri dari DKI Jakarta dan Bali masing-masing dua kasus, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung masing-masing satu kasus.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah untuk kembali memperkuat edukasi kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing tentang manfaat vaksinasi COVID-19 dalam rangka merespons kenaikan kasus COVID-19 belakangan ini.
"Pemda agar kembali memperkuat edukasi tentang vaksinasi COVID-19 guna mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi COVID-19 di daerah," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito beberapa waktu lalu.
antara
August
(voinews.id)Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan agar distribusi BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar diarahkan, sehingga dinikmati masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
Menurut dia, saat ini Pertalite dan Solar di SPBU tidak tepat sasaran, sebagaimana data yang dikeluarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), bahwa ternyata 80 persen kompensasi Pertalite dinikmati masyarakat mampu. "BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran,” ujar pengamat migas tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Merujuk data Susenas, lanjutnya, dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN (sesuai Perpres 98), sebesar 86 persen atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha.
Dari Rp80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen diantaranya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang tidak mampu.
Sedangkan Solar, dari total subsidi dan kompensasi Rp143,4 triliun sebanyak 11 persen atau Rp15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya yaitu 89 persen atau Rp127,6 triliun dinikmati dunia usaha.
"Dan untuk kategori rumah tangga yang menikmati, itu pun 95 persen adalah rumah tangga mampu. Hanya 5 persen rumah tangga tidak mampu yang menikmati Solar subsidi," katanya.
Karena itu Sofyano menilai upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran diantaranya melalui penyesuaian harga Pertalite sebagai hal yang bisa diterima. Namun, lanjutnya, kebijakan tersebut seperti buah simalakama, di satu sisi akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, di sisi berbeda, meski bisa mengurangi beban anggaran, namun menaikkan harga Pertalite juga belum tentu menutup harga keekonomian.
"Makanya, harus ada kemauan politik untuk menetapkan siapa yang berhak atas BBM bersubsidi. Tujuannya itu tadi, agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran," katanya. Dengan demikian, menurutnya, juga harus ada ketegasan, misal kendaraan-kendaraan mewah tidak boleh menggunakan BBM subsidi.
Dalam hal ini, yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap SPBU agar tidak melayani kendaraan mewah roda empat yang mengisi Pertalite. "Jadi jika ada SPBU yang menjual Pertalite kepada mobil mewah, cabut saja izinnya. Dengan begitu maka subsidi BBM akan lebih tepat sasaran.
Karena lebih mudah mengontrol SPBU daripada pemilik kendaraan mewah," ujar Sofyano. Sudah saatnya, kata dia, pemerintah gencar mengampanyekan Gerakan Hemat BBM.
antara