Komentar (900)
April
Meskipun sering dikecam karena gaya kepemimpinannya, Donald Trump tetap saja seorang pimpinan negara adi daya, Amerika Serikat. Bahkan Trump membuat setidaknya 2 kejutan dalam tahun 2018. Pertama adalah rencana pertemuan dirinya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un beberapa waktu mendatang. Kejutan kedua adalah, memerintahkan pasukannya dan didukung sekutu AS, Inggris dan Perancis melakukan serangan di Suriah beberapa waktu.
Untuk urusan Asia Timur, khususnya persoalan Semenanjung Korea, Trump didatangi sekutunya, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Keduanya membahas persoalan ini sebagai salah agenda pertemuan mereka. Meskipun demikian keduanya tidak bersepakat dalam soal perdagangan.
Sepekan setelah itu, bahasan Trump bergeser ke kawasan Asia Barat. Kali ini sekutu Amerika Serikat dalam penyerangan di Suriah, Presiden Perancis, Emmanuele Macron menyambanginya Selasa ( 24 April 2018 ). Keduanya mendiskusikan persoalan di Suriah dan JCPOA, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan yang ditandatangani Irang dengan enam negara, Amerika Serikat, RRT, Rusia, Inggris, Perancis dan Jerman di Lausanne, Swiss, 2 April 3 tahun yang lalu dan akan berakhir 12 Mei 2018. Trump tampaknya tidak berkenan melanjutkan JCPOA itu karena menganggapnya “terburuk dalam sejarah”.
Entah disadari atau tidak, Trump memainkan peran penting baik di Asia Timur maupun Asia Barat. Jika Trump dan sekutu menjaga komitmen untuk mewujudkan perdamaian di Asia Barat, seharusnya Trump tetap berupaya mewujudkannya, apakah itu melalui proses damai di Suriah, di Palestina dan juga tidak serta merta menolak JCPOA dengan Iran.
Sebaliknya di Asia Timur, tampaknya aura yang lebih positif bagi Amerika Serikat untuk menyelesaikan persoalan nuklir dengan Korea Utara. Pertemuan kedua Korea mendekatkan kepada terwujudnya jembatan emas perdamaian di Semenanjung. Pertemuan Donald Trump – Kim Jong Un menjamin perdamaian abadi di Semenanjung Korea.
Kita berharap Amerika Serikat benar-benar berkomitmen akan perdamaian. Karena hanya dengan perdamaian dunia dapat berbagi kesejahteraan bagi semua.
April
Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih bermunculan dan cukup menyita perhatian publik. Menurut Global Report 2017 Ending Violence in Childhood yang dilansir Know Violence in Childhood,sebuah organisasi di bawah Unicef, angka kekerasan seksual terhadap anak perempuan di seluruh dunia usia 15-19 tahun mencapai 18 juta. Angka tersebut belum ditambah dengan jumlah angka kekerasan terhadap anak laki-laki. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa kasus kekerasan seksual pada anak masih terus saja terjadi? Lalu, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus tersebut?
Untuk mengatasi dan menghentikan kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan dan mengesahkan Undang undang nomor 17 tahun 2017 yang secara jelas mengatur hukuman berat terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak. Hukuman kebiri hingga hukuman mati bagi pelaku pun ada di dalamnya. Hal tersebut dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise di Seminar Nasional Universitas Negeri Yogyakarta, Senin, 23 April 2018.
Komitmen Pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden maupun Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, memberikan dorongan agar para pelaku kejahatan seksual terhadap anak diganjar hukuman seberat mungkin. Semua dilakukan untuk menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dan upaya dari semua pihak.
Jika melihat perangkat undang-undang yang ada, hukuman bagi para pelaku pelecehan seksual terhadap anak relatif cukup berat. Namun yang terpenting, bukanlah penanganan setelah kejadian, melainkan bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar terhindar dari perilaku menyimpang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab member perlindungan terhadap anak-anak tersebut ada pada orang tua masing masing. Karena itu orang tua harus memahami betul tingkah laku anak-anak dan lingkungan di sekitar mereka. Orang tua juga harus memberikan pemahaman sejak dini kepada buah hati tentang seks, ancaman tindak pencabulan, hingga kekerasan seksual. Selain itu memberikan edukasi kepada anak, bagaimana mengenal adanya orang-orang di sekitar mereka yang memiliki perilaku menyimpang dan membahayakan anak anak. Karena belajar dari pengalaman, kebanyakan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang-orang yang sudah mereka kenal, atau bahkan orang dekat.
