VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(Voinews.id)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Selasa pagi ini, menggelar Sidang Tahunan 2022 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RI Ke-77 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Jakarta.

Dalam rangkaiannya, Sidang Tahunan MPR akan dibuka dengan agenda Pidato Presiden RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022.

Pidato Presiden RI tersebut dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan MPR RI siap melaksanakan Sidang Tahunan MPR 2022 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.

"MPR RI siap melaksanakan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD besok mulai jam 9.30 WIB. Dimulai dengan pembukaan, pengantar sidang ketua MPR, ketua DPR untuk dengarkan pidato dalam rangka HUT RI dari presiden," kata Bambang Soesatyo.

Dia mengatakan, setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama, acara akan dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI.

Menurut dia, dalam Rapur DPR tersebut, Presiden Joko Widodo akan membacakan nota keuangan.

Dalam susunan agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, acara dimulai pukul 9.30 WIB dengan diawali dengan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR tahun 2022 oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Lalu dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR-DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dan dilanjutkan dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato HUT Ke-77 Republik Indonesia.

antara

(voinews.id)Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan guna membangun kepercayaan pasar, sehingga ke depan banyak investasi swasta untuk melanjutkan pembangunannya.

"Pada tahap awal, pelaksanaan pembangunan IKN memang mendapatkan alokasi dari APBN, sehingga dari sini diharapkan menjadi pengungkit sekaligus untuk menciptakan kepercayaan pasar," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Samarinda, Senin.

Sejalan dengan pembangunan yang menggunakan APBN ini, pemerintah terus mengupayakan sumber pendanaan lain yang sah dan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, karena pihaknya juga menginginkan peran swasta dalam pembangunan di kawasan IKN.

"Metode creative financing yang baru seperti municipalbond, SDG bond, ataupun green bond, menjadi alternatif yang mungkin akan diterapkan. Semua ini bisa dijalankan dengan efektif jika Ibu Kota Nusantara mempunyai ESG yang baik," katanya.

Menurutnya, penegakan tata kelola yang yang baik akan menjaga reputasi dan kredibilitas IKN, termasuk penanganan lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG) secara baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan IKN.

Ia ingin membuktikan di 2024 mendatang ada target-target yang bisa dilihat, yakni ada sekitar 921 hektare yang akan dilengkapi, bukan hanya membangun gedung, tapi ada fasilitas pendidikan, kesehatan, kafe, hingga warung makan.

"Itu merupakan sejumlah target yang ingin kami capai secara berjenjang, dengan demikian tentu investor akan melihat hal ini sebagai sesuatu yang akan dibangun berkelanjutan," ujar Bambang.

Terkait dengan Seminar Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan IKN yang digelar hari ini, selain ingin menyampaikan ke masyarakat tentang berbagai hal mengenai IKN, pihaknya juga ingin mendapat masukan dari berbagai pihak baik terkait lingkungan, sosial, dan lainnya.

"Semakin bagus kita menangani masalah lingkungan, sosial, dan masalah yang berhubungan dengan tata kelola, maka biaya risiko, biaya reputasi akan semakin turun. Semakin baik persepsi bahwa pembangunan IKN bisa berjalan bersih, makin terbuka pula peluang mendapatkan investasi," katanya.

antara