Program Highligt (1171)
February
(voinews.id)- Presiden Joko Widodo memuji pelaksanaan balap F1 Powerboat (F1H2O) World Championship Tahun 2023 di di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu Balige, kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, meski masih perlu sejumlah perbaikan.
"Masih banyak yang perlu kita perbaiki di wilayah Danau Toba ini. Infrastrukturnya, terminal airport-nya, yang untuk F1 Powerboat ini saja masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki," kata Presiden Jokowi selepas acara di lokasi pertandingan, Minggu. Seri di Danau Toba tersebut merupakan seri pertama kompetisi perahu balap kursi tunggal musim 2023.
"Saya bicara apa adanya ya, ini sebuah 'event' yang sangat seru sekali dan saya baru pertama kali melihat F1 Powerboat ini," ungkap Presiden. Acara-acara tersebut, menurut Presiden Jokowi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan balapan yang perlu diimbangi dengan perbaikan infrastruktur.
"Jadi saya kira semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses, tidak langsung 'ujuk-ujuk', 'oh ini ternyata jalannya kurang gede', 'oh apron untuk parkir pesawat ternyata juga kurang gede'. Baru ketahuan kalau ada 'event-event' besar seperti ini dan saya kira wajar akan terus diperbaiki. Semuanya butuh proses," tambah Presiden.
antara
February
(voinews.id) - Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo menikmati suasana alam Ibu Kota Nusantara setelah hujan pada hari ketiga kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur, Jumat. Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang terlihat berjalan santai sambil mengobrol dengan beberapa menteri yang juga bermalam di lokasi yang sama dengannya. Pada kunjungan hari ketiganya, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan direncanakan melanjutkan kegiatan peninjauan progres pembangunan proyek infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
February
Presiden minta urusan perizinan investasi selesai dalam hitungan jam
Written by Akbar
(voinews.id)- Presiden Joko Widodo meminta urusan perizinan investasi dapat diselesaikan dalam hitungan jam, tidak lagi berbulan-bulan seperti yang masih terjadi saat ini. “Cek kembali mengenai kemudahan perizinan, cek kembali, karena kita dalam praktiknya masih lama, masih berada di angka 260-an hari, masih lama kita. Hitungannya itu harusnya kalau yang namanya izin, zaman digital seperti ini harusnya jam, jangan berbulan-bulan,” kata Joko Widodo.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, seperti dipantau secara daring dari Jakarta. Dia mengatakan sudah berkali-kali mengingatkan mengenai iklim investasi. Menurutnya, kunci pertumbuhan ekonomi bagi semua negara adalah investasi.
February
(voinews.id)- Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana melanjutkan kegiatan kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur, Kamis, untuk menghadiri Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan. Selanjutnya, Presiden Jokowi bersama rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan menggunakan mobil. Di sana, Jokowi akan meninjau progres pembangunan sejumlah proyek infrastruktur IKN. Dalam kunjungan hari pertama di Kalimantan Timur, Rabu (22/3), Jokowi meninjau proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN), Segmen 3B, Ruas KKT Kariangau-Simpang Tempadung di Kota Balikpapan.
Saat meninjau proyek tersebut, Jokowi menyempatkan diri berhenti di ruas Jalan Tol 3A-3B STA 13+700, yakni pembangunan ruas Jalan Tol 3A menuju ke KM 8 Jalan Tol Balikpapan Samarinda (BalSam) serta ruas Jalan Tol 3B menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pembangunan jalan tol sepanjang 47 kilometer tersebut akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN menjadi hanya dalam waktu 30 menit.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan kunjungan tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
antara
February
Penetapan status endemi COVID-19 di Indonesia menunggu keputusan WHO dan Presiden Joko Widodo
Written by Sumarno 
(voinews.id) Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengemukakan penetapan status endemi COVID-19 di Indonesia masih menunggu keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Presiden Joko Widodo. Dikutip dari Antara pada Selasa (21.2). Mohammad Syahril mengatakan selama pandemi melanda Indonesia ada dua status kedaruratan kesehatan yang berlaku di Indonesia untuk melindungi masyarakat dari risiko penularan, yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
Menurut Syahril, kebijakan nasional itu perlu lebih dahulu dicabut untuk menuju endemi. Saat ini kebijakan yang telah dicabut baru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022. Sedangkan, kedaruratan pandemi secara global yang telah berlaku selama tiga tahun terakhir merupakan kewenangan WHO. Antara
February
(Voinews.id)Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Awards 2021-2022 yang diselenggarakan di Jakarta, Sabtu (18/2).
