Komentar (900)
June
Setelah beberapa waktu lalu Amerika Serikat mengecewakan banyak Negara dengan memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem, hari Selasa lalu (19/6/2018) Negara pimpinan Donald Trump itu kembali mengejutkan komunitas masyarakat internasional.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, mengumumkan bahwa negaranya mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Halley menuding Dewan HAM PBB telah bias terhadap persoalan sekutu tradisional AS yaitu Israel. AS mengeritik aksi anggota Dewan HAM PBB yang mereka anggap bermuka dua. Badan yang bermarkas di Geneva ini, didirikan pada 2006, untuk menyerukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Tetapi pernyataan dan laporannya sering bentrok dengan prioritas AS.
Bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Haley membela langkah mundur dari Dewan HAM PBB dengan alasan seruan AS untuk reformasi tidak diperhatikan. Namun keduanya berkeras AS akan tetap memimpin penyelenggaraan HAM bagi banyak orang. Menurut AS reformasi diperlukan untuk membentuk dewan advokasi yang serius menangani hak asasi manusia.
Pengumuman Washington untuk mundur muncul setelah pejabat Dewan HAM PBB mengecam AS karena memisahkan anak-anak migran dari orangtua mereka, setelah menyeberang dari Meksiko. Menurut Haley Dewan HAM telah menjadi pelindung para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, sementara seruan AS untuk reformasi tidak diperhatikan. Haley menyebut Dewan HAM bias, tidak bersahabat, dan merupakan organisasi anti-Israel yang mengkhianati misinya sebagai pelindung HAM.
Sebagai Negara yang mendapat pembelaan, Israel tentu sangat berterimakasih kepada AS. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut ini sebagai ”keputusan berani”. Ucapan terima kasih itu disampaikan lewat akun Twitter Rabu (20/6/2018).
Pemerintah Indonesia yang menjunjung tinggi HAM sangat menyesalkan langkah AS tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia Dewan HAM PBB merupakan forum kerja sama multilateral dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan perlindungan HAM di seluruh dunia.
Ironisnya, Amerika Serikat yang selalu menyatakan diri sebagai Negara demokrasi dan pelindung HAM, malah meninggalkan Dewan HAM PBB yang didirikan untuk melindungi hak dasar setiap manusia, hanya karena ingin membela sekutunya, Israel. Perlu dipertanyakan apakah AS masih layak disebut sebagai Negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia.
June
Urbanisasi, atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, merupakan fenomena yang terus terjadi di kota-kota besar, terutama setelah Lebaran. Tak dapat dipungkiri, kota besar tetap dianggap penduduk desa sangat menjanjikan untuk perbaikan nasib mereka. Kota besar dianggap punya banyak peluang lapangan kerja yang lebih baik daripada di desa.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, mengungkapkan, setiap tahun, laju urbanisasi akan terus meningkat. Hal itu wajar karena setiap kota besar memiliki daya tarik tersendiri yang mendorong para penduduk desa untuk berkunjung.
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Indonesia, Moeldoko, mengatakan, urbanisasi pasca lebaran bersifat alamiah dan harus disikapi secara arif. Bagaimana caranya agar warga pendatang tidak menjadi beban pemerintah kota, namun tidak juga dihadapi dengan penolakan. Menurut Moeldoko, sebaiknya diberikan pemahaman terhadap masyarakat desa yang ingin mengadu nasib di kota-kota besar. Sebelum berangkat mereka hendaknya memiliki kepastian akan pekerjaan dan tempat tinggal di kota. Urbanisasi tanpa tujuan yang jelas akan menimbulkan kesusahan bagi pendatang, dan masalah bagi kota tujuan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, berharap para pendatang baru di Jakarta, betul-betul memiliki bekal keahlian dan keterampilan. Sehingga bisa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan.
Menurut Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, urbanisasi tak akan berhenti hingga ada pemerataan pembangunan. Ketimpangan ekonomi antara desa dan kota menjadi salah satu penyebab tingginya angka urbanisasi. Bagong berpendapat, program Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, dapat menjadi kunci untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi di desa. Program ini diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja baru.
Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan selama ini, telah mampu mengurangi jumlah urbanisasi. Melalui pembangunan tersebut, tercipta lapangan pekerjaan di desa sehingga dapat memacu pemerataan ekonomi. Lapangan kerja baru sebagai dampak masifnya pembangunan di desa, juga diharapkan dapat menarik kembali kaum urban, agar mau berkarya di daerah asal mereka masing-masing.
Setiap fenomena, jika diteliti benar penyebab timbulnya, dan alternatif jalan keluarnya, pasti memiliki solusi. Diharapkan program Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk menggalakkan pembangunan di desa. Demi terciptanya lapangan kerja, yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa. Jika kondisi ini terjadi, angka urbanisasi diharapkan akan terus berkurang dari tahun ke tahun, dan kondisi perekonomian di desa akan membaik.
June
Sepanjang 2018 saja, Kim Jong-Un sudah tiga kali berkunjung ke Beijing. Terakhir hari Selasa (19 Juni 2018), Pemimpin Tertinggi Korea Utara itu bertemu dengan Presiden RRT, Xi Jin Ping. Walaupun rincian pertemuan dua hari itu tidak disampaikan, namun diperkirakan diskusi keduanya terkait pertemuan Kim Jong-Un dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang dilangsungkan sepekan sebelumnya di Singapura. Hubungan Korea Utara dengan RRT, sebagai sesama negeri berideologi Komunis, berlangsung erat sejak era pendahulu Kim Jong-Un, yaitu sang Kakek Kim Il-Sung dan sang ayah, Kim Jong-Il.
Kim juga ingin mencari dukungan dari RRT atas pengurangan sanksi ekonomi AS sebagai imbalan komitmen Korea Utara untuk melakukan proses denuklirisasi. RRT dalam pertemuan di PBB, mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB dapat mempertimbangkan pengurangan sanksi ekonomi. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertemuan di Singapura, Xi Jin Ping diduga telah menitipkan pesan tertentu kepada Kim Jong-Un sebelum pertemuan di Singapura. RRT ingin posisinya di belakang layar tetap penting bagi Korea Utara.
Salah satu hal yang diinginkan Korea Utara sebelum pertemuan dengan Trump adalah penghentian latihan militer AS dengan Korea Selatan. Dikabarkan, Trump telah mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan itu tanpa banyak berkonsultasi dengan pihak Pentagon. RRT berharap hasil pertemuan Trump dengan Jong-Un membuat AS menarik pasukannya dari semenanjung Korea.
Sejak pertemuan dengan Trump, bintang Kim Jong-Un lebih bersinar. Setidaknya ada dua undangan penting untuknya. Satu dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang ingin bertemu dengan pemimpin Korea Utara, negara yang pernah menjadi sekutu di era perang dingin. Satu lagi, dari Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, yang juga berharap dapat bertemu Kim Jong-Un untuk mendiskusikan antara lain masalah penculikan warga Jepang oleh Korea Utara.
Isi pertemuan dengan Kim Jong-Un dengan Xi Jin Ping memang tidak diketahui, tetapi setidaknya harapan positif yang sudah terbangun jangan sampai diruntuhkan. Memang proses perdamaian di semenanjung Korea tidak akan langsung terwujud. Namun apa yang sudah berjalan baik, hendaknya terus berlangsung dan semakin berkembang sesuai harapan banyak pihak.
June
Sehari jelang Idul Fitri, tanggal 14 Juni lalu, kabar gembira untuk bangsa Indonesia datang dari Uni Eropa. Larangan terbang bagi seluruh maskapai penerbangan Indonesia yang telah diberlakukan sejak 2007 oleh Uni Eropa, secara resmi dicabut. Setelah sebelas tahun berjuang melakukan perbaikan diri, kini penerbangan Indonesia kembali diakui dunia sebagai penerbangan yang aman dan dapat dipercaya. Mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, pencabutan larangan terbang ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi selama 11 tahun.