Anak adalah buah hati, generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak melindungi mereka sekarang dan di masa mendatang. Segenap pemangku kepentingan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing untuk bersama menghilangkan kejahatan seksual terhadap anak.
April
HOTS Menyulitkan Peserta Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama
Written by Daniel
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat dilaksanakan serentak mulai hari ini, 23 April, hingga 26 April di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta hampir 4,3 juta orang. Sebagian besar peserta (63%), mengikuti UN berbasis komputer (UNBK) sedangkan sisanya masih mengikuti UN kertas pensil (UNKP).
Menurut Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015 tentang Ujian Nasional dan Ujian Sekolah, Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
Saat ditanya mengenai penggunaan soal dengan tingkat kesulitan tinggi atau model HOTS (Higher Order Thinking Skills) dalam Ujian Nasional SMP dan sederajat, Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi, menjelaskan, telah menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperkenalkan penilaian dengan model soal HOTS yang bertujuan untuk melatih keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif di kalangan siswa, agar siswa tidak hanya belajar dengan pola menghafal. Ini sesuai dengan salah satu tujuan Kurikulum 2013 yang memang menanamkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, kepada Antara di Jakarta, Minggu (22/4), soal HOTS tetap ada, sekitar 10 hingga 15% dari jumlah total soal, dan tingkat kesulitannya disesuaikan dengan kemampuan siswa SMP.
Mengapa soal HOTS terkesan dikhawatirkan akan menyulitkan siswa? Menurut Heru Purnomo, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), belum semua guru menerapkan HOTS dalam pembelajaran di sekolah. Pendekatan HOTS pada umumnya terkait dengan Kurikulum 2013, sedangkan siswa SMP kelas IX yang hari ini mengikuti UNBK masih banyak yang memakai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP.
Polemik Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan masih menyisakan kekhawatiran, khususnya untuk siswa SMP/MTs yang hari ini hingga empat hari ke depan melaksanakan Ujian Nasional.
Sebenarnya, soal dengan model apa pun yang diberikan dalam Ujian Nasional tingkat SMP dan sederajat, tidak akan dianggap sulit, jika siswa peserta ujian telah secara maksimal mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Motivasi siswa yang besar untuk memahami bahan ajar di sekolah, ditambah dukungan yang maksimal dari orang tua, guru, dan lingkungan, menjadi sangat berarti untuk mencapai kelulusan dalam ujian akhir, apa pun namanya, baik Ujian Nasional, Ujian Sekolah (US), maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
April
Rakyat Korea Utara dan Korea Selatan saat ini sedang menunggu hasil pertemuan para pemimpin mereka bersama Presiden Amerika Serikat demi membicarakan masa depan hubungan kedua negara di semenanjung Korea. Sejak terpisah selama 65 tahun akibat perang saudara (1950-1953), sangat boleh jadi rakyat kedua negara di Semenanjung Korea itu merindukan terjadinya perdamaian.
Presiden Amerika Serika Serikat, Donald Trump sendiri berharap pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin kedua Korea dan Amerika Serikat akan menghasilkan kesepakatan. Trump menyampaikan harapan itu di Washington, Rabu 18 April lalu, setelah mendengarkan laporan Direktur CIA Mike Pompeo. Pompeo telah secara khusus berkunjung ke Pyongyang selama 3 hari, hingga 2 April lalu, dan bertemu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Gagasan untuk melakukan proses rekonsililasi antara Korea Selatan dan Korea Utara, hingga beberapa bulan lalu masih terasa akan menghadapi jalan buntu. Saat itu Korea Utara masih saja melakukan uji coba senjata nuklir dengan meluncurkan rudal balistik yang dipropagandakan dapat mencapai benua Amerika. Menanggapi aksi nekad Pyongyang tersebut, Donald Trump mengancam akan menyerang Korea Utara. Perang kata-kata antara Washington dan Pyongyang akhinya mereda setelah muncul tanda-tanda terjadinya dialog antara Korea Utara dan Selatan.
