December
Hadiri KTT AZEC, Presiden Joko Widodo Sampaikan Panduan untuk Transisi Energi
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Zero Emission Community (AZEC), di Tokyo, Senin (18/12/2023). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan pertemuan ini merupakan pertemuan tingkat Pemimpin Negara AZEC yang pertama sejak diluncurkan di sela KTT G20 di Bali, November lalu.
"AZEC sendiri adalah platform kerja sama untuk mendorong pencapaian net-zero emission di kawasan, dimana Indonesia merupakan co-initiator bersama dengan Jepang," kata Menlu Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Adapun negara peserta AZEC selain Indonesia dan Jepang adalah Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Menlu Retno mengatakan, di dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengakuan terhadap beragam jalur transisi energi.
"AZEC harus dapat mendukung penguatan upaya dekarbonisasi melalui pendanaan yang inklusif untuk mengembangkan berbagai proyek carbon capture storage (CCS) dan carbon capture utilization storage (CCUS)," kata Menlu.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya dukungan terhadap pendanaan inovatif. Menurut Menlu Retno, Presiden kembali mengangkat pentingnya peningkatan pendanaan berkelanjutan.
"Dan pentingnya sinergi pemerintah, swasta, dan perbankan dinilai Presiden adalah kunci dan harus menjadi game changer untuk percepat transisi energi," katanya.
December
Kemenkeu ajak generasi muda memanfaatkan dan menjaga BMN dengan baik
Written by Akbar
VOInews.id- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak generasi muda memanfaatkan dengan maksimal dan menjaga Barang Milik Negara (BMN) dengan baik. Contohnya seperti bangunan, peralatan, dan mesin di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta yang memiliki nilai Rp548 miliar. Hal tersebut dikatakan Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Adi Wibowo, dalam acara DJKN Goes to Campus 2023 di UPN Veteran Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan semua bangunan dan mesin tersebut merupakan bagian dari hasil pembangunan yang merupakan pengelolaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Tugas kita semua ini menggunakan, menjaga, dan mengelola dengan baik sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah," kata Adi di Jakarta, Minggu. Ia menyebutkan, DJKN merupakan salah satu unit di bawah Kemenkeu yang memiliki fungsi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan pelayanan lelang. Adapun salah satu bentuk pengelolaan kekayaan negara yakni pengelolaan BMN. Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara II A DJKN Kemenkeu Gaspar Bacenti Fernandez menambahkan, jenis BMN yang identik dengan kementerian/lembaga pengguna BMN, yakni seperti aset jembatan, jalan tol, dan tanah, yang identik dengan Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kemudian, alat utama sistem pertahanan (alutsista), yang identik dengan Kementerian Pertahanan serta Gelora Bung Karno (GBK) yang identik dengan Kementerian Sekretariat Negara. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UPN Veteran Jakarta Prof. Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa UPN Veteran Jakarta selalu menjaga kepercayaan negara yang telah menyediakan fasilitas berupa BMN dengan memakai dengan maksimal dan menjaganya.
“Aset milik negara ini adalah bagian yang saat ini di UPN Veteran Jakarta harus menjaga karena telah diberikan kepercayaan untuk memakai,” ucap Prasetyo. Selain itu, kata dia, UPN Veteran Jakarta terus melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, salah satunya dengan melakukan penghapusan BMN melalui lelang. Dengan begitu, aset yang sudah tidak bisa dipakai lagi dan harus dihapus pun dilelang. Adapun masih terdapat dua gudang di UPN Veteran Jakarta berisi barang-barang yang akan dihapuskan. Harapannya, setelah BMN dihapuskan, gudang tersebut bisa dijadikan gedung perkuliahan baru untuk menampung lebih banyak mahasiswa dan memberikan nilai tambah berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Gedung perkuliahan ini nantinya akan sejalan dengan tugas kami dari yang ditargetkan Kemenkeu kepada kami sebagai badan layanan umum (BLU) untuk meningkatkan pendapatan PNBP kami di luar uang kuliah tunggal (UKT),” ujarnya menambahkan.