Sebetulnya sebelum larangan terbang dicabut secara keseluruhan, ada beberapa maskapai yang memang telah diizinkan mengudara terlebih dulu oleh Komisi Eropa, sebuah badan eksekutif dengan wilayah kerja Uni Eropa. Pada 2009 misalnya, Garuda Indonesia, Mandala Air, Airfast, dan Primer Air, sudah diizinkan mengudara. Setahun kemudian menyusul Indonesia AirAsia dan Batavia Air. Kemudian, pada 2011, Komisi Eropa juga menghapus larangan terbang kepada beberapa perusahaan kargo seperti PT Cardig, PT Air Maleo, Asia Link, dan Republik Express. Rangkaian pencabutan ini ditutup dengan diizinkannya 55 maskapai Indonesia beroperasi.
Setelah larangan terbang dicabut, langkah berikut tentunya terus menjaga kepercayan dunia terhadap sistem penerbangan Indonesia yang merupakan bagian dari harga diri bangsa. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agus Santoso mengatakan, selama ini Indonesia terus berjuang untuk bisa mendapatkan pembebasan terbang. Agus juga mengatakan, Indonesia merupakan negara merdeka yang memiliki aset tinggi di sektor penerbangan. Mulai dari industri pesawat terbang, hingga 62 Air Operator Certificate (AOC) yang melayani penerbangan dari Indonesia ke luar negeri.
Ada sektor lain yang terkena dampak positif pencabutan larangan terbang bagi maskapai Indonesia, yaitu pariwisata. Dapat dibayangkan berapa kenaikan jumlah wisatawan Eropa yang bakal datang ke negeri ini, jika lebih banyak pesawat Indonesia yang terbang di udara Eropa. Pemerintah sendiri menargetkan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan Eropa sebesar 200 ribu kunjungan per tahun.
Akan ada efek berantai, mulai dari majunya pariwisata hingga pertumbuhan ekonomi. Ini semua dapat dicapai jika majunya penerbangan Indonesia diimbangi dengan perbaikan lain yang berkaitan di dalam negeri. Seperti bandara, sarana dan prasarana di daerah tujuan wisata
Pelayanan publik dan keamanan juga menjadi syarat tingginya animo wisatawan asing untuk berkunjung. Jadi tidak berhenti sampai di perbaikan sistim penerbangan saja.
June
Jumat 15 Juni 2018, sebagian besar Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Fitri. Hari Raya ini merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa yang dilaksanan selama satu bulan sebelumnya. Maka tidaklah heran apabila Idul Fitri dikatakan sebagai hari kemenangan setelah satu bulan penuh umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia , berpuasa serta menahan diri dari lapar dan haus serta hawa nafsu di bulan Ramadan. Hari kemenangan tersebut disambut dengan keceriaan. Di mesjid-mesjid, baik di kota maupun di desa, tak henti-hentinya terdengar kumandang suara takbir, memuji kebesaran Allah.
Bagi umat Islam, Idul Fitri bisa berarti kembali kepada keadaan suci, atau bebas dari segala dosa dan noda sehingga berada dalam keadaan suci atau fitrah. Di hari Idul Fitri, di Indonesia khususnya, umat Islam dianjurkan untuk saling bermaafan atas segala kesalahan yang pernah dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak.
Setelah Idul Fitri, umat Islam diharapkan tetap menjalankan semua kebaikan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Yaitu, menahan diri dari hawa nafsu serta melakukan hal-hal yang baik . Sesungguhnya, inti dari berpuasa di bulan Ramadan adalah peningkatan kualitas diri menjadi manusia yang lebih baik.
June
Dunia baru saja menyaksikan sebuah pertemuan antara pemimpin AS dan Korea Utara, tiga hari yang lalu ( 12 Juni 2018 ) di Singapura yang akan menjadi catatan sejarah. Padahal beberapa bulan sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-Un masih perang kata-kata. Salah satu kesepakatan dari pertemuan itu adalah, denuklirisasi Korea Utara.