Melunaknya sikap Korea Utara antara lain ditandai dengan diterimanya delegasi artis K Pop berkunjung dan berpentas di Pyongyang dan mendapat perhatian Pemimpin Korea Utara. Menjelang pertemuan tingkat tinggi ini, Kim Jong Un telah bertemu dengan Presiden Tiongkok saat melakukan kunjungan kenegaraan di Beijing.
Sebagaimana rakyat kedua Korea, dunia internasional tentu juga berharap pertemuan tingkat tinggi kedua pemimpin Korea dengan Amerika Serikat dapat berlangsung dan menghasilkan kesepakatan yang akan meningkatkan hubungan baik. Bagi rakyat kedua Korea, pertemuan tingkat tinggi itu tentu disambut dengan optimisme. Ini akan merupakan yang pertama terjadi setelah semenanjung Korea terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, akibat perang saudara. Apakah optimisme dan harapan rakyat kedua Korea itu akan terwujud, masih menunggu hasil KTT Korea-Amerika Serikat. Harapan itu tentu juga sangat tergantung kepada sikap pemimpin Korea Utara khususnya, menghadapi tuntutan denuklirisasi. Disamping itu, juga tidak terlepas dari bagaimana Tiongkok dan Amerika Serikat, dua negara besar pendukung Korea Utara dan Korea Selatan menyikapi dan memandang masa depan kedua Negara yang pada awalnya adalah satu tersebut.
April
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin 16 April menginformasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2017 mencapai 70,81 poin atau naik sebesar hampir satu persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau dilihat dari sisi trend, tampak terjadi peningkatan IPM indonesia setiap tahunnya. Pada 2015, masih di bawah 70, pada 2016 meningkat menjadi 70,18 dan tahun 2017 menjadi 70,81.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia saat ini masuk dalam kategori tinggi. Namun, masih ada ketimpangan yang signifikan khususnya antara DKI Jakarta dengan Papua. Penghitungan IPM disusun dengan menggunakan tiga dimensi, yakni kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup. Kemudian pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan harapan dan rata-rata lama bersekolah. Sedang yang terakhir adalah dimensi hidup layak yang didekati dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
Sementara itu, Country Director Program PBB untuk Pembangunan - UNDP Indonesia Christophe Bahuet (baca : kristop baue) mengatakan kenaikan IPM Indonesia menunjukkan ada banyak kemajuan yang telah dicapai. Langkah selanjutnya untuk menuju pembangunan manusia yang tinggi adalah, inklusi dan pengurangan kesenjangan. Khususnya untuk provinsi terpencil dan antara laki-laki dan perempuan.
Bagi Pemerintah, laporan BPS tentang kenaikan IPM tersebut cukup menggembirakan. Karena berarti kebijakan Nawacita yang selama ini diterapkan telah memberikan korelasi yang cukup signifikan. Walapun begitu, pekerjaan rumah Pemerintah masih menanti, yaitu mempercepat pemerataan pembangunan terutama di wilayah Timur Indonesia.
Indeks Pertumbuhan Manusia berkaitan erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada September 2015. Indonesia sendiri mendukung hal tersebut dengan keluarnya peraturan Presiden tentang pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan pada Juli 2017 yang berhubungan erat dengan Pembangunan Indonesia. Bukan hanyayang berorientasi pada segi fisik tapi juga non fisik, dengan muara pada Indeks Pembangunan Manusia.
April
Setelah lama Jepang dan RRT kurang akrab karena masalah sengketa wilayah, hari Senin lalu (16 April 2018), kunjungan Menteri Luar Negeri RRT, Wang Yi, ke Tokyo disambut dengan ajakan untuk menghangatkan hubungan bilateral oleh pihak Jepang. Perdana Menteri Shinzo Abe menyampaikan ajakan itu di tengah situasi keamanan yang rentan di kawasan Asia Timur Laut karena ancaman rudal Korea Utara.
