February
Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pertemuannya dengan ketua partai politik dilakukan untuk membahas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di tahun 2018 dan Pemilihan Presiden di tahun 2019. Presiden mengatakan, dirinya menggelar pertemuan dengan ketua partai politik guna memastikan, penyelenggaraan pesta demokrasi, baik di daerah maupun di tingkat pusat tersebut, dapat berjalan dengan aman dan damai. Meskipun demikian, menurutnya, pertemuan dengan ketua partai politik belum membahas mengenai daftar calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan bertarung di Pemilihan Presiden 2019.
“ Pertemuan dengan bu Mega, pertemuan dengan pak Romi, pertemuan dengan pak Surya Paloh, pertemuan dengan pak Muhaimin Iskandar, pertemuan dengan pak Usman Sapta, pertemuan dengan pak Zulkifli rutin biasa. Pertemuan rutin biasa Ya berbicara mengenai Pilpres, Pilkada nasional agar aman tenteram seperti apa. Kurang lebih itu “.
Sebelumnya, Selasa, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo juga bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan. Keduanya melakukan pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, Presiden juga bertemu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi –Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hati Nurani –Hanura, Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa –PKB, Muhaimin Iskandar. (Ndy)
February
Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-LIPI memperingati ulang tahun yang ke- 113 tahun. Dengan sejarah yang panjang, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.
Kepala Pusat Oseanografi LIPI, Dr Dirhamsyah, pada Selasa, 20 Februari 2018 di Jakarta, usai membuka Oceanography Science Week 2018 mengatakan, pihaknya menargetkan untuk membangun pusat data nasional.
"Kami berharap kami menjadi embrio dari yang namanya akan kita sebut national oceanografic data center. Karena selama ini Indonesia secara formal belum memiliki pusat data kelautan. Kami akan memulai untuk itu dan target kita pada tahun 2019 atau 2020 kita akan keluar dengan gedung yang spesifik kita bangun untuk national data center" tutur Dirhamsyah.
Dirhamsyah lebih lanjut menjelaskan, di tahun 2019 ia juga menargetkan untuk memiliki data terumbu karang dan rumput laut seluruh Indonesia. Selama ini, belum ada data legkap mengenai status terumbu karang dan rumput laut Indonesia.
Data ini sangat bermanfaat selain untuk keilmuan tetapi juga untuk pengambilan keputusan. Data ini bisa bermanfaat bagi pengambilan kebijakan di bidang pariwisata dalam upaya transplantasi terumbu karang dan lain sebagainya. LIPI juga memiliki data oseanografi fisika yang sangat penting untuk keamanan di laut. Menurutnya, selama ini Indonesia belum memiliki data tersebut./Sekar
February
Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-LIPI akan melakukan penelitian terkait Marine Debris atau sampah laut di Indonesia. Sampah di daerah pesisir merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat yang berada di dekat pantai.
Kepala Pusat Oseanografi LIPI, Dr Dirhamsyah, di Jakarta Selasa, 20 Februari 2018 usai membuka Oceanography Science Week 2018 mengatakan, dalam berbagai forum lingkungan internasional, Indonesia sering dianggap sebagai produsen sampah plastik ke laut kedua terbesar di dunia.
Ia menyangsikan, apakah betul Indonesia menjadi produsen sampah laut terbesar setelah Tiongkok. Menurutnya, penilaian berbagai forum internasional tersebut belum divalidasi hanya berdasar data statistik atau sample. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan penilitian riil terkait marine debris di Indonesia.
"Kita harus bantu pemerintah ini, menjelaskan kepada dunia bahwa itu belum tentu benar. Dari konteks scientific bisa diterima tapi dari contoh riil tidak. Makanya kami berharap tahun 2019 kita bisa keluar dengan angka berapa volume sampah Indonesia dan kita juga bisa memberikan masukan, langkah-langkah apa sih, karena kami pingin tau juga, dari penelitian kita, sampahnya tuh darimana," ungkapnya.
Dirhamsyah lebih lanjut menjelaskan, penelitian dilakukan salah satunya melalui kunjungan ke tempat pembuangan akhir untuk mengukur volume sampah yang lari ke laut. Penelitian juga akan menghasilkan data darimana saja sampah tersebut berasal.
Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Reza Cordova mengatakan, LIPI akan bekerjasama dengan Universitas dan LSM untuk mengkaji jumlah dan karakter sampah di Indonesia. Setelah itu akan dilakukan kajian mengenai mikroplastik di laut./Sekar
February
Kementerian Luar Negeri RI Luncurkan Laman Rogatory Online Monitor 2018
Written by Daniel
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) meluncurkan laman atau website Rogatory Online Monitoring 2018 (ROM 2018) untuk memperbaharui laman serupa yang telah ada sebelumnya. Peluncuran laman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemberian Bantuan Teknis Hukum dalam masalah Perdata. Laman ini menyediakan segala informasi berkenaan dengan Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam masalah Perdata terbaru. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi kepada awak media seusai penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Retno Marsudi mengungkapkan, Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Penyampaian Dokumen Pengadilan dari Pengadilan Negara Asing Kepada Pengadilan di Indonesia dan dari pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa 20 Februari.
" Dan tadi sebagaimana teman – teman ketahui bahwa pada hari ini juga sekaligus saya meluncurkan website ROM, website Rogatory Online Monitor 2018. Website ini memuat informasi peraturan, format serta biaya di negara lain, jadi sifatnya informatif yang sangat diperlukan bagi warga negara Indonesia dan juga mengenai rogatory dan penyampaian dokumen pengadilan dalam perkara perdata ".
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menambahkan terdapat peningkatan 91 persen pada jumlah warga Indonesia yang memiliki permasalahan perdata di luar negeri atau dengan pihak asing, sepanjang 2017. Retno mengatakan seluruh kantor perwakilan RI di luar tercatat telah menangani sebanyak lebih dari 1700 permohonan bantuan penanganan kasus perdata. Kasus terbanyak terdapat di Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Inggris. Hal tersebut merupakan konsekuensi alamiah dari peningkatan hubungan antara WNI dengan pihak asing, baik itu individu atau badan hukum seperti perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan sistem hukum dan pelayanan kekonsuleran agar pemerintah bisa menjamin hak hukum WNI yang tengah menghadapi kasus perdata tetap terpenuhi. (Rezha)