VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Putra Mahkota sekaligus penguasa de facto Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman yang akrab disapa MbS, ditelepon oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Rabu untuk membahas eskalasi militer di Gaza. Menurut kantor berita Saudi SPA, MbS menekankan bahwa Saudi tengah berupaya melibatkan semua pihak internasional dan regional untuk menghentikan eskalasi perang di Gaza. Dia menegaskan Saudi menentang segala tindakan yang menyasar warga sipil dan menghilangkan nyawa orang-orang tak berdosa.

MbS juga menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional dan menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza dan dampaknya terhadap warga sipil. Dia juga menegaskan posisi tegas Arab Saudi dalam mendukung perjuangan Palestina dan upaya-upaya mencapai perdamaian menyeluruh dan adil yang menjamin hak-hak sah rakyat Palestina.

Kantor berita Iran IRNA juga melaporkan pembicaraan tersebut. Dalam pembicaraan selama 45 menit itu, MbS mengakui bahwa hak-hak warga Palestina sedang dilanggar. Dia menyebut pelanggaran semacam itu dapat meningkatkan ketidakstabilan di Timur Tengah. Sementara itu, Wakil Kepala Staf Urusan Politik Presiden Iran Mohammad Jamshidi mengatakan bahwa MbS dan Raisi sepakat mengenai pentingnya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina.

"Dalam percakapan telepon pertama mereka, Raisi dan Pangeran Mohammed bin Salman sepakat bahwa kejahatan perang Israel terhadap Palestina harus dihentikan. Mereka juga percaya bahwa dukungan AS untuk Israel akan menyebabkan ketidakamanan bagi rezim dan para pendukungnya," kata Jamshidi dalam media sosial X. Sebelumnya, Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan Teheran tidak terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel akhir pekan lalu. Namun, dia memuji serangan Hamas karena berhasil mengoyak militer dan intelijen Israel.

VOInews.id- Kementerian Luar Negeri (KLN) Malaysia meminta warganya untuk menunda perjalanan ke Palestina mengingat situasi keamanan yang masih memburuk saat ini. KLN dalam keterangan persnya diterima di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan organisasi non-pemerintah (NGO) yang masih ingin ke kawasan itu disarankan untuk berkonsultasi ke Kementerian Luar Negeri terlebih dulu. Terdapat lima warga Malaysia, yakni seorang perempuan serta seorang ibu bersama tiga anaknya yang saat ini berada di Tepi Barat, Palestina.

Kedutaan Besar mereka di Amman, Yordania, selalu terhubung dengan mereka, menurut KLN. Malaysia mengutuk keras tindakan Israel melakukan pengeboman secara berlebihan dan sewenang-wenang tempat-tempat umum selain memblokir pasokan air, listrik dan makanan untuk rakyat Palestina. Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah mengeluarkan titah bahwa Malaysia mendukung dan berpegang teguh dengan sikapnya selama ini bahwa rakyat Palestina mendapatkan kembali hak mutlaknya bebas dari pendudukan haram Israel.

Palestina juga harus mendapatkan haknya kembali atas tanah yang dirampas oleh Israel dan hak membentuk sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu kota negara. Sementara itu, DPR Malaysia pada Senin (9/10), secara bulat mendesak Dewan Keamanan PBB (UNSC) dan masyarakat internasional memberikan tekanan untuk menghentikan pertempuran untuk mengelakkan pertumpahan darah. Pada kondisi kritis saat ini, masyarakat internasional termasuk PBB perlu menyalurkan segera bantuan kemanusiaan seperti perlengkapan dasar dan obat-obatan.

Dalam keterangannya itu KLN mengatakan rezim Israel tidak berhak untuk memblokir jalur bantuan kemanusiaan. Malaysia menyalurkan satu juta ringgit (RM) atau sekitar Rp3,3 miliar sebagai sumbangan kemanusiaan awal melalui Rekening Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestina (AAKRP).

VOinews.id- Raja Abdullah dari Yordania pada Rabu mengatakan tidak ada perdamaian di Timur Tengah tanpa negara Palestina yang merdeka. Konflik terbaru antara kelompok militan Hamas dan Israel sejak akhir pekan lalu menunjukkan bahwa kawasan itu tidak akan "menikmati stabilitas, keamanan, atau perdamaian" tanpa negara Palestina berdaulat di wilayah yang direbut Israel pada perang 1967, katanya.

Solusi dua-negara adalah satu-satunya pilihan, kata Abdullah di depan parlemen Yordania dalam pidato pembukaan sesi parlemen yang baru. "Kawasan kita tidak akan pernah aman atau stabil tanpa perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua-negara," katanya.

Solusi dua-negara telah lama mendasari upaya perdamaian internasional, tetapi prosesnya menemui jalan buntu selama bertahun-tahun. Konflik saat ini membuat upaya itu semakin suram. Sejak konflik itu meletup, Raja Abdullah telah terlibat dalam serangkaian upaya diplomasi dengan para pemimpin Barat dan kawasan yang menyerukan tindakan segera untuk meredam situasi, kata sejumlah pejabat.

Antara

VOInews.id- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Palestina akan dilakukan ketika situasi di lapangan sudah aman. “Kita sudah ada datanya (jumlah WNI), rencana evakuasi juga sudah ada, hanya saja situasi belum memungkinkan terjadinya pergerakan,” kata Retno ketika ditemui di sela-sela KTT AIS Forum di Nusa Dua, Bali, pada Rabu.

Retno mengatakan dirinya telah meminta dukungan dari Palang Merah Internasional (ICRC) untuk membantu evakuasi WNI dari Jalur Gaza di Palestina—yang menjadi target utama serangan udara militer Israel. Komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk ICRC, gencar dilakukan Menlu RI untuk memastikan keamanan dan keselamatan para WNI.

“Karena prioritas utama adalah melakukan evakuasi WNI dengan selamat,” kata dia. Selain dengan ICRC, Menlu Retno juga telah melakukan kontak dengan Brazil selaku Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), juga dengan Filipina—yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv, Israel.

Antara