Abe menginginkan kerjasama dengan RRT untuk mendorong rezim penguasa Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya. Peran RRT diharapkan bisa membawa Korea Utara ke meja perundingan dengan pihak Amerika Serikat dan Jepang. Beberapa waktu lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berkunjung ke Beijing dan bertemu dengan Presiden Xi Jin Ping. Sebaliknya Abe akan menemui Presiden Trump untuk membicarakan penghentian program nuklir dibantu RRT.
Dalam upaya yang tidak didukung Korea Utara, Jepang mendukung pertemuan trilateral antara PM Shinzo Abe, dengan PM RRT Li Ke Qiang dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in yang direncanakan pada bulan Mei mendatang. Tanda-tanda positif dalam persoalan di semenanjung Korea adalah kabar tentang rencana pertemuan bilateral Korea Utara dan Korea Selatan, juga antara Kim Jong Un dengan Presiden Trump.
RRT dan Jepang punya alasan kuat untuk sepakat memperbaiki hubungan. Selain karena masalah keamanan di kawasan, tampaknya juga karena adanya kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa rencana pemberlakuan tarif impor dari RRT dan Jepang. Trump bahkan meminta agar kedua negara membuka pasar yang lebih luas bagi barang produksi Amerika Serikat.
Meski tidak secara khusus membicarakan soal rencana kebijakan Amerika Serikat, pertemuan antara Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, tetap mendiskusikan perubahan ekonomi global. Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa kedua negara menyadari, jika memulai perang dagang, malah dapat mempengaruhi kesejahteraan Ekonomi global. Sebaliknya Wang menyampaikan bahwa Jepang memahami bagaimana menjaga aturan main di WTO. Kedua negara bersikap untuk menjaga sistem perdagangan bebas di bawah WTO dan membangun ekonomi yang lebih terbuka bersama-sama.
Perbaikan hubungan RRT dengan Jepang tentunya adalah sesuatu yang positif. Keduanya mempunyai pengaruh besar karena menjadi kekuatan ekonomi dunia saat ini.
Bagi Indonesia hal ini menjadi peluang dan tantangan. Peluang karena perbaikan hubungan tersebut membuat Indonesia leluasa untuk membangun hubungan dengan kedua negara. Namun menjadi tantangan karena produk Indonesia menjadi lebih sulit memasuki pasar sebab harus bersaing dengan produk sejenis dari kedua negara. Namun yang lebih penting adalah, apa yang menjadi keinginan bersama semua pihak, yaitu terciptanya perdamaian di kawasan Asia Timur.
April
Setidaknya 60 orang harus kehilangan jiwa mereka karena ketidaktahuan akan bahaya minuman berkadar metanol. Kasus ini terjadi di beberapa daerah. Tanpa harus menunggu korban korban baru berjatuhan, tanpa harus menunggu hasil penelitian lanjutan, sebaiknya segera dihentikan produksi minuman itu. Hilangnya nyawa sekian banyak orang harus menyadarkan kita semua bahwa peredaran minuman yang dibuat serampangan seperti ini membahayakan banyak orang. Secara legal, minuman beralkohol dapat diedarkan secara terbatas. Ini dimungkinkan karena adanya tamu-tamu negara asing yang datang ke Indonesia. Namun yang beredar secara tidak resmi adalah minuman keras oplosan.
Pertanyaannya, mengapa miras oplosan dan miras yang dipalsukan ini masih gampang diperoleh di tengah tengah masyarakat ?. Masih perlukah kita merevisi atau memperkuat aturan yang sudah ada? Atau mungkin malah melarang warganya mengkonsumsi minuman beralkohol, seperti yang diberlakukan sejumlah negara. Salah satu mekanisme menekan produksi ilegal adalah dengan melakukan pengawasan pada sektor hulu. Tidak semua orang boleh membeli metanol yang menjadi sumber kadar alkohol dalam produksi oplosan, dalam jumlah yang memungkinan untuk produksi.
Selain itu dibutuhkan adalah komitmen kuat dari Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran miras terutama miras oplosan. Komitmen pemberantasan sampai tuntas sudah ditegaskan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Safrudin, menyampaikan bahwa sebelum bulan Mei, minuman keras oplosan tidak boleh lagi ada. Harapannya tentu tidak sebatas pernyataan.
