mazpri

mazpri

13
December

KBRI Cairo kian gencar mempromosikan komoditas dan produk nusantara di Mesir dan Afrika. Setelah beberapa kali menggelar rangkaian misi bisnis, kali ini KBRI Cairo berpartisipasi dalam pameran dagang intra afrika (Intra Africa Trade Fair/IATF) 2018. Tidak tanggung-tanggung, kehadiran Indonesia ditandai dengan keberadaan ruang pameran yang dinamakan 'Paviliun Indonesia'

Peresmian Paviliun Indonesia dalam gelaran IATF dilakukan Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Helmy Fauzi di Hall 4, Egypt International Exhibitions Center, Kairo, Selasa (11/12). Kegiatan pameran akan berlangsung pada 11-17 Desember ini. Pameran dagang terbesar di Afrika ini dibuka secara resmi Perdana Menteri Mesir, Mustofa Madbouly.

Setidaknya tercatat 3 BUMN dan 13 perusahaan swasta asal nusantara meramaikan Paviliun Indonesia. Para perusahaan ini merupakan penghasil ataupun eksportir sejumlah produk dan komoditas utama seperti kopi, kelapa sawit, rempah, ban kendaraan, mie instan hingga kapal karet berteknologi tinggi. Mereka antara lain PTPN III Persero, Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Pertamina Lubricants, PT Kapal Api Global, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan ​​​​​​PT Mayora Indah Tbk. 

Dubes Helmy mengatakan keberadaan Paviliun Indonesia tidak lepas dari implementasi arahan Presiden Joko Widodo untuk merambah pasar Afrika. Menurutnya, Afrika merupakan pasar potensial bagi produk dan komoditas Indonesia. 

“Potensi pasar Afrika saat ini mencapai USD 550 miliar, sementara nilai ekspor kita ke sini baru mencapai USD 4,2 miliar," kata Dubes Helmy usai peresmian Paviliun Indonesia.

Dirinya meyakini Mesir dapat menjadi simpul pemasaran produk Indonesia di Afrika. Terlebih, dengan posisi strategis seperti Kanal Suez, Mesir telah menjadi salah satu aktor utama di kawasan Afrika. “Yang harus kita lakukan hanyalah meningkatkan intensitas promosi dan upaya penetrasi ke Pasar Afrika," jelas Dubes Helmy.

​​Selain menyiapkan Paviliun Indonesia, KBRI Cairo juga menggelar dua pertemuan bisnis di Kairo dan Kota Alexandria. Kegiatan ini ditujukan untuk mempertemukan pebisnis Indonesia dan Mesir. Turut hadir dalam forum bisnis ini yaitu Deputi IV KSP bidang Komunikasi Politik, Eko Sulistyo. “Harapannya agar pameran dagang ini dapat berujung pada sejumlah transaksi dagang yang konkrit," ujar Dubes Helmy.​ (Kemlu)

13
December

Komite Bersama Ketiga di bawah kerangka Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama (PCA) UE-Indonesia telah bertemu pada 11 Desember 2018 di Brussel.

Uni Eropa dan Indonesia telah mengembangkan hubungan lintas spektrum kerja sama yang luas di berbagai bidang dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama (PCA) UE-Indonesia. Pada pertemuan Komite Bersama Ketiga ini, UE dan Indonesia meninjau kerjasama yang sedang berjalan dan mempertimbangkan inisiatif peningkatan kerjasama di berbagai sektor di masa depan.  

Uni Eropa menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban dalam peristiwa tragis bencana alam di Lombok dan Palu dan menyatakan solidaritas dengan Indonesia, serta dukungan dalam hal bantuan pemulihan bencana dan kesiapsiagaan.

Uni Eropa dan Indonesia memperingati ulang tahun ke-70 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kedua pihak menyambut baik pertukaran terbuka dan konstruktif pada penyelenggaraan tahunan Dialog HAM dan pelaksanaan seminar dua hari bertema “Addressing Hate Speech and Disinformation with a Rights-based Approach", pada bulan Oktober lalu di Jakarta. Pelaksanaan Dialog HAM Indonesia-Uni Eropa berikutnya akan berlangsung di Brussel pada tahun 2019.

