Mulai tanggal 10 Februari 2018, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Uzbekistan mendapatkan fasilitas bebas visa. Bebas visa kunjungan tersebut berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.
Kebijakan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Uzbekistan yang berjudul "Langkah Lanjutan Pemerintah Untuk Menciptakan Suasana Kondusif bagi Pengembangan Turisme Potensial Republik Uzbekistan". Selain Indonesia,Uzbekistanmemberifasilitas bebas visa bagi turis dari6negara lainnya, yaitu Israel, KoreaSelatan, Malaysia, Singapura, Turki,dan Jepang.
telah memberlakukan peraturan bebas deklarasi bagi turis yang membawa uang kurang dari US$.2000. Turis dimaksud dapat keluar di jalur bertanda hijau di bandara internasional Islam Karimov Tashkent. (Kemlu)
KBRI Sofia bekerja sama dengan International Power Supply (IPS) yang merupakan perusahaan di bidang energi Bulgaria dan The Purnomo Yusgiantoro Center menyelenggarakan acara Sustainable Innovation Forum di Hotel Kempinski, Jakarta (22/3). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ignasius Jonan, membuka acara yang bertujuan untuk membahas peluang energi terbarukan di Indonesia dan sistem ketenagalistrikan off-grid yang berkelanjutan ini. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait seperti kalangan pemerintah, pengusaha, akademisi.
Dalam acara Sustainable Innovation Forum ini telah ditandatangani MoU kerja sama antara IPS dengan PT Len Industri (Persero) yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi baru agar investasi di bidang tenaga surya semakin murah serta sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Selain itu juga ditandatangani kerja sama IPS dengan Universitas Teknologi Bandung dan Universitas Pertahanan di bidang penelitian dan peluang alih teknologi.
Dubes RI di Sofia, Sri Astari Rasjid mengharapkan agar kerja sama dan MoU yang telah ditandatangani dapat berjalan secepatnya untuk memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia. KBRI Sofia akan meneruskan upaya yang telah dilakukan selama ini untuk mendorong investasi dan perdagangan RI-Bulgaria, khususnya di masa Bulgaria memegang presidensi Uni Eropa sekarang ini.
Topik yang dibahas selama acara ini penting karena lebih dari 2.000 desa kekurangan akses listrik pada 2017 dan pemerintah diharapkan mencari solusi terbaik guna mengatasi tantangan penyediaan listrik pedesaan di luar dari jaringan sistem PLN. Beberapa tantangan yang dibahas dalam forum tersebut adalah kurangnya tenaga ahli lokal berkualifikasi, biaya perawatan dan operasi yang tinggi, penggantian baterai, dan instalasi kelistrikan.
IPS merupakan perusahaan Bulgaria yang ingin mendukung Indonesia mengatasi tantangan teknologi dalam peningkatan energi terbarukan serta berkontribusi dalam peningkatan akses energi di lokasi-lokasi terpencil. Sebelumnya IPS juga telah mengembangkan sistem energi hibrida operasional pertama di terminal bus di Solo. (Kemlu)
Forum Komunikasi Bilateral (FKB) Indonesia-Ukraina ke-2 DIgelar di Kyiv, Ukraina (22/2). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Muhammad Anshor, sedangkan Delegasi Ukraina Dipimpin oleh Sekretaris Negara Kemlu Ukraina, Andriy Zayats. Dalam Kesempatan tersebut hadir Duta Besar RI untuk Ukraina, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi dan Duta Besar Ukraina untuk RI, Volodymyr Pakhil.
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Muhammad Anshor menyatakan bahwa hubungan persahabatan kedua negara berjalan dengan sangat baik berkat komunikasi efektif antara kedutaan besar kedua negara. Peran Duta Besar di kedua negara yaitu Prof.Yuddy Chrisnandi dan Volodymyr Pakhil yang aktif, penting dalam peningkatan hubungan kedua negara. Selain itu, Perwakilan Tetap kedua negara baik di New York maupun Jenewa juga selalu melakukan koordinasi erat dalam berbagai isu multilateral.