Tindakan tegas, pengawasan yang berkesinambungan dari pemerintah dan aparat menjadi salah satu kunci keberhasilan menekan peredaran miras oplosan. Proses hukum juga harus menghasilkan keputusan hukum yang benar-benar membuat jera pelaku, terutama para peraciknya. Tidak kalah penting adalah Komitmen dari seluruh masyarakat. Pemuka agama, tokoh masyarakat, pendidik, orang tua ikut menentukan bagaimana kita, utamanya gerasi muda ini menjadi generasi yang jauh dari minuman beralkohol, jauh dari miras oplosan. Karena apapun alasannya, ditinjau dari sisi manapun juga keberadaan Minuman keras apalagi miras oplosan akan lebih banyak mudharatnya.
April
Kesiapan Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia
Written by Daniel
Pekan ini di Washington DC akan berlangsung Spring Meeting of IMF and World Bank Group atau Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia (WB). Sesuatu yang biasa bagi IMF and WB, sebab dilakukan tiap tahun. Namun bagi Indonesia, pertemuan ini menjadi istimewa, sebab terkait dengan persiapan menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan atau Annual Meeting dari IMF dan WB group yang rencananya akan belangsung di Bali Oktober mendatang. Itu sebabnya sebuah tim dipimpin Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, beranggotakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Niken Widiastuti, hadir dalam pertemuan di Washington tersebut.
Pertemuan tahunan atau Annual Meeting IMF dan WB Group 2018 sangat penting bagi Indonesia. Direncanakan bertempat di kawasan Nusa Dua, Bali, pertemuan itu akan dihadiri oleh sekitar 15 ribu orang peserta dan pendukung. Beberapa waktu lalu, managing director IMF Christine Lagarde telah hadir di datang ke Jakarta untuk mengecek persiapan Indonesia.
Lagarde mengapresiasi semua aspek yang dipersiapkan dengan sangat baik oleh Indonesia sebagai pihak penyelenggara.
Dia juga sempat mengecek area yang akan digunakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
Dipercayanya Indonesia menjadi tuan rumah gelaran IMF-World Bank Annual Meeting pada Oktober 2018 mendatang akan menjadi momen promosi bisnis hingga pariwisata. Tamu dan delegasi yang akan hadir diperkirakan jumlahnya lebih dari 15.000 orang, di antaranya para menteri keuangan, gubernur bank sentral, bankir, hingga CEO dari seluruh dunia.
Saat ini kondisi Bali dapat dikatakan relative sangat aman. Gunung Agung pun yang beberapa waktu yang lalu menunjukkan kegiatan, sudah tidak ada lagi erupsi.
Semua sipersiapkan dengan matang oleh Indonesia, termasuk jaminan keamanan, dengan menerapkan standar keamanan tinggi untuk pertemuan Di Bali. Indonesia memiliki pasukan khusus Kopassus yang merupakan salah satu pasukan elite terbaik di dunia. Selain itu juga ada detasemen Jala Mangkara yang merupakan pasukan khusus amphibi. Untuk kepolisian, Indonesia memiliki Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang sangat disegani.
Para peserta, selain mengikuti IMF and World Bank Annual Meeting 2018, juga dapat menikmati keindahan alam Bali yang dikenal sebagai pula dewata.
April
Akhir pekan lalu, tersiar kabar yang sangat menyedihkan dari Kota Douma, Suriah. Puluhan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak meregang nyawa dihantam serangan senjata kimia. Tudingan atas terjadinya perbuatan keji tersebut ditujukan kepada rezim Bashar al-Assad. Itu tentu saja sebuah pelanggaran berat yang tidak dapat ditolerir. Terlebih kejadian seperti ini sudah berulang untuk kesekian kalinya di beberapa tempat di Suriah. Sayang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dapat menindaklanjuti rancangan resolusi yang diinisiasi Amerika Serikat dan 6 negara lainnya untuk melakukan penyelidikan independen atas penggunaan senjata kimia lantaran Rusia kembali memvetonya. Rusia yang sejak awal mendukung penguasa di Suriah beralasan resolusi itu hanya akan melegitimasi tindakan bersenjata Amerika Serikat terhadap Suriah.