Pertemuan Ketiga Dialog Keamanan Indonesia-UE yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 November 2018 menegaskan adanya peningkatan interaksi dan kerjasama bilateral dalam isu-isu terkait keamanan, yang tercermin dalam agenda komprehensif antara lain dalam hal Common Security and Defence Policy (CSDP), keamanan maritim, kontra terorisme, kejahatan terorganisir, kebijakan narkoba, penanggulangan bencana, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN), dan perlindungan konsuler.

Indonesia dan UE mencatat kemajuan perundingan Indonesia – EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang bertujuan membuka potensi besar di bidang investasi, pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan antara kedua pihak. Putaran negosiasi ketujuh akan berlangsung pada 11-15 Maret 2019 di Brussel.

Terkait Minyak Kelapa Sawit, UE menjelaskan upaya yang dilakukan tentang Delegated Act di bawah Renewable Energy Directive II (RED II). Indonesia menggarisbawahi pentingnya sektor Minyak Kelapa Sawit terhadap perekonomiannya dan juga kebijakan yang memastikan aspek keberlanjutan Minyak Kelapa Sawit. Indonesia juga menyatakan keprihatinan terhadap RED II dan Delegated Act, terutama pada penggunaan kriteria low Indirect Land Use Change (ILUC) risk  sebagai dasar dari pengembangan sertifikasi baru untuk biofuel konvensional. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama pada isu penting dan sensitif ini.

Kedua pihak menyatakan kepuasannya dengan peningkatan keterlibatan dan kerjasama di bidang circular economy dan maritim, sebagaimana yang terlihat dengan terselenggaranya Maritime Affairs Dialogue Kedua di Brussel pada September dan kerjasama erat dalam persiapan dan selama Our Ocean Conference di Bali, termasuk misi Circular Economy dari Komisioner Vella ke Indonesia.

Indonesia menyambut baik keputusan Komisi Eropa pada Juni 2018 untuk menghapus semua maskapai penerbangan bersertifikasi di Indonesia dari EU Safety List setelah perbaikan situasi keselamatan penerbangan yang telah dijalankan dalam hal sistem pengawasan keselamatan dan penerapan standar keselamatan penerbangan internasional.

Kedua belah pihak mengapresiasi kualitas kerjasama pembangunan yang sedang berlangsung di bidang tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi manajemen keuangan publik, perubahan iklim dan trade-related assistance. Sebuah pipeline dari blended finance project telah dibuat dengan Bank Pembangunan dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk mendukung reformasi kunci dan One Platform SDG Indonesia. Kedua belah pihak menyambut baik MoU antara European Investment Bank dan Pemerintah Indonesia yang menetapkan kerangka pembiayaan untuk key investment di sektor infrastruktur hijau.

Mengenai lingkungan dan perubahan iklim, UE dan Indonesia melihat upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan langkah mitigasi perubahan iklim sebagai tujuan yang penting. Pada kesempatan the 2nd Working Group on Environment and Climate Change bulan Maret di Brussel, Uni Eropa dan Indonesia membahas secara khusus mengenai kebijakan rendah emisi, strategi iklim jangka panjang, keuangan berkelanjutan, strategi adaptasi, keanekaragaman hayati dan margasatwa, kehutanan, circular economy dan kerjasama dalam kerangka G20 terkait topik yang menjadi kepentingan bersama. Kedua belah pihak juga secara khusus mencatat laporan terakhir dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tentang 1,5 ° C, dan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kerjasama, ambisi dan implementasi climate action.

The Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) - Voluntary Partnership Agreement antara Uni Eropa dan Indonesia, yang mulai berlaku dua tahun lalu, adalah sebuah skema yang sukses dalam perjuangan global menghadapi pembalakan liar dan perdagangan produk kayu ilegal.

Pertemuan itu dibuka dan diketuai bersama oleh Mr. Gunnar Wiegand, Managing Director untuk Asia dan Pasifik pada European External Action Service, dan Mr. Muhammad Anshor, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Pertemuan Komite Bersama berikutnya akan berlangsung di Jakarta pada 2019. (Kemlu)

11
December

Harga minyak merosot pada akhir perdagangan Senin (Selasa, 11/12/2018 pagi WIB), menghapus keuntungan Jumat menyusul kesepakatan pengurangan produksi antara OPEC dan sekutu-sekutunya, karena berlanjutnya pelemahan pasar saham memicu kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Pasar saham AS memperpanjang kerugian dramatis dalam perdagangan intraday pada Senin (10/12), karena Dow mencapai sebuah "palung" dalam dan menghapus lebih dari 500 poin pada titik terendahnya. Penurunan tajam terjadi segera setelah kerugian curam pekan lalu.

