30
October

 

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis untuk turut serta dalam upaya menghentikan kekerasan di Palestina. Menurutnya, hal itu dibutuhkan untuk memudahkan masuknya bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

“Saya mengajak Lithuania untuk ikut serta dalam seruan penghentian segera serangan terhadap warga sipil, dan untuk menjamin kelangsungan hidup yang aman dan berkelanjutan serta bantuan kemanusiaan tanpa hambatan,” katanya dalam keterangan yang disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Gabrielius Landsbergis, di Jakarta, Senin (30/10/2023).

Menlu Retno mengatakan dalam 3 minggu, lebih dari 7.000 orang warga Palestina terbunuh di Gaza dimana 68 persen merupakan perempuan dan anak-anak. Menurutnya, pembunuhan dan permusuhan ini harus segera dihentikan.

“Apakah jumlah ini tidak cukup untuk menghentikan pembunuhan, dan memulai gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama, dan berkelanjutan, yang mengarah pada penghentian permusuhan?” katanya.

Dirinya pun mengajak semua pihak untuk mempertahankan keadilan dan kemanusiaan. “Pendudukan ilegal Israel di Palestina harus diakhiri berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional,” tutupnya.

30
October

 

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Menlu Retno mengatakan tahun ini menandai 30 tahun hubungan diplomatik kedua negara, sehingga harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan hubungan kerja sama.

Lithuania dan Indonesia secara geografis berjauhan.Namun kami memiliki komitmen yang sama terhadap nilai-nilai fundamental demokrasi, perdamaian dan pembangunan berkelanjutan,” katanya dalam keterangan bersama usai pertemuan, di Kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Senin (30/10/2023).

Di bidang perdagangan, hingga pertengahan tahun 2023, kerja sama Indonesia-Lithuania meningkat 43 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, menurut Retno, jumlah ini belum menunjukkan potensi sebenarnya dari kerja sama kedua negara.

Untuk meningkatkan perdagangan dua arah dan memastikan lebih banyak manfaatperdagangan yang seimbang, saya meminta dukungan Menteri Landsbergisdalam memudahkan lebih banyak produk Indonesia masuk pasar Lithuania, termasuk karet, kertas dan furnitur berbahan dasar kayu,” katanya.

Lebih lanjut Menlu Retno menyambut baik minyak kelapa sawit Indonesia yang menjadi salah satu komoditas ekspor utama ke Lithuania. Menurutnya, hampir 800 perkebunan di Indonesia telah menerima sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Saya percaya Indonesia akan mampu memberikan lebih banyak minyak sawit berkelanjutan ke Lithuania dan ke pasar Eropa yang lebih luas,” katanya.

Lebih lanjut, Menlu Retno juga menyampaikan apresiasi atas perluasan investasi industri penerbangan Lituania di Bandara Ngurah Rai Bali, termasuk penerbangan charter dan angkutan udara yang baru.

Menlu Retno juga menyoroti kerja sama bidang pendidikan dan kerja sama teknologi informasi. Terkait hal ini, ia mengatakan, kedua Menlu memfokuskan pembahasan tentang peningkatan kerja sama antar universitas melalui penelitian bersama dan program gelar ganda.

Tahun ini, Indonesia juga telah membuka kembaliBeasiswa Darmasiswa untuk pelajar Lithuania, dansudah ada 73 alumni Lithuania dari Beasiswa Darmasiswa ini,” katanya.

Menlu Retno juga mendorong kerja sama yang lebih kuat untuk mengembangkan teknologi informasi untuk sistem transportasi darat dan udara, serta memperkuat kemitraan keamanan siber, melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia.

30
October

 

VOInews.id- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga berharap Program GenRe (Generasi Berencana) dapat secara masif terus melakukan edukasi pencegahan perkawinan anak agar target Indonesia Layak Anak tahun 2030 tercapai. "Saya harap edukasi pencegahan perkawinan anak terus menerus dilakukan agar Indonesia Layak Anak tahun 2030 tercapai," kata Menteri Bintang Puspayoga dalam keterangan di Jakarta, Senin.

 

Program GenRe adalah salah satu program edukasi positif yang mengajarkan remaja untuk menjauhi perkawinan usia anak, seks pranikah atau seks bebas, dan narkotika. Program yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini telah berusia 13 tahun.

 

"Selama 13 tahun ini GenRe telah berkontribusi edukasi dan solusi dari berbagai masalah anak dan remaja, seperti perkawinan anak, isu stunting, dan kesehatan reproduksi. Sama halnya seperti Forum Anak Nasional yang diinisiasi Kementerian PPPA dengan tugasnya sebagai pelopor dan pelapor, maka Forum GenRe ini adalah agen-agen perubahan untuk masa depan anak dan remaja yang berkualitas," kata Menteri Bintang Puspayoga.

 

Tahun 2030 akan menjadi tahun puncak bonus demografi dimana jumlah penduduk berusia produktif (usia 15 - 64 tahun) akan lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif. "Tahun 2030 diharapkan program Pemerintah Indonesia Layak Anak dapat tercapai," katanya. Salah satu indikator penting agar bonus demografi berdampak positif dan Indonesia Layak Anak bisa tercapai adalah tidak adanya perkawinan pada usia anak.

 

 

antara

30
October

 

VOInews.id- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mendorong pentingnya penyelesaian isu-isu perundingan dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO tahun depan. Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala di Osaka, Jepang, pada Sabtu (28/10). "Indonesia konsisten mendorong reformasi WTO, khususnya reformasi sistem penyelesaian sengketa mengingat peran sentral WTO dalam mewujudkan sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif dan adil di tengah semakin dinamisnya situasi perekonomian global," kata Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

 

Zulkifli mengatakan reformasi WTO mulai dibahas sejak 2017 dengan fokus pada upaya peningkatan tiga fungsi utama WTO, yaitu fungsi negosiasi, monitoring dan transparansi, serta penyelesaian sengketa. Bagi Indonesia, kata Zulkifli, prioritas utama dalam agenda reformasi WTO adalah berfungsinya kembali sistem penyelesaian sengketa secara penuh tahun 2024 yang merupakan mandat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO 2022.

 

Prioritas lainnya, yakni tercapainya solusi permanen atas perundingan Public Stockholding for Food Security dan tercapainya perjanjian subsidi perikanan yang komprehensif untuk isu Special and Differential Treatment, serta Overfishing and Overcapacity KTM ke-13 WTO 2024. Menurut Mendag, krisis multidimensi yang terjadi semakin memberikan tekanan atas rantai pasok, terutama yang terkait dengan ketahanan pangan global. "Untuk itu, penyelesaian perundingan public stockholding dan subsidi perikanan dalam KTM ke-13 WTO tahun depan merupakan salah satu solusi penting dalam mengatasi kerawanan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan dunia," kata Zulkifli.

 

Antara