VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jakarta: Bank Dunia akan menambah suntikan dana sebesar 30 juta dolar AS untuk pariwisata Indonesia. Dana itu ditujukan khususnya untuk Kampanye Sadar Wisata (KSW) 5.0 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno mengaku bersyukur karena Kemenparekraf dinilai layak mendapatkan dana tersebut. Sandiaga mengatakan, Kemenparekraf akan segera bergerak melakukan pertemuan dan memperluas kampanye tersebut tidak hanya di enam destinasi prioritas. Selain itu, Kemenparekraf berencana melakukan sertifikasi sumber daya manusia di Pulau Bali dan Pulau Jawa.

“Hari ini langsung gercep (gerak cepat) kita adakan pertemuan bahwa diperluas bukan hanya 6 destinasi pariwisata prioritas tapi mungkin akan juga merangkul untuk sertifikasi di Bali dan juga di wilayah lain di pulau Jawa,” kata Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno yang diselenggarakan Kemenparekraf di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Sandiaga, lanjutnya, menyatakan bahwa Kampanye Sadar Wisata 5.0 adalah program yang ‘tepat sasaran’ dan ‘tepat waktu’. Program ini dinilainya tepat untuk kebangkitan pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Kampanye Sadar Wisata 5.0 adalah inisiatif Kemenparekraf untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa-desa wisata. Program ini fokus pada pengembangan kesadaran serta pengembangan mentalitas dan karakter produktif masyarakat desa. Kampanye ini, menurut Kemenparekraf, dilakukan dalam rangka memajukan pariwisata berbasis masyarakat.

VOinews.id- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah saat ini tidak ikut memberlakukan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel "Kita tidak ada melarang produk manapun selama sesuai ketentuan yang ada," tegas Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin. Terkait dengan aksi boikot produk terafiliasi Israel yang dilakukan masyarakat, menurutnya itu bukan menjadi suatu persoalan karena merupakan hak masing-masing dari mereka.

Menurut Zulhas, pemerintah hanya berfokus untuk memberikan aturan. Oleh karena itu, pemerintah tidak melarang produk mana pun untuk dijual di Indonesia selama menaati aturan yang berlaku. "Ada pendapat masyarakat silakan saja. Pemerintah tidak ada melarang-larang, nggak ada, kalau mengatur iya," ucap Zulhas.

Diketahui, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan bahwa penyusunan daftar boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel harus dilakukan secara selektif agar informasi yang beredar di masyarakat tidak setengah-tengah. Karim menyampaikan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pelarangan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel sejalan dengan sikap pemerintah yang membela kemerdekaan Palestina. Namun demikian, perlu kajian yang lebih dalam untuk memilih produk mana yang terafiliasi langsung dan tidak.

"Boikot itu sifatnya harus secara selektif, syarat ini agar tidak membuat yang beredar di media sosial itu menjadi liar. Nah ini yang perlu kita ini kan lebih dalam, produk mana yang terafiliasi langsung dan tidak langsung," ujar Karim. Menurut Karim, produk-produk yang beredar di masyarakat tidak berhubungan langsung dengan agresi Israel. Hubungan Indonesia dan Israel pun hanya sebatas hubungan dagang business to business (B to B) dan tidak memiliki hubungan diplomatik (G to G). Lebih lanjut, daftar produk yang beredar di media sosial merupakan produk-produk dalam negeri, di mana tenaga kerjanya berasal dari Indonesia. Oleh karenanya, Kemendag akan lebih mendalami produk mana yang benar-benar terafiliasi dengan Israel.

Antara