Para analis memperingatkan bahwa kemerosotan pasar saham akan berubah melemahkan pasar minyak, karena status quo negatif memicu kekhawatiran ekonomi global yang lebih lambat dari perkiraan dan prospek permintaan yang memburuk.

Harga minyak rebound pada Jumat (7/12) setelah OPEC dan sekutunya termasuk Rusia setuju untuk memangkas produksi minyak dengan total 1,2 juta barel per hari. Skema pengurangan datang di hadapan permintaan berulang Presiden AS Donald Trump untuk penurunan harga lebih lanjut.

Menteri Energi, Industri dan Sumber Daya Mineral Saudi, Khalid al-Falih pada Senin (10/12) membahas kondisi pasar minyak dengan Menteri Energi AS Rick Perry selama kunjungan Perry ke Dhahran, Arab Saudi.

Al-Falih mengatakan di Twitter bahwa mereka juga berbicara tentang "upaya Kerajaan untuk mengembangkan teknologi guna mengurangi emisi karbon, efisiensi energi dan peluang untuk kerja sama teknis antara kedua negara."

Minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari turun 1,61 dolar AS, menjadi menetap di 51 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari turun 1,7 dolar AS menjadi ditutup pada 59,97 dolar per barel di London ICE Futures Exchange. (Xinhua). 

11
December

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Rapat Kordinasi (Rakornas) jajarannya di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018). Rapat ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Bawaslu di Indonesia. Tujuannya kata Ketua Bawaslu, Abhan Misbah untuk mematangkan kesiapan pengawasan jelang Pemilu 2019 mendatang.

"Kegiatan rakornas ini kami laksanakan dalam rangka memperkuat kordinasi pengawasan pemilu baik tingkat pusat maupun Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk menyongsong penyelengaraan pemilu yang luber dan jurdil sesuai tagline kami dalam rangka mewujudkan pemilu yg berintegritas," ucap Abhan saat menyampaikan sambutannya.

Selain Abhan dan Komisioner Bawaslu lainnya, turut hadir pula Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman beserta sejumlah pejabat negara lainnya.

Orang nomor 1 di Bawaslu itu menyatakan lembaganya siap mengawasi Pemilu 2019 mendatang. Ada puluhan ribu personil yang telah dipersiapkan mengawas pemilu di tingkat daerah. 

"1114 anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kami juga membentuk Panwas Kecamatan, di seluruh Kecamatan beranggotakan 3. Selanjutnya jajaran di Desa/Kelurahan juga bentuk sudah Panwas Kelurahan sebanyak 83.000. Ini sudah bekerja mengawasi tahapan Pemilu," ungkap Abhan.

Selain Panwas di tingkat daerah, Bawaslu menurut Abhan juga akan menambah pengawasan dengan merekrut pengawas di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tapi baru akan dibentuk sebulan jelang hari pencoblosan.

"Tinggal 1 program Pengawas TPS, memang UU menyebutkan Panwas TPS ini dibentuk 23 hari sebelum pemungutan suara dan masa kerjanya 7 hari setelah pemungutan," tambah Abhan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden, Jusuf Kalla mencoba menganalogikan Pemilu Indonesia seperti olahraga Badminton. Perlu wasit untuk mengawasi jalannya pertandingan.

"Karena Politik itu khususnya Pemilu, seperti main badminton. Kita dapat menang kalo smashnya masuk, karena begitu smash kita keluar atau nyangkut di net, yang dapat poinnya lawan. Nah itulah kira - kira situasi Pemilu di Indonesia nanti yang perlu diawasi nanti. Jadi yang menentukan itu wasit," ucap Jusuf Kalla.

Sehingga Wakil Kepala Negara mendorong Bawaslu agar berkomitmen menjaga Pemilu yang baik. Tanpa Politik Uang dan Politik Kebencian. Yang belakangan berkembang di negara - negara maju termasuk Indonesia.

"Tadi seruan dari para pimpinan agama, yang tentu kita semua menghindari Politik Uang dan Politik Kebencian itu sangat penting. Bukan hanya seruan berdasarkan agama. Tetapi seruan dalam Demokrasi itu juga penting menghindari politik itu," tutup Kalla. KBRN