Satu negara langsung mengingatkan Korea Utara agar tidak serta merta percaya pada apa yang disodorkan Amerika Serikat. Juru bicara Pemerintah Iran, Mohammad Bagher Noubakht, mengeluarkan peringatan tersebut hari Selasa (12 Juni). Menurutnya, Trump bisa saja secara sepihak membatalkan hasil kesepakatan itu. Hal ini didasarkan pada pengalaman kesepakatan nuklir AS dan beberapa sekutu Eropa dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Rencana Aksi Menyeluruh Gabungan, JCPoA (Joint Comprehensive Plan of Action), yaitu persetujuan tentang program nuklir Iran yang disepakati di Viena 14 July 2015 oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Tiongkok, Perancis, Russia, Inggris , Amerika Serikat) ditambah Jerman dan Uni Eropa, ditinggalkan begitu saja oleh AS. Trump menyatakan pada tanggal 8 Mei 2018, Amerika akan mundur dari kesepakatan tersebut. Padahal badan tenaga atom internasional IAEA (International Atomic Energy Agency) telah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menyatakan Iran melaksanakan apa yang menjadi komitment dalam JCPOA.
Keluarnya AS dari kesepakatan itu, hanya berlangsung sekitar satu bulan sebelum Donald Trump bertemu dengan Kim Jong-Un. Tak heran bila Iran berang dengan keputusan Amerika Serikat itu.
Sekutu Amerika Serikat di Eropa, dimotori oleh Jerman dan Perancis, masih berupaya membujuk Amerika Serikat untuk tetap dalam kesepakatan itu. Namun agaknya AS akan tetap pada keputusannya. Eropa kemudian sepakat untuk tetap mempertahankan JCPoA tanpa AS. Donald Trump tampaknya kecewa bukan hanya pada substansi JCPoA, tapi juga pada sikap Iran. Pada satu kesempatan di bulan Oktober 2017, Donald Trump pernah mengajak bertemu presiden Iran, Hasan Rouhani, saat hadir dalam Sidang Umum PBB. Sayangnya, Iran kurang berkenan dengan pertemuan itu. Apakah Donald Trump kesal atas penolakan ini dan menarik diri dari kesepakatan itu?
Terlepas dari masalah Iran, saat ini dunia menantikan terwujudnya sebuah perdamaian di Semenanjung Korea. Di sisi lain, Indonesia yang akan duduk sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB 2019-2020 dapat mengusulkan penyelesaian persoalan nuklir Iran. Indonesia, juga masyarakat internasional, tentunya berharap AS dan Iran dapat duduk semeja menyelesaikan persoalan nuklir Iran.
June
Perkembangan industri perkeretaapian di Indonesia telah dimulai pada 1867. Berarti, usianya sudah 150 tahun. Di usia tersebut, industri kereta api Indonesia semakin berkembang maju. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, Indonesia saat ini termasuk salah satu pemain industri manufaktur sarana kereta api terbesar di Asia Tenggara. Buktinya, produk industri kereta api dalam negeri telah mampu memenuhi pesanan pasar domestik, bahkan luar negeri, khususnya ke negara berkembang dan kawasan regional.
Industri perkeretaapian Indonesia memiliki potensi dan prospek bisnis yang besar. Oleh karena itu, kereta api menjadi industri prioritas dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. Sejak perpres tersebut diberlakukan, pemerintah dan seluruh pemangku industri kereta api di Indonesia telah melakukan langkah konkret untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan industri perkeretaapian nasional. Langkah ini ditandai dengan terbentuknya Asosiasi Industri Manufaktur dan Penunjang Perkeretaapian Indonesia (Indonesia Railway Component Manufacture Association). Selain itu, dibentuk pula Perkumpulan Industri Kecil Kereta Api yang anggotanya terdiri atas berbagai industri di bidang metal, karet, plastik serta lembaga riset. Ada juga konsultan yang berjumlah sekitar 50 industri komponen perkeretaapian dan di dalamnya termasuk PT Inka (Persero) sebagai integrator.
Pembentukan asosiasi tersebut sangat bagus dalam rangka mensinergikan kemampuan industri kereta api di dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk asing. Ini juga merupakan satu langkah penting bagi kemandirian industri kereta api nasional.
Sekitar 90 persen bahan baku yang digunakan oleh industri kereta api berasal dari dalam negeri. Industri penunjang dan komponen dalam negeri saat ini sudah mampu memproduksi sekitar 70 persen dari total kebutuhan komponen kereta api nasional, termasuk rangka kereta api.
