20
November

 

VOinews.id- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan bahwa penggunaan produk-produk dalam negeri berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kemajuan industri di Indonesia. "Dengan kita semua membeli produk-produk dalam negeri atau usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), niscaya akan membuat Indonesia akan lebih maju dan berdaya," kata Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu dalam acara pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia/Produk Dalam Negeri dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/PDN& BBWI), di Jakarta, Minggu.

 

Mewakili Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Odo menyampaikan bahwa pemerintah mendorong agar seluruh masyarakat, khususnya pemerintah daerah agar membelanjakan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan produk-produk dalam negeri. Ia menilai, dengan membeli produk-produk lokal buatan dalam negeri, berarti telah peduli dengan usaha UMKM yang ada di Indonesia. Selain itu membeli produk lokal merupakan suatu bentuk nyata dalam membantu memajukan UMKM serta perekonomian Indonesia. "Membeli produk dalam negeri sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Pesan dari Pak Menko adalah agar selalu membeli produk dalam negeri. Harapan ini tidak hanya dari Pak Menko, tetapi juga dari Bapak Presiden Joko Widodo," ujarnya lagi.

 

Gernas BBI-BBWI Provinsi DKI Jakarta menjadi agenda penutup dari Gernas BBI-BBWI yang digelar di berbagai provinsi di Indonesia. Fokus dari agenda tersebut kali ini adalah transformasi digital UMKM, akses lokapasar, transaksi nirtunai dan QRIS, serta pengembangan wisata urban. Kegiatan Gernas BBI/PDN & BBWI 2023 Jakarta diawali dengan pelaksanaan Kick Off Ceremony pada 8 September 2023 di Sarinah yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti bazar UMKM, business matching, pelatihan UMKM, business competition, serta pendampingan desainer muda yang berasal dari sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah vokasi di Jakarta.

 

 

Antara

19
November

Suasana Global Forum for Climate Movement di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Foto: Kemlu RI)

 

VOInews.id: Delegasi dari berbagai negara dan organisasi dunia menyerukan aksi untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Seruan ini disampaikan dalam Global Forum for Climate Movement (Forum Global untuk Gerakan Iklim), Jumat-Sabtu (17-18/11/2023). Dalam forum di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, mereka menyerukan budaya, inovasi, dan kolaborasi hijau.

18
November

 

VOInews, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Organisasi Islam Muhammadiyah dan didukung oleh ViriyaENB (Indonesian Foundation for Net Zero Emission) dan Universitas Ahmad Dahlan menginisiasi Forum Global untuk Gerakan Iklim, atau Global Forum for Climate Movement yang mengangkat tema Promoting Green Culture, Innovation, and Cooperation di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta (17-18/11).

 

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyampaikan Global Forum for Climate Movement merupakan wujud nyata peran Muhammadiyah dalam isu perubahan iklim.

 

“Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam agenda penanganan iklim sangat dibutuhkan, termasuk yang saat ini dilakukan oleh Muhammadiyah," ungkap Menlu Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu (18/11/2023).

 

Menlu Retno juga mengatakan sangat penting membangun kesadaran akan mengatasi krisis iklim sepeti memperkuat kerja sama internasional.

 

“Penting bagi kita bersama membangun kesadaran akan krisis iklim, memperkuat kerja sama internasional, dan memperkuat panduan etika dan moral untuk mewujudkan perilaku ramah lingkungan," kata Menlu Retno.

 

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan bahwa perubahan iklim merupakan permasalahan bersama yang dihadapi oleh seluruh umat manusia dan seluruh bangsa di dunia.

 

“Saat ini dunia sedang mengalami krisis ekosistem akibat perubahan iklim yang berdampak luas terhadap seluruh kehidupan di alam semesta," kata Haedar Nashir.

 

Oleh karena itu, menurutnya diperlukan upaya dan gerakan bersama untuk mencari solusi strategis dan sistemik di tingkat global untuk menjamin masa depan keberadaan manusia dan lingkungan hidup.

 

Forum Internasional “Global Forum for Climate Movement: Promoting Green Culture, Innovation, and Cooperation" yang diadakan di kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ini akan dihadiri oleh 260 orang peserta yang berasal dari perwakilan 13 Negara sahabat (Australia, Jepang, Kenya, Malaysia, Maroko, Belanda, Norwegia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Inggris, Amerika Serika, dan Takhta Suci Vatikan), Organisasi Internasional (UNDP, UNESCAP, Uni Eropa), Faith Based Organization di Indonesia, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) 35 provinsi se Indonesia, Organisasi Otonom Muhammadiyah di tingkat Pusat, dan Non Government Organization (NGO) terkait.

18
November

 

VOInews, Jakarta: Para pemimpin dari Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam mengeluarkan pernyataan bersama yang dikeluarkan pada pertemuan KTT negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2023 di San Francisco untuk mendesak Israel untuk segera melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang terhadap Palestina.

 

“Kami menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan di Jalur Gaza,” tulis Kemlu RI dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Sabtu (18/11/2023).

 

Ketiga pemimpin tersebut juga menekankan bahwa konflik Israel-Palestina dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian global.

 

“Kami mencatat dengan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan manusia yang luar biasa dan dampak buruk dari perang dan konflik di seluruh dunia. Kami menggarisbawahi bahwa konflik dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap ekonomi global,” tulis Kemlu RI.

 

Para pemimpin tersebut menegaskan kembali pesan-pesan resolusi KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, tentang agresi Israel terhadap rakyat Palestina.

 

“Kami menegaskan kembali pesan-pesan dari Resolusi Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Islam Arab tentang Agresi Israel terhadap Rakyat Palestina,” kata Kemlu RI.

 

Ketiga negara tersebut menggarisbawahi bantuan kemanusiaan yang diperlukan warga sipil Gaza segera disalurkan dan tanpa hambatan. Selain itu, ketiga pemimpin tersebut menegaskan kembali bahwa solusi yang adil dan abadi terhadap konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai, berdasarkan resolusi PBB, termasuk Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada 23 Oktober 2023 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2712, dan sesuai dengan hukum internasional, solusi dua negara, berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.