Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono, mengintruksikan jajarannya untuk tetap netral dan profesional dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dan tetap menjalin hubungan dengan media massa dalam mendukung Negara Kesatuan RI. Hal tersebut disampaikan Jenderal Mulyono dalam acara Silaturrahim Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan Forum Pemimpin Redaksi dan Anugerah Media TNI Angkatan Darat di Jakarta, Rabu (21/2) malam. Seperti dikutip Kantor Berita Radio Nasional, ia menekankan, kekompakan harus tetap dipelihara dan ditingkatkan, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah. Prajurit TNI harus mampu lebih baik, moderen, profesional dan lebih mencintai serta dicintai masyarakat. Jenderal Mulyono juga menegaskan, peran dan fungsi media sangat penting dalam membangun bangsa. Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, Pers adalah pilar ke empat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu, kerja sama harmonis harus terus dibangun dan dibina antara TNI dan Media Massa baik dengan tatap muka maupun silaturrahim yang rutin. kbrn.
Dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan Ukraina menggelar Sidang Komisi Bilateral (SKB) ke-3 di Kyiv. Delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Muhammad Anshor,tiba di Kyiv, ibu kota Ukraina, Selasa (20/2). Setibanya di Kyiv, rombongan delegasi langsung melanjutkan perjalanan ke Wisma Duta, Kyiv dan diterima oleh Dubes RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia, Prof. Yuddy Chrisnandi.
Dirjen Mohammad Anshor menyampaikan pada Dubes Yuddy bahwa telah dipersiapkan penyelesaian beberapa draft kerjasama, termasuk dibidang pariwisata, bebas visa dan berbagai kegiatan kerjasama ekonomi dan budaya. Ukraina, lanjut Mohammad Anshor adalah negara yang dianggap penting bagi Indonesia. Untuk itu delegasi telah mempersiapkan kesepakatan strategis dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan. Sebelumnya, dalam kerangka SKB, Indonesia – Ukraina telah melakukan pertemuan sebanyak 2 kali pada tahun 2005 dan 2009. SKB yang ke-2 dilakukan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2009.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar RI untuk Ukraina Prof. Yuddy Chrisnandi mengatakan, Ukraina dapat menjadi mitra strategis Indonesia di Eropa Timur. Diharapkan dalam pertemuan penting tersebut, kedua delegasi dapat menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat pada SKB pertama dan kedua. Pada SKB ke-3 ini, lanjut Prof.Yuddy, diharapkan terjadi kesepakatan yang membawa hubungan kedua negara lebih baik lagi.
Turut hadir dalam delegasi Indonesia unsur dari Kementerian Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, Wakil Rektor ITB, Prof.DR Bambang Riyanto Trilaksono serta beberapa kalangan pengusaha. Di Ukraina, dijadwalkan delegasi Indonesia bertemu dengan mitranya seperti dari KADIN Ukraina, Kementerian Ekonomi, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri.
SKB ke-3 Indonesia-Ukraina akan berlangsung Kamis (22/2). SKB adalah mekanisme pembicaraan resmi yang membicarakan kerjasama bilateral berbagai aspek antara lain, kerjasama di bidang pariwisata dan pendidikan, ekonomi dan perdagangan.
Saat lepas dari Uni Soviet, Ukraina menjadi negara yang berdaulat pada 28 Desember 1991. Hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada 11 Juni 1992. Pada 5 hingga 7 Agustus 2016, menjadi titik tolak penguatan kembali hubungan kedua negara saat kunjungan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, ke Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2016. Kedua pemimpin sepakat untuk menguatkan hubungan bilateral di berbagai bidang antara lain kerjasama saling dukung, ekonomi dan perdagangan serta kerjasama di bidang pendidikan, sosial dan budaya. (Kemlu)
Capaian nilai ekspor Indonesia pada bulan Januari 2018 tercatat sebesar USD 14,45 miliar atau naik sebesar 7,86% dibanding periode yang sama tahun 2017 . Penguatan ekspor didukung oleh peningkatan ekspor minyak dan gas (migas) sebesar 1,10% dan nonmigas sebesar 8,57%.