Penggunaan senjata kimia memiliki sejarah yang panjang. Karena dampaknya yang sangat luas dan mematikan, pasca Perang Dunia I sejumlah negara di dunia melalui Protokol Jenewa tahun 1925 mencanangkan larangan penggunaan senjata kimia. Namun kesepakatan tersebut tampaknya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sejarah mencatat Perang Dunia II, perang Vietnam, dan perang Teluk “Gulf War” I masih diwarnai penggunaan senjata kimia. Kesepakatan antar negara kemudian diperbaharui melalui Konvensi Senjata Kimia (CWC) di tahun 1992 yang ditandatangani 188 negara. Konvensi ini semakin lengkap dengan didirikannya Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag, Belanda pada tahun 1997. Pertanyaannya, mengapa senjata kimia masih saja digunakan oleh sebagian negara?
Kita sama ketahui bahwa peran negara-negara adidaya sangat lah besar dalam pengimplementasian setiap kesepakatan multinasional. Karena pada kenyataannya sebagian besar pelanggaran kesepakatan justru akibat sikap mereka yang tidak konsisten. Pelaksanaan kesepakatan sangat tergantung kepentingan para pihak. Lebih-lebih apabila berhubungan dengan keuntungan ekonomi. Karenanya jika suatu peristiwa merugikan pihaknya maka beramai-ramai pulalah mereka menentangnya. Sebaliknya jika itu menguntungkan pihaknya maka mereka bersatu padu untuk mendukung, membela, dan melindunginya. Sementara negara-negara di luar negara besar, pilihannya hanya ikut dalam salah satu kelompok atau bermain aman dengan melemparkan kritikan sekedarnya. Nah dalam hal senjata kimia tentu kita berharap semua negara bersikap yang sama yakni mengutuk dan menolak keras penggunaannya, memusnahkan senjata yang dimiliki, dan bersama menindak tegas pihak manapun yang melanggar kesepakatan. Kiranya harapan ini juga menjadi momentum agar PBB sebagai lembaga internasional dapat mengayomi segenap anggotanya. Tidak lagi hanya berdiam diri atas tindakan negara-negara tertentu atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan normatif belaka tanpa aksi nyata.
April
Forum Indonesia-Afrika (IAF) secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Selasa, 10 April 2018 di Nusa Dua, Bali. Forum yang diadakan selama 2 hari itu merupakan yang pertama diselenggarakan antara Indonesia dengan 47 negara-negara Afrika.
Diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI, Forum Indonesia-Afrika juga didukung oleh Kementerian Perdagangan.Acara ini mempertemukan 575 delegasi dari 47 negara Afrika plus Uni Afrika, yang terdiri dari pembuat kebijakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta.
Forum Indonesia-Afrika merupakan ajang bagi pemerintah dan pelaku bisnis Indonesia dan negara-negara Afrika untuk mengeksplorasi dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Di samping itu, juga untuk mempromosikan investasi dan kerjasama teknis. Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam menerapkan diversifikasi produk ekspor ke pasar nontradisional, seperti Afrika.
Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), total perdagangan Indonesia dengan Afrika pada 2017 mencapai 8,85 Miliar dollar AS. Nilai ini meningkat sebesar 15,49 persen dibanding tahun sebelumnya. Produk-produk yang diekspor ke Afrika di antaranya minyak kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, kertas, sabun, dan kopi.
Pada hari pertama Forum Indonesia-Afrika, 10 kesepakatan kerja sama ekonomi ditandatangani dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari 586 juta dolar AS. Juga diumumkan rencana bisnis 11 perusahaan di Afrika dengan potensi nilai perdagangan mencapai sekitar 1,3 miliar dolar AS.
Sampai hari ke dua, Forum Indonesia Afrika (IAF) berhasil menambah nilai transaksi perdagangan mendekati 500 juta dolar AS. Total potensi kesepakatan dagang dalam dua hari pertemuan itu mencapai sekitar 2,3 miliar dolar AS.
Melihat potensi kerja sama yang dapat dikembangkan antara Indonesia dan negara-negara di Afrika, wajar bila acara ini diharapkan dapat digelar secara rutin. Forum Indonesia-Afrika merupakan ajang efektif dalam mendalami pasar Afrika yang saat ini menjadi pasar baru bagi perdagangan Indonesia. Namun, di atas semua itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan perdagangan Indonesia di pasar Afrika.