"Saya menyambut baik IMI Awards sebagai bentuk penghargaan kepada para atlet olahraga bermotor," kata Jokowi dalam tayangan video pembukaan IMI Awards.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi IMI Awards karena turut memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi besar bagi pengembangan acara dan prestasi olahraga bermotor. Menurut Presiden Jokowi, ajang IMI Awards dapat dijadikan momentum untuk memacu prestasi para atlet dan menggairahkan acara olahraga bermotor di kancah internasional.
"Tahun 2022 kita telah berhasil menyelenggarakan event berkelas dunia, MotoGP di Mandalika yang disaksikan secara langsung lebih dari 100 ribu penonton," kata Presiden Jokowi.
Presiden menuturkan pada tahun 2023 ini juga akan kembali digelar MotoGP di Mandalika dan Formula E di Jakarta. Indonesia, kata Presiden Jokowi, memiliki atlet-atlet nasional yang berpotensi sehingga ditargetkan dapat menjadi juara dunia di bidang olahraga bermotor.
"Indonesia tidak hanya juara di industri otomotif, tetapi, juga juara dalam ajang otomotif dunia," kata Presiden Jokowi.
February
Jokowi minta industri otomotif lebih berorientasi ekspor
Written by Akbar
(voinews.id)- Presiden RI Joko Widodo meminta industri otomotif nasional untuk lebih berorientasi ekspor guna mengurangi kemacetan di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya saat membuka Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show Tahun 2023 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis. "Supaya tidak macet saya mengajak seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi pada ekspor.
Memang peningkatannya sudah cukup tajam dari 2021 ke 2022 dari 300.000 sudah naik ke hampir 600.000," kata Jokowi. Dia mengucapkan terima kasih kepada industri otomotif yang sudah meningkatkan ekspor. Namun dia mengingatkan bahwa ekspor kendaraan bermotor Indonesia masih kalah dengan Thailand sehingga dia mendorong agar ekspor ditingkatkan. Adapun Presiden pada kesempatan itu mencermati kemacetan di berbagai daerah yang sejalan dengan adanya peningkatan penjualan kendaraan bermotor.
"Penjualan mobil tahun 2022 tercatat 1.048.000 unit dan juga sepeda motor mengalami pertumbuhan 3,3 persen, meningkat di angka 5.221.000 unit di tahun 2022. Akibatnya, kita sekarang macet dimana mana," kata Jokowi. Jokowi mengatakan kemacetan tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di berbagai daerah yang dikunjunginya.
"Di Jakarta macet, seperti saya pergi ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet. Karena memang (penjualan) mencapai angka sangat besar sekali," ujar Jokowi. Dia menyampaikan industri otomotif nasional memiliki prospek yang sangat cerah karena setiap tahun tumbuh sangat signifikan. Namun dia meminta para pelaku industri otomotif agar mulai meningkatkan orientasi ekspor.
antara
February
Jokowi minta industri otomotif lebih berorientasi ekspor
Written by Akbar
(voinews.id)- Presiden RI Joko Widodo meminta industri otomotif nasional untuk lebih berorientasi ekspor guna mengurangi kemacetan di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya saat membuka Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show Tahun 2023 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis. "Supaya tidak macet saya mengajak seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi pada ekspor.