“Kenaikan ekspor nonmigas periode Januari 2018 merupakan awal yang baik untuk mendukung optimisme pencapaian kinerja ekspor di tahun 2018”, ujar Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita melalui Siaran Pers yang diterima Voice . Kenaikan ekspor nonmigas didorong oleh peningkatan ekspor beberapa produk, antara lain bahan bakar mineral (HS 27); perhiasan/permata (HS 71); besi dan baja (HS 72); bubur kayu/pulp (HS 47); ikan dan udang (HS 03); bijih, kerak, dan abu logam (HS 26); dan pakaian jadi bukan rajutan (HS 62).
Di samping itu, ekspor migas juga mengalami kenaikan yang didorong oleh peningkatan ekspor gas sebesar 20,84%. Menteri perdagangan juga menambahkan bahwa kenaikan ekspor nonmigas periode Januari 2018 didukung oleh peningkatan ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor antara lain Arab Saudi (naik 42,8%); Filipina (naik 26,6%); Belanda (naik 24,4%); Bangladesh (naik 24,2%); RRT (naik 23,8%); Jepang (naik 19,5%); dan Amerika Serikat (naik 8,2%).
Sementara itu, ekspor nonmigas yang mengalami penurunan (YoY) antara lain ke India (turun 16,5%); Thailand (turun 5,6%); Vietnam (turun 7,4%); Pakistan (turun 32,3%); Australia (turun 23,0%), dan Spanyol (turun 13,9%). Neraca Perdagangan Nonmigas Surplus USD 182,6 juta Neraca perdagangan nonmigas periode Januari 2018 mengalami surplus sebesar USD 182,6 juta. Pada periode tersebut ekspor nonmigas mencapai USD 13,16 miliar dan impornya sebesar USD 12,98 miliar.
Neraca perdagangan total di bulan Januari 2018 mengalami defisit USD 676,9 juta. Defisit neraca perdagangan total diakibatkan oleh defisit neraca perdagangan migas sebesar USD 859,5 juta. Perdagangan nonmigas dengan India, AS, Pilipina, Belanda dan Bangladesh menyumbang surplus terbesar selama bulan Januari 2018 yang jumlahnya mencapai USD 2,3 miliar. Sementara perdagangan nonmigas dengan RRT, Thailand, Australia, Singapura, dan Jerman menyebabkan defisit terbesar yang jumlahnya mencapai USD 2,6 miliar.
Impor Barang Konsumsi, Barang Modal, dan Bahan Baku/Penolong Meningkat Nilai impor Januari 2018 tercatat sebesar USD 15,13 miliar, meningkat sebesar 26,44% (YoY).Kenaikan nilai impor tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan impor barang konsumsi sebesar 33,0% (YoY), barang modal sebesar 30,9% (YoY), dan bahan baku/penolong sebesar 24,8% (YoY).
"Kenaikan impor barang konsumsi mengindikasikan masih kuatnya daya beli masyarakat yang secara bersamaan direspons oleh industri domestik melalui peningkatan impor barang modal dan bahan baku/penolong untuk bersaing memenuhi permintaan domestik maupun ekspor," pungkas Menteri Enggar.
Kenaikan impor bahan baku/penolong menjadikan pangsa barang kategori ini semakin dominan sebesar 74,6% terhadap total impor. Pada Desember 2017, pangsa impor tersebut sebesar 73,1%. Impor bahan baku/penolong yang naik signifikan antara lain suku cadang dan perlengkapan alat angkutan (21,44%), bahan bakar motor (17,21%), serta bahan baku untuk proses industri (8,30%). Sedangkan barang modal yang impornya naik signifikan adalah mobil penumpang (56,06%). Sementara itu impor barang konsumsi yang mengalami penurunan adalah makanan dan minuman untuk rumah tangga turun sebesar 62,70% serta bahan bakar dan pelumas turun sebesar 35,36%./Sekar/Siaran Pers Kemendag
Sebanyak sembilan puluh orang peserta kursus BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) bersemangat meneriakkan yel “Bahasa Indonesia, Bahasaku! Indonesia adalah keluargaku!” pada pembukaan kursus BIPA yang ke-13 di KJRI Jeddah yang dibuka oleh Konsul Jendral RI Jeddah, Dr. Mohamad Hery Saripudin, Senin (19/2).
