July
(voinews.id) Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan Dana Anak‑Anak PBB (UNICEF) meluncurkan sebuah inisiatif untuk membantu anak-anak usia dini yang rentan untuk pulih dari dampak COVID-19 yang sangat merugikan. Hal tersebut disampaikan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangannya, Selasa. Melalui pendanaan pemerintah Jepang sebesar 3,6 juta dolar AS atau sekitar 53,98 miliar rupiah, UNICEF akan melaksanakan program pendidikan dan pengembangan anak usia dini yang akan memberikan layanan-layanan penting bagi anak-anak usia 5-8 tahun di 200 pusat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 100 sekolah dasar (SD) di provinsi Papua, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur.
Program yang disiapkan akan berfokus pada usaha peningkatan akses terhadap pembelajaran yang berkualitas, ketersediaan air bersih, sanitasi dan layanan kebersihan diri, layanan kesehatan dan pelindungan anak yang penting. Selain itu, anak-anak juga akan belajar mengenai pencegahan penularan COVID-19 melalui program tersebut. antara
July
Libya tertarik mengembangkan kerjasama khususnya di bidang perikanan dengan Indonesia
Written by Sumarno 
(voinews.id)Sebagai sebuah negara maritim yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, Indonesia dikenal memiliki teknologi dan tenaga kerja memadai dalam industri perikanan. Hal tersebut menjadi alasan bagi negara Libya tertarik mengembangkan kerjasama yang lebih konkrit. Demikian dikemukakan Ketua kamar dagang dan industri Libya FARAG DRIBEL AMER, kepada Voice of Indonesia, usai rombongan delegasi Libya diterima pemerintah Indonesia di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin. Sebanyak 13 orang dari kalangan dunia usaha dan pemerintah Libya mengunjungi Indonesia selama sepekan. Menurut AMER, delegasi Libya ingin menyaksikan langsung bagaimana keberhasilan Indonesia dalam industri perikanan, baik budidaya maupun perikanan tangkap.
“Kedua, kita dapat membuka pasar baru untuk Libya dan Indonesia. Libya kini sedang keluar dan bangkit pasca konflik seperti yang saya sampaikan saat sambutan tadi. Jadi ini peluang untuk para pengusaha Indonesia dan Libya untuk bekerjasa sama untuk bidang perdagangan, konstruksi, buruh merupakan hal penting untuk Libya, sehingga Libya membutuhkan banyak buruh untuk membangun kembali Libya kami butuh 2 hingga 3 juta buruh, jadi ini kesempatan bagus untuk buruh dari Indonesia yang dikenal, kami tahu sangat memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan di Libya.”
Masih menurut FARAG DRIBEL AMER, Libya memiliki daerah perikanan terbesar di daerah laut mediterania, seluas 2000 kilometer tetapi merupakan negara kecil dalam industri perikanan. Oleh karena itu Lybia ingin menjalani kerjasama dengan Indonesia agar dapat mengembangkan teknologi perikanan. Libya juga melakukan penawaran dengan perusahaan-perusahaan privat di Indonesia agar mereka ingin melakukan investasi dalam pengembangan perikanan antara kedua Negara. Sementara itu pemerintah Indonesia menyambut antusias kunjungan delegasi Libya. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas WISNU UTOMO dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tripoli, yang telah membuka jalan dalam membangun kepercayaan kalangan dunia usaha di Libya terhadap Indonesia. Menurut WISNU, pemerintah Indonesia memang menempatkan kerjasama dengan negara-negara berkembang dan dukungan mitra pembangunan atau Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai salah satu prioritas perencanaan pembangunan nasional 2020-2024. Untuk itu pemerintah mendorong partisipasi kalangan swasta untuk menggalakkan perdagangan dan investasi di luar negeri, termasuk di Libya.
“Dalam pelaksanaannya kerjasama Selatan Selatan dan Tiriangular diarahkan untuk mendukung kerjasama perdagangan dan investasi melalui partisipasi swasta, jadi saya kira kunjungan delegasi dari Libya ini sangat tepat sekali disaat kami sedang menggalakkan perdagngan dan investasi di luar negeri.”
Dalam penerimaan kunjungan delegasi Libya dan Knowledge Sharing Bidang Perikanan tersebut turut menyampaikan sambutan secara virtual Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya. Kegiatan juga dihadiri langsung sejumlah steakholder, diantaranya Kadin Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Keamanan Laut, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Jawa Tengah. Agus Santika melaporkan.
July
Zulhas sebut Pemerintah serius antisipasi krisis pangan dan energi
Written by Sumarno 
(voinews.id) Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Pemerintah mengantisipasi potensi krisis pangan dan krisis energi dengan sungguh-sungguh sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas terkait hilirisasi sawit dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Senin. Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh jajaran menteri bahwa saat ini dunia masih dalam suasana krisis pangan dan energy.
Presiden Jokowi juga meminta semua jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait harus memperhatikan dengan saksama. Kemudian, selain mengantisipasi krisis itu, Hal ini juga bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi bahkan ekspor. antara
July
Menkumham: Presiden Jokowi ingatkan hemat anggaran antisipasi dampak perang Rusia-Ukrania
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan Presiden Jokowi mengingatkan dan meminta semua pihak terutama penyelenggara negara untuk menghemat anggaran guna mengantisipasi dampak perang Ukraina dengan Rusia.
"Presiden mengingatkan kita semua untuk selalu hati-hati dan melakukan kegiatan terencana dengan baik," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HKDK) Ke-77 yang dipantau di Jakarta, Senin.
Sejumlah persoalan dunia yang sedang terjadi seperti COVID-19 dan perang antara Rusia dengan Ukraina, mengakibatkan krisis di sektor energi dan pangan. Hal tersebut juga bisa berdampak pada Indonesia bila tidak diantisipasi.
Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden meminta semua pihak termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), agar mengantisipasi salah satunya penghematan anggaran dengan tujuan Indonesia bisa melewati masa-masa sulit.
Terkait rangkaian HKDK Ke-77, Yasonna mengatakan peringatan hari lahir kementerian itu menjadi momentum untuk merefleksikan progres pelaksanaan kebijakan di instansi tersebut.
Di tengah tuntutan masyarakat yang terus meningkat, pelayanan prima tidak dapat diwujudkan hanya dengan jentikan jari. Diperlukan inovasi yang berkelanjutan, komitmen bersama, sinergitas antarlembaga, transformasi sistem serta perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani.
"Harus disadari, keberhasilan mencapai target program yang ditentukan, membutuhkan komunikasi yang harmonis sehingga dapat dibangun kerja sama yang apik," kata dia.
Menurut dia, untuk mencapai program kerja di Kemenkumham diperlukan pemantauan serta evaluasi yang terukur terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan.
antara