Memang peningkatannya sudah cukup tajam dari 2021 ke 2022 dari 300.000 sudah naik ke hampir 600.000," kata Jokowi. Dia mengucapkan terima kasih kepada industri otomotif yang sudah meningkatkan ekspor. Namun dia mengingatkan bahwa ekspor kendaraan bermotor Indonesia masih kalah dengan Thailand sehingga dia mendorong agar ekspor ditingkatkan. Adapun Presiden pada kesempatan itu mencermati kemacetan di berbagai daerah yang sejalan dengan adanya peningkatan penjualan kendaraan bermotor.
"Penjualan mobil tahun 2022 tercatat 1.048.000 unit dan juga sepeda motor mengalami pertumbuhan 3,3 persen, meningkat di angka 5.221.000 unit di tahun 2022. Akibatnya, kita sekarang macet dimana mana," kata Jokowi. Jokowi mengatakan kemacetan tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di berbagai daerah yang dikunjunginya.
"Di Jakarta macet, seperti saya pergi ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet. Karena memang (penjualan) mencapai angka sangat besar sekali," ujar Jokowi. Dia menyampaikan industri otomotif nasional memiliki prospek yang sangat cerah karena setiap tahun tumbuh sangat signifikan. Namun dia meminta para pelaku industri otomotif agar mulai meningkatkan orientasi ekspor.
antara
February
Tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden di Papua
Written by Akbar
(voinews.id)- Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan perintah penetapan darurat sipil di Papua. "Hingga saat ini, tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden di daerah Papua," kata Jaleswari di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan penetapan keadaan bahaya, termasuk di antaranya darurat sipil sebagai salah satu gradasi dari keadaan bahaya tersebut, memiliki mekanisme formal-prosedural yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jaleswari pun mengatakan penetapan darurat sipil hanya bisa dilakukan atas perintah presiden. "Mengingat hal tersebut, langkah dalam penindakan KKB yang dilakukan tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus menyebut Papua saat ini telah berstatus darurat sipil akibat serangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Lodewijk menyebut dengan status darurat sipil, maka pertanggungjawaban penguasa darurat sipil di Papua adalah polisi. DPR pun mendukung penuh operasi yang dilakukan polisi di sana, termasuk upaya prioritas mencari pilot Susi Air yang masih dalam penguasaan KKB.
Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY hilang kontak pada Selasa (7/2) pukul 6.35 WIT di Lapangan Terbang Distrik Paro saat melaksanakan penerbangan dengan rute Timika-Paro-Timika. Susi Air mendapati pemancar sinyal darurat atau emergency locator transmitter (ELT) pesawat dalam posisi aktif pukul 9.12 WIB.
Maskapai itu kemudian merespons dengan kondisi darurat lewat pengiriman pesawat lain guna mengecek posisi pesawat yang belakangan ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro. Lima penumpang pesawat itu telah dievakuasi dari Paro ke Timika.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut prioritas pihaknya saat ini mencari keberadaan Pilot Susi Air Kapten Philip Max Marthin. Menurut Yudo, sang pilot tidak disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, tetapi melarikan diri setelah diancam saat pesawat yang diawakinya diduga dibakar kelompok tersebut.
antara
February
Indonesia dan Timor Leste sepakati lima nota kesepahaman
Written by Akbar
(voinews.id)- Pemerintah Indonesia dan Timor Leste menyepakati lima nota kesepahaman (MoU), Senin, di antaranya terkait zona ekonomi di daerah perbatasan hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Senin, lima nota kesepahaman tersebut disepakati saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Timor Leste Taur Matan Ruak di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat.
Presiden Jokowi dalam pernyataannya setelah pertemuan bilateral dengan PM Timor Leste, menekankan sejumlah hal, antara lain, pentingnya kerja sama ekonomi antara kedua negara dengan mengembangkan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia, dan Oecusse, Timor Leste. Presiden Jokowi menuturkan salah salah satu upaya pengembangan kawasan ekonomi di wilayah tersebut yaitu melalui pembentukan perjanjian bilateral investasi (Bilateral Investment Treaty).
antara