Dalam kesempatan pembukaan kursus BIPA 2018, Konsul Jendral RI Jeddah menyampaikan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting yang telah digunakan oleh lebih dari 300 juta penduduk dunia. Dan jamaah umroh dan haji Indonesia adalah jamaah terbesar yang mendatangi Arab Saudi.
“Siapa saja yang bekerja di tiga kota yang didatangi jamah haji dan umroh pasti akan bertemu dengan orang Indonesia dan akan berbicara dengan mereka, sehingga Bahasa Indonesia bukan hanya digunakan sebagai bahasa pergaulan sosial tetapi telah menjadi bahasa bisnis komersial,” ujar Konjen RI Jeddah.
Seiring dengan peningkatan hubungan bilateral kedua negara, Konsul Jenderal RI juga menyampaikan sudah saatnya ada Pusat Studi Bahasa dan Budaya Indonesia di kampus-kampus Arab Saudi. Saat ini, sedang dimulai komunikasi dengan kampus-kampus ternama seperti Universitas Islam Madinah dan King Abdulaziz University Jeddah.
Mengangkat tema “Menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di Arab Saudi” yang merupakan ide dari Pelaksana Fungsi Pensosbud 1 Muhammad Sukarno, KJRI Jeddah berupaya maksimal dalam mengembangkan penyelenggaraan BIPA dengan menyiapkan tim-tim khusus penyelenggaraan BIPA pada masa depan di beberapa Universitas di Arab Saudi dan juga menyiapkan modul pembelajaran khusus Bahasa Indonesia untuk orang Arab melalui program TOT (Training of Trainer) BIPA.
Keseriusan KJRI Jeddah mengusung tema “Menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di Arab Saudi” tampak dalam penyelenggaraan BIPA tahun ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. KJRI Jeddah menyiapkan dua orang guru yang akan membina setiap kelas pembelajaran dan membatasi jumlah siswa perkelas maksimal 25 orang sehingga setiap siswa dapat berinteraksi lebih banyak dengan pengajar. Sistem pembelajaran juga akan dilaksanakan secara interaktif dengan pengaturan tempat duduk siswa yang membentuk lingkaran mengelilingi pengajar.
Selain itu KJRI Jeddah juga menghadirkan pelatih khusus untuk guru-guru pengajar BIPA melalui pelatihan selama seminggu yang diadakan sebelum pembukaan kursus BIPA. Pelatihan yang menghadirkan pembicara Dr. Dwiyanto Djoko Pranowo yang merupakan praktisi BIPA dan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta diikuti sebanyak 25 orang calon guru BIPA.
Lebih lanjut Pelaksana Fungsi Pensosbud 2 Umar Badarsyah, menyampaikan bahwa selain mengupayakan studi Indonesia di kampus-kampus Arab Saudi, terkait BIPA kedepannya KJRI Jeddah akan melobi pemerintah Saudi agar kursus BIPA dapat diikuti oleh wanita Saudi sejalan dengan visi Saudi tahun 2030 yang ingin membuka peran wanita Saudi lebih besar pada masa yang akan datang.
Penyelenggaraan BIPA tahun ini disambut antusias oleh warga Saudi yang mendaftarkan diri mereka semenjak bulan Januari yang lalu. Bahkan Otoritas Imigrasi Bandara King Abdulaziz memesan khusus 25 kursi untuk peserta BIPA dari mereka. (Kemlu)