(voinews.id) Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia dan Malaysia sepakat memulai pembahasan kerja sama penanganan penyelundupan manusia sebagai salah satu hasil pertemuan dengan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang berkunjung ke Istana Merdeka Jakarta Jumat. Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Ismail Sabri selepas pertemuan, disimak melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden Jumat mengatakan, kerja sama tersebut akan mencakup urusan penegakan hukum kedua negara dalam penanganan kasus-kasus penyelundupan manusia.
Presiden menegaskan, secara khusus pertemuan kali ini juga telah menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Menurut Presiden, pekerja migran Indonesia telah berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sementara itu Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri mengatakan, sebagai negara tetangga Malaysia menghargai kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia. antara
(voinews.id) Indonesia dan Australia menyepakati program pengembangan mata pencaharian alternative, kerja sama pengawasan dan penegakan hokum, serta Public Information Campaign (PIC) untuk mengatasi maraknya pelanggaran penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia di wilayah perairan Australia.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin dalam siaran pers di Jakarta Jumat mengatakan, program-program tersebut adalah kombinasi pendekatan pencegahan dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera agar nelayan tidak masuk secara ilegal ke perairan Australia. Selain itu pendekatan peningkatan perekonomian nelayan akan didorong melalui mata pencaharian alternative. antara
(Voinews.id)Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam menilai pengelolaan minyak goreng perlu dimasukkan ke dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA).
Menurut dia, selama ini komoditas yang masuk ke dalam tupoksi Badan Pangan Nasional hanya pengelolaan beras, jagung, kedelai, daging ayam/unggas, daging sapi/kerbau, telur ayam, bawang putih dan bawang merah.
“Pertama pasti harus ada peraturan presiden (perpres) atau revisi Perpres yang memerintahkan minyak goreng menjadi urusan Badan Pangan Nasional. Minyak goreng itu kan bagian dari bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, dan lainnya,” ujar Ibnu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini karena minyak goreng di Indonesia dari hulu hingga hilirnya yang mengelola adalah pihak swasta.
Untuk itu pemerintah perlu membuat pabrik minyak goreng sendiri dengan menunjuk salah satu BUMN, seperti ID Food. Dengan adanya perusahaan minyak goreng di BUMN ini diharapkan pemerintah akan dapat lebih mengontrol permasalahan minyak goreng.
“Kalau ada perusahaan BUMN yang memproduksi minyak, itu kan nantinya dapat menjadi buffer stockbagi pemerintah. Misalnya kalau sedang dalam menjelang langka, itu kan bisa perusahaan BUMN ini dalam hal ini pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksinya,” kata Ibnu.
Kemudian untuk mengenai kesiapan pemerintah mengenai stok pangan menjelang lebaran, legislator tersebut menyampaikan bahwa pemerintah telah mengatakan ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri saat ini cukup. Dengan demikian DPR sebagai pengawas akan mengawasi nanti mengenai realitasnya di lapangan.
Sebelumnya Badan Pangan Nasional bersama holdingBUMN Pangan ID FOOD siap mengamankan ketersediaan 9 bahan pangan strategis menjelang Ramadhan serta Idul Fitri.antaranews
(Voinews.id)Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong urgensi pengembangan food estate atau lumbung pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
"Urgensi pengembangan food estate adalah dinamika lingkungan strategis ketahanan pangan terkait jumlah penduduk, perubahan iklim, situasi sosial, ekonomi, dan politik dunia. Selain itu masih terdapat beberapa komoditas pangan yang masih dipenuhi dari impor. Untuk itu sangat penting memaksimalkan produksi dalam negeri sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan," ujar Plt Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Andriko Noto Susanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, hal yang juga penting adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, karena beberapa daerah tidak mampu menghasilkan pangan sendiri sehingga pangan tersebut tidak tersedia dan harganya relatif mahal karena didatangkan dari luar daerah.
Karena itu Andriko menegaskan pentingnya pemerataan ketersediaan pangan di seluruh wilayah dan juga pengentasan daerah rawan pangan, daerah terdampak bencana dan 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).
“Food estate dapat berperan dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, dimana NFA berperan dalam menyinergikan penyerapan hasil oleh Bulog untuk cadangan pangan pemerintah maupun penyerapan oleh BUMN Pangan untuk skema komersil,” katanya.
Selain itu dia memaparkan pentingnya mengkorporasikan petani sebagai upaya mengembangkan model bisnis melalui konsolidasi petani dan usaha tani yang mampu memberikan nilai tambah, memperkuat kelembagaan petani, meningkatnya posisi tawar petani sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
“Untuk mendukung keberhasilan, model korporasi petani perlu mempertimbangkan kondisi existing agar berkelanjutan. Pemerintah memberikan penguatan kapasitas bagi para pelaku yang sudah berjalan dan dukungan lain seperti irigasi, benih, asuransi dan regulasi serta penyuluhan dan litbang,” kata Plt Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tersebut.