Bila industri perkeretaapian Indonesia berkembang menjadi mandiri maka akan mampu menjadi mesin pendorong ekonomi sekaligus kebangkitan teknologi nasional di masa depan.
Penguasaan teknologi bakal memastikan kemandirian industri kereta api Indonesia ke depan. Untuk itu, pengembangan industri kereta api beserta industri penunjangnya harus diperkuat dengan penguasaan teknologi dan aktivitas riset yang berkelanjutan serta bervisi jangka panjang.
June
Setelah perhatian masyarakat internasional tertuju pada pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong Un di Singapura Selasa (12/6), kini dunia menunggu tindak lanjut kesepakatan kedua pemimpin. Walau sebelumnya ditandai dengan kontroversi dan perang kata-kata, KTT Korea Utara dengan Amerika Serikat akhirnya berlangsung juga di Singapura. Baik Trump maupun Kim Jong-un, menyatakan bahwa pertemuan telah menghasilkan kesepakatan menggembirakan. Donald Trump, seusai pertemuan dengan KimJong Un yang hanya didampingi penerjemah, menyatakan bahwa semua pembicaraan berlangsung jauh lebih baik dari yang diperkirakan banyak orang. Sementara itu Kim Jong-un mengatakan, kedua negara memutuskan untuk meninggalkan masa lalu di belakang. Kim Jong Un bahkan menegaskan bahwa dunia akan menyaksikan sebuah perubahan besar. Pertemuan selama 38 menit itu tidak dihadiri anggota delegasi kedua Negara yang menunggu di ruangan lain. Sebelum pertemuan dimulai, Donald Trump sudah menyatakan bahwa ia merasa terhormat, dan berjanji pasca pembicaraan, Amerika Serikat dan Korea Utara akan menjalin hubungan yang sangat luar biasa. Suatu yang mengejutkan mengingat pernyataan-pernyataan keras yang sering dilontarkan sebelumnya.
Pertemuan bersejarah yang pertama kali terjadi itu, sempat diragukan dunia akan realisasinya. Baik Gedung Putih maupun Pyong Yang sering melakukan perang kata kata, yang membuat banyak pihak ragu bahwa pertemuan kedua pemimpin itu akan terjadi.
Sampai saat berakhirnya pembicaraan dan ditandanganinya kesepakatan, tidak ada komunike yang menjelaskan secara resmi detil kesepakatan. Namun, merujuk pada awal yang melatar belakangi KTT ini, isu denuklirisasi Korea Utara tentu menjadi bahasan utama. Sebagai kompensasinya, Amerika Serikat sangat mungkin akan memberikan kebijakan khusus bagi Korea Utara dalam hubungan antara keduanya.
Selain itu, terbuka kemungkinan akan adanya langkah lanjut pembicaraan antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang bisa diprediksi menjadi cikal bakal bagi diakhirinya kebekuan hubungan diplomatic. Kedua Korea diharapkan segera menyelesaikan konflik dan mengarah pada perjanjian damai secara menyeluruh. Jika itu yang terwujud maka akan terjadi perubahan geopolitik, khususnya di kawasan Asia Timur.
June
Saudara, Hari Raya Idul Fitri tinggal beberapa hari lagi. Pemerintah telah mengeluarkan 35,76 triliun rupiah untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pejabat, aparatur negara, dan pensiunan. Alokasi itu naik 68,9 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penambahan komponen THR dan gaji ke-13 itu diharapkan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat sehingga dapat menggerakkan perekonomian.
Sesuai rencana, pemerintah pusat mulai mencairkan THR pada akhir Mei 2018. Sementara gaji ke-13 diperkirakan akan cair pada akhir Juni atau awal Juli 2018. Tampaknya upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian ini berhasil. Situasi penjualan ritel pada akhir Mei dan awal Juni dinilai cukup bergairah. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengumumkan laporan ritel Mei 2018 yang secara umum tumbuh 10 hingga 15 persen. Menurut Enggartiasto, laporan tersebut tidak menunjukkan adanya pelemahan daya beli, bahkan diprediksi akan terus tumbuh hingga Juli 2018.
Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Hippindo mencatat, rata-rata penjualan anggotanya pada Mei 2018 tumbuh 15 persen dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah menyebutkan, produk sandang berkontribusi tertinggi dalam pertumbuhan tersebut. Transaksi penjualan mencapai 50 triliun rupiah. Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey melaporkan, peningkatan penjualan ritel mencapai 4,7 persen. Peningkatan ini membuat para peritel optimistis, penjualan akan terus meningkat hingga jelang Lebaran.
Optimisme masyarakat akan pertumbuhan ekonomi negeri ini juga didukung oleh hasil survey yang dilakukan pemerintah. Survei penjualan eceran Bank Indonesia menunjukkan kecenderungan pertumbuhan dengan Indeks Penjualan Riil pada April 2018 sebesar 4,1 persen. Data Bank Indonesia tersebut tidak mengacu pada peritel besar saja, melainkan juga pedagang di pasar-pasar tradisional seluruh Indonesia.
Lonjakan permintaan jelang hari raya sudah tentu menyebabkan kenaikan harga pada produk-produk tertentu. Namun fenomena yang terjadi tiap tahun ini, tidak mengurungkan niat belanja masyarakat jika dilihat dari data yang disebutkan tadi. Di lain sisi, pemerintah diharapkan dapat menjaga agar kenaikan harga tetap terkendali. Sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian daya beli masyarakat dapat terus tumbuh.
June
Jadi Anggota DK PBB, Indonesia Menjalankan Kepercayaan Masyarakat Internasional
Written by Daniel
Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa – DK PBB untuk periode 2019 – 2020.Ini adalah ke empat kalinya Indonesia terpilih untuk posisi tersebut. Hasil terpilihnya Indonesia menjadi anggota DK PBB, langsung menjadi viral di dalam negeri Indonesia.
Tak lama setelah hasil pemilihan tertutup di Sidang Umum Majelis PBB dibacakan, Presiden Joko Widodo dalam akun twitternya mengungkapkan rasa syukur. Diiringi dengan janji Indonesia akan berperan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB, menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya akan berakhir pada Desember 2018. Sejak awal pencalonan, Indonesia memang sudah memiliki keyakinan besar akan terpilih lagi menjadi anggota DK PBB. Dalam pemungutan suara Indonesia mengalahkan Maladewa yang ikut mencalonkan diri, konon karena ingin memperluas pengaruhnya di DK PBB melawan kenaikan permukaan air laut.
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai satu dari 10 besar Negara pengirim pasukan perdamaian ke berbagai daerah konflik, melalui PBB. Seringnya Indonesia terlibat dalam usaha-usaha melawan terorisme dan radikalisme pun ikut menjadi modal sehingga mendapatkan dukungan 144 suara 190 negara anggota PBB yang hadir.
Ucapan selamat disampaikan oleh Negara-negara sahabat. Diantaranya dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik. Dalam akun twitternya, Moazzam Malik menyampaikan bahwa Inggris siap bekerjasama dengan Indonesia untuk memelihara perdamaian dunia.
Dengan terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia mendapat amanah dari masyarakat internasional. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, dukungan negara anggota PBB, pasti tak lepas dari rekam jejak diplomasi Indonesia. Mereka juga melihat demokrasi dan toleransi di Indonesia sebagai asset untuk dapat berperan aktif di DK PBB.
Dunia tentu menanti kerja nyata Indonesia sebagai anggota DK PBB mulai 1 Januari 2019. Kerja keras untuk mempertahankan dan membangun perdamaian dunia, mencegah konflik di kawasan ataupun ranah global pun, harus ditunjukkan. Agar komitmen untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global bisa terwujud. Suara Indonesia yang juga mewakili negara-negara Asia Pasifik diharapkan akan lebih kuat dalam setiap rumusan kebijakan DK PBB.
Semoga kepercayaan dari negara anggota PBB bisa dijalankan sesuai harapan. Indonesia hendaknya menjadi anggota tidak tetap DK PBB yang kuat pengaruhnya. Baik dalam memelihara perdamaian dunia, penanggulangan masalah terorisme dan mewujudkan kemerdekaan bagi Palestina.
Terima kasih pada masyarakat dunia yang mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB.