Akbar
October
VOInews.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hilirisasi menjadi strategi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi negara di tengah tensi geopolitik. Pasalnya, Indonesia kaya atas sumber daya alam, termasuk mineral yang banyak dibutuhkan di era pesatnya industri baterai dan kendaraan listrik.
“Oleh karenanya, dalam konteks perdagangan global, pemerintah melakukan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Bendahara Negara itu menjelaskan peningkatan tensi geopolitik dalam beberapa waktu terakhir akan menimbulkan situasi ketidakpastian dan mempengaruhi proyeksi ekonomi ke depan. Namun demikian, di tengah situasi global yang dinamis, Sri Mulyani menyebut Indonesia justru punya posisi sangat strategis berkat sumber daya alamnya.
“Saat ini kita fokus memperbaiki dan memperkuat struktur ekonomi, salah satunya melalui kebijakan hilirisasi, dengan membangun lebih banyak smelter yang akan meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal kita,” ujar dia. Upaya memperkuat fundamental ekonomi, sambung Menkeu, juga dilakukan pemerintah melalui penerapan berbagai kebijakan omnibus law, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan sebagainya. Penguatan juga termasuk perbaikan di sektor bank, lembaga keuangan non-bank, dana pensiun, pasar saham, termasuk inovasi pembukaan bursa karbon.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat inisiatif hilirisasi pemerintah bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga kinerja investasi pada tahun politik. Hal itu ia sampaikan saat Media Gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Puncak, Bogor, Selasa (26/9). Selain hilirisasi nikel yang telah dijalankan, Asmo menilai pemerintah juga bisa mengoptimalkan hilirisasi pada industri lain. Terlebih, bila menimbang potensi investasi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang sangat besar.
Antara
October
VOinews.id- Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memaparkan berbagai strategi yang telah dan akan dilakukan PLN dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kelistrikan. Selama 3,5 tahun terakhir, Darmawan melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis malam, menuturkan PLN telah menghapus rencana pembangunan 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sebelumnya masuk ke dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).
PLN mengganti PLTU batu bara sebesar 800 MW dengan pembangkit gas hingga membatalkan perjanjian pembelian tenaga listrik atau power purchase agreement (PPA) PLTU batu bara sebesar 1,3 GW. Hal itu disampaikannnya saat menjadi panelis dalam HSBC Summit 2023 bertajuk Navigating Indonesia's Path: Insight For Today, Visions For Tomorrow di Jakarta, Rabu (11/10). "Apakah itu cukup? Tidak cukup, 1,1 GW batu bara lainnya tidak hanya dihilangkan tetapi juga digantikan oleh energi terbarukan yang dapat menghilangkan sekitar 200 juta CO2 dalam waktu 25 tahun," ujar Darmawan. Selain itu, PLN juga tengah menggencarkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia dengan membangun rancangan kelistrikan paling hijau dalam sejarah yakni penambahan 52 persen pembangkit dari EBT.
Selain itu, PLN juga akan mengakselerasi penambahan pembangkit energi terbarukan secara agresif hingga 75 persen berbasis air, angin, matahari, panas bumi, dan ombak. Upaya itu, lanjut Darmawan, juga ditambah dengan inovasi PLN membangun green transmission line, yaitu jalur transmisi besar dalam mengatasi missmatch antara lokasi episentrum EBT yang jauh dari pusat ekonomi dan industri yang berada di Pulau Jawa. "Kami perlu membangun jalur transmisi ramah lingkungan dalam skala besar.
Jika kami membangunnya, maka kami dapat menambah 32 GW energi terbarukan berbasis tenaga air dan panas bumi hingga 15 tahun ke depan," katanya. Di samping itu, untuk memastikan pasokan EBT tetap stabil di tengah cuaca Indonesia yang berubah, PLN juga akan membangun smart grid untuk mengantisipasi tantangan intermiten sistem sebelumnya yang tidak mampu mengakomodasi pembangkit surya dan angin dalam skala besar.
Darmawan juga mengungkapkan perseroan menjadikan tantangan transisi energi sebagai peluang untuk bertransformasi menjadi perusahaan yang berwawasan dinamis dan berprospek masa depan. Dengan demikian, ucap dia, setiap proses bisnis, cara kerja dan cara pengambilan keputusan lebih akuntabel, kredibel, ringkas, terkonsolidasi,.dan terintegrasi.
"Transisi energi ini peluang Indonesia mempercepat pertumbuhan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, membangun kapasitas nasional yang baru. Bagi PLN, ini kesempatan kami bertransformasi dari perusahaan statis menjadi perusahaan dinamis dan berwawasan ke depan.
Kami akan mengubah tantangan-tantangan ini menjadi peluang besar," ujarnya. Kendati demikian, ia juga menekankan transisi energi bukan hanya agenda PLN atau Indonesia semata, melainkan tantangan global sehingga perlu kolaborasi dan upaya global dalam mencari solusi bersama. "Jadi, ini bukan masalah lokal, ini yang kami sebut dengan perubahan iklim global. Penyelesaiannya harus berbasis pada kolaborasi, kolaborasi kebijakan, teknologi, inovasi, investasi. Selain itu, kolaborasi di segala aspek baik lokal, regional, hingga internasional juga selalu terbuka," katanya.
Antara
October
VOinews.id- Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (KTKHN) Kementerian Pertanian Muhammad Adnan memastikan sebanyak 24 ribu ton beras impor asal Vietnam yang masuk di Indonesia layak konsumsi berdasarkan hasil uji klinis laboratorium. Beras impor berkualitas premium tersebut tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, menggunakan MT Thai Binh 12 Hai Phong Vietnam. "Setibanya kapal di pelabuhan kami sudah lakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan nya tidak ada masalah sehingga aman dan layak (dikonsumsi)," kata Adnan kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari dokumen administrasi, kesehatan, dan keamanan komoditas beras yang diangkut.
Mekanisme pemeriksaan itu merujuk pada Undang-undang nomor 21 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang sistem pencegahan keluar-masuk Karantina terhadap hewan, ikan, dan tumbuhan. Adapun hal yang menjadi sebagai indikator kelayakan konsumsi beras, menurut Adnan, meliputi kandungan residu pestisida, cemaran biologi, dan cemaran logam berat. Hasil uji laboratorium KTKHN menyatakan semua indikator itu di bawah ambang batas.
"Dobel cek, ya, laboratorium dari sana (Vietnam) sudah ter-registrasi dan ketika tiba dicek lagi hasilnya sama. Beras dari Vietnam bersih bahkan tidak ada serangga," kata dia. Sebelumnya, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso atau Buwas mengatakan, 24 ribu ton beras premium impor dari Vietnam ini siap disalurkan untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan warga DKI Jakarta dan daerah sekitarnya. "Besok segera disalurkan ke seluruh wilayah DKI Jakarta dan Karawang, Jawa Barat," kata Buwas. Menurut dia, beras berkualitas premium itu merupakan bagian dari 300 ribu ton beras impor yang mulai berdatangan ke Indonesia.
Diketahui, Bulog sudah menerima 1,7 ton dari kuota impor 2 juta ton yang dijalankan oleh Bulog untuk tahun ini. Ratusan ribu ton beras impor sisa tersebut sejak Rabu (12/10) hingga beberapa hari ke depan tiba di 17 pelabuhan seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa Timur, hingga di Papua. Namun, Buwas menyebutkan bahwa, beras yang tiba di daerah yang lain itu berasal dari Thailand, Pakistan dan Myanmar. Beras tersebut digunakan untuk realisasi operasi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan beras bantuan pemerintah kepada 2,2 juta penduduk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga akhir tahun 2023.
Antara
October
VOinews.id- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyeru pihak-pihak terkait agar membolehkan masuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang tengah diblokade total oleh Israel. "PBB menyerukan semua pihak dan pihak-pihak terkait agar memberi akses kepada kami untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga sipil Palestina di Jalur Gaza," kata juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Jens Laerke kepada Anadolu.
Menurut OCHA, jumlah pengungsi Palestina di Jalur Gaza bertambah menjadi lebih dari 338.000 orang akibat serangan dan pertempuran yang tak kunjung berhenti. Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) pada Kamis mengungkapkan sekitar 500 ribu orang kehilangan akses bantuan pangan penting karena 14 pusat distribusi makanan UNRWA terpaksa ditutup.
besar-besaran di Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan militer Hamas di wilayah Israel. Konflik dimulai ketika Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al Aqsa terhadap Israel, yang merupakan serangan mendadak dari berbagai arah, dengan menembakkan roket dan penyusupan ke Israel melalui darat, laut dan udara. Hamas menyebut serangan itu balasan atas penyerbuan Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur dan kekerasan terhadap warga Palestina yang dilakukan para pemukim Israel.
Sebagai balasan atas serangan Hamas itu, militer Israel meluncurkan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza dan melakukan blokade total Gaza yang meliputi menutup akses makanan, air, bahan bakar minyak, dan aliran listrik.
Antara