08
December

 

VOInews.id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang alat peraga kampanye (APK) secara memaksa. "Pemasangan (APK) di rumah warga tidak boleh dipaksa, tidak boleh, yang namanya kampanye itu harus dilakukan secara sukarela," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta, Kamis.

 

Menurut Bagja pemasangan APK di rumah pribadi tidak dilarang sama sekali, selama pemasangan dilakukan seizin warga bersangkutan. Ia juga mengingatkan bahwa Pemilu merupakan proses demokrasi, bukan ajang mengancam warga. "Tidak boleh diancam, pemilih itu tidak boleh diancam. Ini kan proses demokrasi bukan proses ancam-mengancam. Proses demokrasi itu harus gembira, (harus) ini loh silakan pilih saya, tawaran visi-misi, program," ujarnya.

 

Di satu sisi, ia mengingatkan peserta Pemilu untuk tidak melakukan politik uang atau menukarkan barang seperti sembako dengan fotokopi KTP pemilih. "Tidak boleh pakai sembako-sembako. Kalau sudah sembako termasuk politik uang, tindak pidana nanti," kata Bagja. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

 

Antara

07
December

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha dalam wawancara khusus oleh RRI Voice of Indonesia Rabu 6/12/2023

 

VOInews, Jakarta: Israel yang sebelumnya fokus membidik Gaza Utara kini memutuskan untuk memperluas serangan hingga ke Gaza Selatan. Hal itu disampaikan Kepala Staf Umum Israel Defense Force (IDF) Herzi Halevi yang dikutip dari berbagai media.

Terkait hal ini, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha mengatakan pemerintah Indonesia menyesalkan pernyataan tersebut dan memastikan akan terus memantau situasi di lapangan.

Kami terus memonitor situasi yang ada di lapangan, memang betul IDF mulai melancarkan serangan ke Gaza Selatan. Ini juga yang sangat kita sesalkan. Kita sangat mengecam sekali serangan pada sipil, masyarakat sipil dan fasilitas sipil.,” kata Judha Nugraha kepada RRI Voice of Indonesia pada Rabu (6/12/2023) di Jakarta.

Ia juga mengatakan bahwa Indonesia terus melakukan langkah diplomasi untuk mendorong terciptanya gencatan senjata yang permanen dan kemudahan akses bantuan kemanusiaan untuk sampai ke Gaza.

“Diplomasi terus kita lakukan untuk mendorong segera terciptanya gencatan senjata yang permanen. Dan bantuan yang tanpa hambatan,” lanjutnya.

Terkait WNI yang berada di Tepi Barat, Judha juga mengonfirmasi para WNI yang mayoritas merupakan pelajar itu dalam keadaan baik. Dan sejauh ini belum ada permintaan untuk dievakuasi namun pemerintah Indonesia terus memantau keadaan di sana.

“Saat ini masih ada 123 warga negara kita yang tinggal di Tepi Barat dan sekitarnya. Di titik wilayah Israel, mayoritas mereka pelajar, ada 94 dan 123 tersebut yang berada di Israel selatan, perbatasan negara Mesir, Yordania. Mereka sekolah disana. Sekolah pertanian. Kondisi mereka dalam keadaan baik,” tutupnya.

06
December

VOInews, Jakarta : Pada hari ke-3 Lokakarya dan Pelatihan Internasional yang digelar Organisasi Internasional UNESCO, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Aliansi U-INSPIRE, di BRIN Convention Hall, Jakarta Pusat, Rabu (06/12/2023), peserta dari luar negeri mengaku kagum dengan kebijakan dan kesiapansiagaan masyarakat Indonesia dalam mitigasi bencana.

Dari pantauan Voice of Indonesia, Rabu, seratusan peserta dari dalam dan luar negeri secara antusias mengikuti Presentasi Panel yang menghadirkan pembicara dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Pertahanan RI.

Ibrahim Anoof, peserta dari Maladewa, mengaku puas dengan materi dari sejumlah steakholder kebencanaan di Indonesia. Menurut dia, metode yang dilakukan oleh Indonesia sudah sepatutnya menjadi contoh kisah sukses dan diadaptasi oleh Maladewa dalam upaya Disaster Risk Reduction (DRR) atau Pengurangan Risiko Bencana di negaranya.