Antara
December
Kementerian PUPR: Transaksi tol nirsentuh untuk kurangi pelambatan di gerbang tol
Written by Akbar
VOInews.id- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengungkapkan tujuan penerapan transaksi tol nirsentuh (Multi Lane Free Flow/MLFF) untuk meningkatkan layanan jalan tol kepada masyarakat. “Tujuan utama dilakukan dengan teknologi MLFF, tidak ada lagi barrier, tidak ada lagi gerbang tol, orang memasuki jalan tol, atau keluar jalan tol, dan juga orang dikenakan tarif tol sesuai dengan jarak yang ditempuhnya,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian di Jakarta, Minggu (17/12). Hedy mengatakan, MLFF ini bertujuan untuk mengurangi delay ketika berada di jalan tol, dan dapat menurunkan waktu tempuh sehingga meningkatkan competitiveness dari sistem jaringan jalan, serta memungkinkan untuk dilakukannya konsep fair pricing yaitu pembebanan tarif sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh pengguna jalan.
Penerapan MLFF ini membutuhkan beberapa kedisiplinan, diantaranya yaitu kedisiplinan dari segi penggunaan sistem dengan menggunakan Global Positioning Satelite (GPS). Hedy menjelaskan, pengguna jalan perlu mendownload satu software dan melakukan register, serta deposit untuk dapat digunakan. “Disiplin yang lain yaitu bahwa pemilik kendaraan adalah kendaraan yang sah, nomor kendaraan semua sah dan terdaftar. Jadi konsep ini betul-betul membutuhkan kerja sama yang baik dari berbagai pemangku kepentingan, karena kita membutuhkan kedisiplinan yang jauh lebih tinggi dari konsep sekarang yaitu tapping atau menggunakan barrier,” katanya.
Ditjen Bina Marga masih melakukan uji coba terhadap konsep MLFF ini di ruas jalan tol Bali, Mandara. Ruas ini dipilih sebagai lokasi masa transisi awal dengan mempertimbangkan Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) yang relatif rendah dan merupakan ruas tersendiri yang tidak terhubung dengan ruas manapun, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan sistemik antarruas. “Bali itu kan kebetulan pulau, yang relatif cukup terisolasi dengan kendaraan yang lebih terbatas, dan di sana juga ruas jalan yang tidak terlalu panjang.
Kita ingin memastikan sistemnya bekerja, sehingga di sana kita bisa mengurangi berbagai ketidakpastian. Jadi kita lakukan uji coba dengan lingkungan relatif yang terkondisikan dengan baik, itu lah sebabnya kita pilih Bali,” ujar Hedy. Untuk pelaksanaan MLFF ini, Ditjen Bina Marga bekerja sama dengan Badan Usaha atau pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan usaha (KPBU). MLFF ini diinisiasi atau diprakarsai oleh perusahaan dari Hungaria.
Antara
December
KTT ASEAN-Jepang Hasilkan Dokumen Berorientasi Masa Depan
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun ASEAN-Jepang menghasilkan dua dokumen yang ditujukan bagi penguatan kerja sama di masa mendatang. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjelaskan kedua dokumen tersebut yaitu dokumen Joint Vision Statement dan dokumen Implementasi Plan of the Joint Vision Statement.
“Joint Vision Statement, merupakan visi jangka panjang ASEAN-Jepang sebagai trusted partners,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (17/12/2023).
Retno Marsudi menjelaskan, dokumen Joint Vision Statement dibentuk dengan berbasis pada tiga pilar utama yaitu pilar Heart to Heart Partners Across Generations, yang didalamnya mencakup kerja sama antara lain pertukaran pemuda, budaya, olahraga, sains dan teknologi, serta dukungan terhadap Sekretariat ASEAN; pilar Partners for Co-Creation of Economy and Society yang membahas kerja sama di bidang ekonomi, lingkungan, manajemen kebencanaan, dan ketahanan pangan, serta transisi energi; dan pilar Partners for Peace and Stability yang mengarahkan kerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan, termasuk keamanan maritim.
Sementara dokumen kedua Implementasi Plan of the Joint Vision Statement merupakan dokumen yang menerjemahkan dokumen pertama dan memuat seluruh kerja sama yang akan dilakukan oleh ASEAN dan Jepang di masa mendatang.
“Dokumen ini memuat 130 kerja sama dari 3 (tiga) pilar utama di Joint Vision Statement. Jadi intinya ini adalah menerjemahkan atau upaya untuk melaksanakan dari visi yang sudah disampaikan di dokumen yang pertama,” kata Retno Marsudi.
Menlu Retno menerangkan bahwa kedua dokumen hasil KTT Perayaan 50 Tahun ASEAN-Jepang tersebut akan menjadi acuan kemitraan kedua belah pihak yang berorientasi ke masa depan.