November
Kemenparekraf Bidik Wisatawan Eropa Lewat Bursa Pariwisata di London
Written by Thiodor
VOInews, Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berpartisipasi dalam World Travel Market (WTM) London 2023 yang berlangsung di Excel, London, Inggris, pada 6-8 November 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (7/11/2023) menjelaskan, kehadiran Paviliun Wonderful Indonesia di ajang WTM London dalam rangka memasarkan pariwisata tanah air ke pasar Inggris dan Eropa secara keseluruhan, dengan memanfaatkan momentum pameran pariwisata terbesar kedua dunia tersebut.
"Mengingat pariwisata Indonesia masih menjadi top of mind bagi masyarakat Eropa. Sehingga dengan partisipasi kita dalam WTM London diharapkan dapat meningkatkan devisa negara melalui pariwisata dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan berkualitas," ujarnya.
Berdasarkan data, Inggris merupakan pasar utama wisatawan Eropa bagi Indonesia dengan jumlah wisatawan paling banyak, diikuti oleh Prancis, Jerman, Belanda, dan Rusia.
Sebelum pandemi COVID-19, jumlah wisatawan asal Inggris yang berkunjung ke Indonesia mencapai 397.624 orang, angka itumenurun menjadi 170.881 orang pada 2022.
“Tahun 2023 ini diharapkan wisatawan asal Inggris sudah rebound. Data statistik terbaru Januari-September 2023, memperlihatkan jumlah wisatawan asal Inggris yang berkunjung ke Indonesia sudah mencapai 255.714,” kata Menparekraf Sandiaga.
Pada WTM kali ini, Kemenparekraf memfasilitasi 40 pelaku industri pariwisata meliputi Biro Perjalanan Wisata dan penyedia jasa akomodasi yang tersebar dari beberapa provinsi di Indonesia dengan mengimplementasikan konsep collaborative marketing.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Ni Made Ayu Marthini mengatakan, dalam rangka menambah variasi aktivitas wisatawan berkunjung ke Indonesia, Kemenparekraf juga meyakini pentingnya penyelenggaraan event bagi kesuksesan promosi pariwisata Indonesia.
“Selain mengembangkan lima destinasi super prioritas, kami percaya bahwa events-led tourism dapat membantu pariwisata Indonesia kembali ke masa sebelum pandemi,” katanya.
Paviliun Indonesia menempati lahan seluas 171 m2 bekerja sama dengan industri dan mitra di hall S10-220. Kali ini Indonesia mengangkat tema “Exploring New Destinations of Wonders”. Tema ini sebagai bentuk konsistensi Indonesia dalam mempromosikan 5 Destinasi Super Prioritas beyond Bali, yang juga memiliki daya tarik yang mempesona, otentik, dan unik baik dari segi lanskap maupun budaya sekitar.
“Fokus ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dari kunjungan wisatawan, khususnya wisman agar bisa lebih lama tinggal di Indonesia. Secara tidak langsung, hal ini juga akan berdampak baik bagi produk-produk ekonomi kreatif di 5 Destinasi Super Prioritas”, kata Sandiaga.
Paviliun Indonesia dalam WTM London tahun ini menargetkan penjualan pax sebanyak 91.000 pax dan potensi devisa mencapai Rp1,75 trilliun. Target ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi industri pariwisata dan masyarakat Indonesia.
November
VOINews, Jakarta: Bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk penduduk Jalur Gaza, Palestina tiba di Bandara El Arish, Mesir, Senin (6/11/2023). Bantuan di dalam pesawat yang tiba pukul 08:00 waktu setempat tersebut diterima oleh Bulan Sabit Merah Mesir. Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury, mengatakan bahwa beberapa pihak, termasuk Bulan Sabit Merah Mesir, mengapresiasi Indonesia.
November
VOINews, Jakarta: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Lalu Muhamad Iqbal menyatakan, Rumah Sakit Indonesia Gaza murni dibangun untuk kemanusiaan. Menurutnya, rumah sakit itu merupakan salah satu dari segelintir fasilitas kesehatan yang masih berfungsi di Jalur Gaza. Pernyataan ini menyusul tudingan Israel bahwa rumah sakit yang dibuka pada 2015 itu dijadikan markas besar organisasi Hamas.
November
Airlangga: Strategi Bisnis dan HAM jadi alat dorong iklim bisnis RI
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung iklim bisnis dan investasi di Indonesia. "Stranas Bisnis dan HAM bisa menjadi alat efektif untuk mendukung bisnis dan investasi yang mengedepankan HAM di Indonesia dan meningkatkan daya saing negara," kata Menko Airlangga dalam peluncuran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023, dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta.
Dalam rangka perlindungan HAM khususnya di bidang bisnis, Menko Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Strategi Nasional Bisnis dan HAM merupakan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM serta disusun dengan prinsip prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas dan keterbukaan. “Pada tingkat global, Stranas Bisnis dan HAM Indonesia merupakan dokumen rencana aksi nasional bisnis dan HAM pertama di dunia yang disahkan melalui kerangka kebijakan regulasi peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden,” ujarnya.
Ia menjelaskan Stranas Bisnis dan HAM memiliki tiga strategi utama yakni yang pertama peningkatan pemahaman, kapasitas, promosi bisnis dan HAM. Kedua, pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM. Serta ketiga, penguatan mekanisme pemulihan yang efektif. “Salah satu amanat dalam Stranas Bisnis dan HAM adalah pembentukan Gugus Tugas baik pada tingkat nasional maupun di daerah. Untuk itu saya mengucapkan selamat atas pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM yang baru saja dikukuhkan dan mengimbau Pemerintah Daerah untuk segera membentuk dan mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM,” tutur Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menambahkan bahwa ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak asasi manusia, yakni pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, anak-anak dan ibu hamil dan menyusui. Adapun Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sendiri telah mengatur mengenai kriteria dan indikator Penilaian Publik Berbasis HAM bagi unit kerja dalam memberikan pelayanan.
Antara