VOInews, Jakarta: Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah meresmikan Surau Sydney, Australia. Surau yang berdiri di Bankstown, New South Wales ini dibangun oleh Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) Sydney dengan dukungan berbagai pihak, baik yang berada di Australia maupun di tanah air.
"Dengan peresmian ini, pemanfaatan Surau dapat difungsikan secara baik dan maksimal oleh warga-warga minang dan diaspora Indonesia lainnya di Sydney," kata Mahyeldi saat meresmikan Surau Sydney, Jumat (24/11/2023), dikutip dari keterangan resmi KJRI Sydney.
Mahyeldi mengatakan, Surau ini sebagai simbol dari eratnya rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan warga minang di Sydney sekaligus menjadi jembatan antara Ranah dan Rantau. Terwujudnya Surau Sydney merupakan buah dari budaya minang yang ditanamkan dari generasi ke generasi.
Ia menjelaskan masyarakat minang memiliki kecerdasan sosial, sehingga akan dengan mudah membaur dengan masyarakat lokal. Selain itu menurutnya perantau minang adalah etalase minangkabau dimanapun mereka berada.
"Ini semua tidak terlepas dari buah budaya minangkabau yang diturunkan dari generasi ke generasi," katanya.
Novri Latif, Ketua Surau Sydney mengatakan bahwa Surau Sydney, selain berfungsi sebagai rumah ibadah, juga digunakan untuk pusat budaya dan pendidikan.
"Bagi masyarakat minang, Surau tidak saja menjadi simbol agama, tetapi juga menjadi simbol adat minang. Artinya, untuk tempat ibadah, dan pendalaman nilai-nilai agama serta menjadi semacam pusat pendidikan budaya dan adat istiadat," ungkap Novri latief.
Ditambahkan oleh Novri, selain fungsi tersebut, Surau juga menyediakan tempat bagi generasi muda minang di Sydney, untuk memanfaatkannya sebagai tempat bertemu dan berdiskusi untuk kemaslahatan bersama. Keresahan kita akan lunturnya nilai dan adat minang pada generasi-generasi selanjutnya terjawab dengan berdirinya surau Sydney ini.
"Berdirinya Surau Sydney menjawab kegelisahan kita akan pudarnya adat dan budaya minang pada generasi kita selanjutnya," ujar Novri.
Surau Sydney dibangun di atas lahan seluas 450 meter persegi. Sementara luas bangunannya sebesar 400 meter persegi.
Konjen RI, Sydney Vedi Kurnia Buana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Surau Sydney tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat minang tapi juga menjadi kebanggaan kita diaspora Indonesia yang ada di Australia. Surau ini juga menjadi sarana untuk memperkokoh jati diri bangsa.
"Iya, menjadi kebanggan kita dan (berfungsi) sangat penting untuk semakin memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan komunitas kita serta (memperkuat) jati diri bangsa" katanya.
Selain peresmian Surau Sydney, Gubernur Sumatera Barat berada di Sydney, Australia dalam rangka keikutsertaan Pemprov Sumatera Barat dalam Pameran Indonesia bertajuk Indonesia by the Harbour di Sydney 2023.
Gubernur juga melakukan pertemuan dengan diaspora Indonesia untuk menjajaki kerja sama dengan Universitas New South Wales di Sydney-Australia, penandatangan Letter of Intent (LOI) pengembangan bahasa dan budaya serta promosi potensi investasi dan pariwisata yang ada di Sumatera Barat.
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyambut baik pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang menegaskan bahwa Prancis tidak menganut standar ganda dalam melihat situasi di Palestina.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang turut hadir dalam pertemuan para Menlu OKI dengan Presiden Prancis tersebut mengatakan para Menlu OKI berharap agar Prancis menggunakan pengaruhnya kepada negara lain untuk tidak menerapkan standar ganda untuk kasus Palestina.
“Para Menlu mengharapkan agar Perancis menggunakan pengaruhnya terhadap negara lain untuk tidak terapkan double standard untuk kasus Palestina. Para Menlu OKI kembali menekankan pentingnya ceasefire dan unhindered humanitarian assistance,” kata Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima Rabu (23/11/2023) di Jakarta.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan Menlu Prancis Catherine Colonna, dibahas lebih lanjut mengenai harapan para Menlu OKI mengenai perlunya sebuah Resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat dan komprehensif, terutama mengenai masalah bantuan kemanusiaan, dan OKI sangat mengharapkan dukungan dari Perancis.
Perancis menjadi negara terakhir yang dikunjungi oleh para Menlu OKI dan Sekjend Liga Arab. Sebelumnya, para Menlu OKI telah mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok, Rusia dan Inggris untuk menggalang dukungan untuk dilakukannya gencatan senjata dan pentingnya memegang teguh hukum humaniter internasional dalam konflik Palestina-Israel.
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan Pers Internasional mengatakan Indonesia dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyambut baik tercapainya kesepakatan pelepasan sandera dan gencatan senjata sementara antara konflik Palestina-Israel.
“Menyambut baik tercapainya kesepakatan pelepasan sandera dan dimulainya humanitarian truce untuk beberapa hari ke depan. Dan ini merupakan langkah awal yang baik, Namun demikian, diperlukan sebuah gencatan senjata yang lebih permanen sehingga bantuan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan,” kata Retno Marsudi dalam keterangan resminya Kamis (23/11/2023).
Retno Marsudi juga mengatakan pentingnya menghormati Hukum Humaniter Internasional dengan tidak melakukan kerusakan terhadap fasilitas sipil dan melukai warga sipil.
“Saya sampaikan, di dalam perang pun ada hukumnya, ada aturannya. Perlindungan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik, termasuk rumah sakit, adalah bagian penting dari hukum humaniter,” terangnya.
Selain itu, Retno Marsudi mempertanyakan apakah konflik antara Palestina dan Israel ini tidak memegang teguh Hukum Humaniter Internasional, sehingga Israel menyerang warga sipil dan fasilitas sipil di Gaza.
“Negara-negara dari Global South selama ini banyak mendengar lectures mengenai penghormatan HAM, mengenai pentingnya menghormati International Law dan International Humanitarian Law. Saya tanyakan apakah semua lectures ini, apakah semua values dan standar ini juga berlaku untuk masalah Palestina?,” ucap Retno Marsudi.
Dalam pertemuan dengan Pers Internasional, para Menlu OKI diantaranya Indonesia, Arab Saudi, Palestina, Jordan, Mesir, Nigeria dan Sekjen Liga Arab menyampaikan tujuan kunjungan ke beberapa negara, yaitu adalah untuk follow-up KTT Luar Biasa OKI-Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh, 11 November lalu, untuk menggalang dukungan bagi penyelesaian masalah Gaza.
VOInews, Jakarta: Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Achmad Ubaedillah menegaskan komitmen KBRI Bandar Seri Begawan untuk mendampingi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di tahanan Negara Brunei Darussalam, termasuk WNI yang berada di Penjara Maraburong, Distrik Tutong. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan perkenalan dirinya sebagai Duta Besar RI di hadapan 29 orang WNI yang sedang menjalani masa tahanan di Penjara Maraburong, Rabu (22/11/2023).
”Terdapat 29 Warga Indonesia yang saat ini menjalani hukuman di penjara Brunei dengan berbagai permasalahan hukum yang melibatkan dirinya, antara lain: overstay, pencurian, kepemilikan dan jual beli barang ilegal dan pembunuhan, serta kasus lainnya yang melanggar hukum Negara Brunei Darussalam,” tulis KBRI Bandar Seri Begawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Narapidana asal Indonesia tersebut berasal dari berbagai daerah antara lain dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Sulawesi. Kunjungan Dubes Ubaedillah dilakukan terhadap WNI yang ditahan di Penjara Maraburong Fasa I (masa hukuman 7 tahun keatas) dan Penjara Maraburong Fasa III (masa hukuman dibawah 7 tahun).
Dalam kesempatan kunjungannya, Dubes Ubaedillah menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia melalui KBRI Bandar Seri Begawan untuk terus memberikan pendampingan hukum terhadap para WNI yang mengalami permasalahan hukum di Brunei Darussalam.
“Kunjungan pertemuan dengan para tahanan WNI di penjara merupakan prioritas pelindungan KBRI Bandar Seri Begawan sebagai implementasi Negara hadir melindungi WNI yang mengalami permasalahan hukum di Negara Brunei Darussalam, memastikan para WNI memperoleh hak-haknya antara lain didampingi pengacara, dan diperlakukan adil sesuai hukum yang berlaku di Brunei Darussalam,” kata Dubes dalam keterangan KBRI Bandar Seri Begawan.
Dubes Ubaedillah berpesan agar Warga Indonesia tetap menjaga kesehatan, saling mengingatkan terhadap hal-hal yang baik, menjaga persatuan dan kesatuan serta menghormati hukum dan peraturan yang ada di Negara Brunei Darussalam, termasuk peraturan yang ditetapkan oleh pihak penjara.
”Ujian ada dalam semua lini kehidupan, yang penting adalah belajar dari ujian tersebut, lulus atau tidaknya sangat tergantung kepada kita, lulus ujian adalah tidak mengulangi perbuatan yang melanggar aturan,” katanya.
Prioritas pelindungan kepada WNI yang sedang menjalani hukuman di penjara juga disampaikan Dubes Ubaedillah pada kesempatan pertemuan dengan Pemangku Pejabat Pengarah Penjara Brunei Darussalam, Tn. Hj. Bahrin bin Hj. M. Yassin sebelum pertemuan dengan para WNI.
Dubes Ubaedillah menyampaikan terima kasih karena para narapidana dari Indonesia diperlakukan dengan baik dan mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti kesehatan, makan, beribadah, belajar agama dan lain-lain. Dubes Ubaedillah juga menitipkan kepada pihak penjara agar Warga Indonesia tetap diperlakukan dengan baik dan diperhatikan kondisi kesehatan serta pembinaannya.
Pada kesempatan kunjungan tersebut, KBRI Bandar Seri Begawan memberikan bantuan barang azas (handuk, sabun, shampo, pasta gigi) dan buku-buku berupa Al-qur’an, Iqro dan bacaan agama lainnya kepada para WNI di penjara tersebut.
Warga indonesia di Penjara Maraburong menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian, bantuan dan kunjungan Dubes Ubaedillah. Menurut para WNI, fasilitas kesehatan dan kegiatan pengelolaan narapidana di penjara seperti olah raga dan peningkatan ibadah sangat baik.
Selain itu, KBRI Bandar Seri Begawan bersama pihak penjara juga telah memfasilitasi sarana komunikasi para WNI dengan pihak keluarga melalui pengiriman surat.
”KBRI Bandar Seri Begawan juga mengakomodasi pembentukaan WhatsApp Group (WAG) dengan anggota keluarga WNI yang memiliki nomor kontak keluarganya untuk kepentingan informasi kondisi WNI dan perkembangan kasusnya kepada keluarga di tanah air,” tulis KBRI.