Dalam pidatonya, Muhammad Anshor juga sangat mengapresiasi kesediaan Pemerintah Ukraina untuk menjadi tuan rumah FKB yang akan semakin mendukung peningkatan kerja sama kedua negara. Indonesia, tegasnya, adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional. Tanpa terkecuali dalam hal penghormatan kepada kedaulatan wilayah Ukraina.
Sementara itu, Andriy Zayats menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan Delegasi RI di Ukraina dan percaya bahwa FKB ke-2 ini akan meningkatkan kerja sama antara kedua negara. Ukraina juga mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk Periode 2019-2020 dan akan berbagi pengalaman Ukraina sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2016-2017 lalu.
Ukraina, lanjutnya, memiliki sejarah panjang dengan RI. Mulai dari dukungan Ukraina melalui wakilnya di DK PBB (sebagai perwakilan dari Uni Sovyet) untuk kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946 hingga pertukaran kunjungan tingkat tinggi antara kedua negara, terutama kunjungan parlemen Indonesia ke Ukraina dengan intensitas yang sangat tinggi. Hal ini didukung oleh momentum yang diciptakan oleh kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia pada tahun 2016 lalu. Untuk meneruskan momentum kerja sama ini, Ukraina mengundang Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Luar Negeri Indonesia untuk mengunjungi Ukraina pada kesempatan pertama.
Dalam bidang Kerja sama teknis antara kedua negara sudah terjalin terutama dalam bidang militer. Walaupun demikian, tuturnya, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kerja sama dalam hal pelatihan teknis militer. Menurutnya, Ukraina menawarkan dapat pelatihan untuk peacekeeping di Universitas Pertahanan Ukraina. Selain itu, diharapkan bahwa di masa mendatang kedua negara dapat meningkatkan kunjungan pejabat tinggi militer untuk mendukung perkembangan kerja sama militer secara umum.
Untuk memperkenalkan Indonesia kepada Ukraina, KBRI Kyiv juga telah membangun Anjungan dan Taman Indonesia di Kebun Botani Ukraina serta Miniatur Indonesia di Taman Miniatur Ukraina. Hal ini Sebagai komitmen untuk meningkatkanPeople to People Contact, tegasnya. Selanjutnya, kebijakan bebas visa, Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan bebas visa kunjungan singkat bagi WN Ukraina sejak pertengahan tahun 2016. Dalam hal ini, disampaikan keinginan Indonesia agar Ukraina dapat memberikan kebijakan serupa yang akan berkontribusi pada peningkatan kontak antar masyarakat sebagai fondasi hubungan baik kedua negara.
Kedua belah pihak sepakat bahwa FKB merupakan mekanisme reguler yang sangat penting untuk melakukan konsolidasi berbagai isu bilateral dan multilateral antara kedua negara dan perlu terus dilanjutkan. (Kemlu)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menetapkan Presiden Joko Widodo sebagai Calon Presiden periode 2019-2024.
Keputusan tersebut ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan III Tahun 2018, yang berlangsung di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat, (23/2).
“Jadi dalam Rakernas III PDI Perjuangan di Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri dengan menggunakan hak prerogatifnya yang diberikan oleh kongres partai telah menetapkan kembali saya sebagai Calon Presiden 2019-2024,” ucap Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai menyerahkan sertifikat tanah adat desa di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
Kepala Negara pun menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada dirinya untuk menjadi Calon Presiden 2019-2024. Ia juga menyatakan akan menerapkan pola pembangunan berdikari sebagaimana yang telah diamanatkan.
“Spirit berdikari inilah yang dipesankan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri, terutama dalam hal pangan, energi, pertahanan, dan keuangan,” ungkapnya.
Menurut Presiden, PDI Perjuangan merupakan partai yang solid, mengakar, pancasilais, kuat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Hal tersebut tak lepas dari hasil kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan saat ini, Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri.
“Itulah yang membuat saya yakin bahwa pemerintahan ke depan akan lebih stabil, lebih efektif karena dukungan partai-partai yang menyatu dengan dukungan rakyat,” ujar Presiden.
Meski sudah dicalonkan sebagai Calon Presiden, Kepala Negara belum memutuskan Calon Wakil Presiden. “Kriteria mengenai Wakil Presiden itu dibicarakan bersama-sama nantinya dengan seluruh partai pendukung,” ujar Presiden. (Setkab)