June
Indonesia Penuhi Standar Internasional Dalam Pembangunan LRT
Written by Sumarno
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia telah memenuhi standar Internasional terkait pembangunan kereta ringan (light rail transit/LRT). Hal itu disampaikan Luhut Pandjaitan untuk menampik pernyataan politisi terkait pembangunan LRT yang dinilai terlalu mahal hingga ditengarai ada upaya "mark up" menaikkan nilai investasi proyek untuk kepentingan tertentu. Luhut juga ingin meluruskan informasi mengenai biaya pembangunan LRT.
Menurut dia, berdasarkan informasi yang valid, rata-rata proyek pembangunan LRT akan membutuhkan investasi sekitar 400 miliar rupiah per km atau sekitar 28 juta dolar Amerika. Konstruksi LRT yang melayang (elevated) juga dipastikan akan menambah biaya investasi dibanding kontruksi di darat. Saat ini, di Indonesia tengah dibangun jaringan transportasi massal LRT, yakni LRT Palembang, LRT Jakarta dan LRT Jakarta Bogor Depok dan Bekasi-Jabodebek. Selain untuk mengurai kemacetan, pembangunan LRT khususnya di Palembang dan Jakarta juga untuk mendukung perhelatan Asian Games Agustus mendatang. antara
June
Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan kereta api ringan atau "light rail transit" (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan, pertengahan Juli 2018. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Palembang, Senin mengatakan, dalam kunjungan itu Presiden juga akan meresmikan lintasan dayung untuk Asian Games 2018 di kawasan olahraga Jakabaring Palembang. Dikatakan, LRT Palembang merupakan yang pertama di Indonesia, dan disiapkan untuk transportasi para peserta Asian Games, Agustus mendatang.
Kereta api ringan tersebut sudah diuji coba oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia menjelaskan, setelah Asian Games 2018, LRT Palembang dapat digunakan masyarakat, termasuk sebagai angkutan massal yang mengakses Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Ia menegaskan Sumatera Selatan sudah siap menjadi tuan rumah penyelenggara pesta olahraga akbar se-Asia. antara
June
Kementerian Perindustrian menyambut positif diterbitkannya kebijakan mengenai insentif fiskal berupa pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Senin mengatakan, kebijakan ini telah dinanti lama oleh para pelaku IKM dalam negeri, karena akan meringankan beban UKM termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta memberikan dampak yang besar dalam kesempatan berusaha.
Pemangkasan PPh bagi UKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menyatakan PPh final sebesar 0,5 persen berlaku bagi usaha dengan omzet maksimal 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2018 sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Gati berharap, implementasi kebijakan ini dapat berdampak pada peningkatan kontribusi IKM dalam perekonomian nasional yang berperan juga terhadap pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja. antara
June
Lindungi Pasar Industri Baja Domestik, Pemerintah Sinkronisasi Kebijakan
Written by Sumarno
Pemerintah akan menempuh upaya sinkronisasi kebijakan yang berpihak pada industri baja nasional guna melindungi pasar dari serbuan produk impor, seiring dengan peningkatan kapasitas produksi baja di tingkat global. Apalagi, sebagai komponen dasar pertumbuhan ekonomi di setiap negara, industri baja adalah mother of industry bagi industri permesinan dan peralatan, otomotif, maritim, serta elektronik. Hal tersebut dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada The South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) 2018 Conference and Exhibition di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan produsen baja di negara-negara berkembang tengah mengantisipasi kelebihan kapasitas baja global yang mengalami surplus terhadap kapasitas produksi hingga 700 juta metrik ton pada tahun lalu. Kondisi tersebut, diproyeksi Airlangga akan berdampak terhadap beberapa aspek, di antaranya adalah harga, lapangan pekerjaan, tingkat utilisasi dan profit bagi produsen baja. Selain itu berisiko terhadap keberlangsungan industri serta berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. antara