“Saya pikir praktik-praktik Pengurangan Resiko Bencana yang saat ini diterapkan di Indonesia sangatlah baik dan bagi saya dan tim, kami belajar banyak dan kami mencatat dan bertemu dengan orang-orang yang bekerja di bidang Pengurangan Resiko Bencana di Indonesia untuk menemukan cara terbaik untuk mengadaptasikan praktik-praktik tersebut, metode tersebut ke Maladewa. Menurut saya metode di indonesia sangat bagus untuk pengurangan risiko bencana”, tutur Ibrahim Anoof.

Lebih lanjut sebagai generasi muda global, Ibrahim Anoof merekomendasikan semua negara bekerja secara bersama-sama untuk menemukan solusi dengan mengedepankan dialog dan diskusi berbagai isu serupa untuk mewujudkan ketahanan iklim berkelanjutan yang bermanfaat untuk semua orang di seluruh dunia.

“Setiap negara perlu bekerja bersama dalam pengurangan risiko bencana dengan dialog dan diskusi untuk menemukan solusi terbaik bagi dunia”,harapnya.

Sementara itu, Dr. Nuraini Rahma Hanifa, peneliti BRIN sekaligus Secretary General UNISPIRE Alliance Indonesia menyebut, dari total 111 peserta yang terdiri dari pemuda dan profesional muda itu, 28 orang diantaranya berasal dari negara-negara Asia Pasifik dan kawasan lain seperti Maladewa, India, Malaysia, Timor Leste, Tiongkok, Vietnam, Philipina, Kyrgistan, Afganistan, Nepal, Laos, dan Mongolia.

Kegiatan yang bertajuk The 3rd Workshop and Training on Youth and Young Professionals in Science, Engineering, Tecnology and Inovation for Disaster and Climate Resillience di Jakarta ituberlangsung selama 5 hari, 4-8 Desember 2023.

06
December

 

VOInews, Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia memiliki strategi dalam mengimplementasikan kesepakatan multipihak berisi tujuh poin Agenda Bali untuk Ketahanan Berkelanjutan 2022 lalu.

Dalam poin keempat Agenda Bali tersebut menitikberatkan pada peningkatan investasi pemuda dan profesional muda untuk merangsang inovasi dan solusi kreatif dalam pengurangan risiko bencana.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Raditya Djati kepada Voice of Indonesia, usai menjadi pembicara dalam Lokakarya dan Pelatihan Internasional yang digelar Organisasi Internasional UNESCO, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Aliansi U-INSPIRE, di Jakarta, Rabu (06/12/2023).

Di sela kegiatan yang diikuti 110 pemuda dan profesional muda dari negara-negara Asia Pasifik dan kawasan lainnya itu, Raditya mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui BNPB mendorong pembangunan Center of Excellence penanggulangan bencana sehingga komunitas internasional, termasuk generasi muda global dapat belajar dari pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai jenis bencana untuk menciptakan ketangguhan atau resiliensi keberlanjutan.

“Masyarakat global bisa belajar ke Indonesia. Kita punya semua. Laboratorium ada di Indonesia, kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman-pengalaman. Jadi, salah satu yang menjadi komitmen kami di Indonesia adalah bagaimana membangun knowledge management ini bisa bener-bener terbangun baik di Indonesia maupun untuk masyarakat global”, ujar Raditya Djati.

Raditya menegaskan, Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen terhadap isu ketahanan iklim yang berkelanjutan dan sudah memiliki kebijakan yang mendorong implemantasi di seluruh daerah, termasuk dengan melibatkan partisipasi pemuda dan profesional muda.

“Jadi kita bisa maju di bidang pengetahuan, tentunya sains, teknologi menjadi penting juga, menjadi inovasi kita dan menunjukkan bahwa Indonesia punya komitmen bagaimana penanggulangan bencana itu betul-betul dapat selesai dan tertaggulangi dengan baik”, tambahnya.

Untuk itu, menurut Raditya Djati, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan jangka panjang berupa Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) per 25 tahun menuju Indonesia Emas 2045.

“Dan turunan kebijakan tersebut melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) per 5 Tahun yang diimplemantasikan mulai dari level pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia”, pungkasnya.