VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, usai melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga hari di Beijing, China. Berdasarkan informasi yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu malam, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara bertolak menuju Riyadh, Arab Saudi, dari Beijing pada Rabu petang sekitar pukul 18.00 waktu setempat.

Tampak melepas keberangkatan Presiden dan Ibu Negara di Beijing Capital International Airport adalah Menteri Perumahan dan Pembangunan Pedesaan China Ni Hong, Dubes RI untuk China Djauhari Oratmangun, dan Atase Pertahanan RI di Beijing Brigadir Jenderal Mar. Benny P. Nadeak. Sebelumnya selama di Beijing, Presiden Jokowi antara lain melakukan kunjungan bilateral ke Presiden China Xi Jinping dan menghadiri Belt and Road International Cooperation ke-3. Sementara di Riyadh, Presiden Widodo sebagaimana keterangannya sebelum bertolak ke Beijing, menyampaikan akan melakukan pertemuan dengan putera mahkota Arab Saudi dan memimpin KTT pertama ASEAN-Gulf Cooperation Organization (GCC).

Antara

VOInews.id- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan aturan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota memihak nelayan dan pelaku usaha, karenanya nelayan dan pelaku usaha diminta menyiapkan persyaratan serta menyesuaikan dengan peraturan terbaru ini. "Kuota penangkapan saya pastikan utamanya untuk nelayan dan pelaku usaha perikanan dalam negeri. Maka dari itu saya minta teman-teman juga siap dengan mekanisme penangkapan yang baru ini.

Perizinannya, kewajiban PNBP-nya, peralatannya seperti Vehicle Monitoring System (VMS), saya harap dilengkapi semuanya," ujar Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Rabu. Trenggono juga menuturkan kebijakan ini diterapkan demi kemajuan sektor perikanan tangkap dan ekologi. "PIT kita terapkan untuk kemajuan sektor perikanan tangkap dan juga menjaga keberlanjutan ekologi," ungkap Menteri Trenggono pada pertemuan tersebut.

Adapun KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2023 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. KKP juga mengeluarkan Serat Edaran Menteri KP Nomor 1569 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada 2 Oktober lalu. Terkait kuota penangkapan selama setahun, sambung Trenggono, mekanismenya pelaku usaha yang akan mengajukan jumlahnya.

Proses pengajuan dilakukan secara daring sehingga efektif dan efisien. Sedangkan PNBP yang harus dibayar pelaku usaha nantinya berdasarkan hasil tangkapan bukan berdasarkan kuota. "Kalau kuota setahunnya 100 ribu ton misalnya, terus yang didapat 80 ribu ton, ya berarti PNBP yang dibayar ya 80 ribu ton itu," ujarnya. Sementara itu Ketua Umum Front Nelayan Bersatu Kajidin menyambut baik rencana pelaksanaan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di awal tahun depan. Dia berharap pelaksanaannya dilakukan sebaik mungkin sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan, menghidupkan industri perikanan, serta menjaga keberlanjutan ekologi dapat tercapai. Kajidin turut mengapresiasi Menteri Trenggono yang mau turun langsung menyampaikan substansi PIT kepada nelayan dan pelaku usaha.

Diakuinya nelayan maupun pelaku usaha belum sepenuhnya mengetahui mekanisme pelaksanaan PIT. “Program PIT sangat bagus sekali apabila diterapkan secara benar. Semua peraturan pasti dibuat untuk kebaikan. Harapannya KKP terbuka sesuai dengan komitmennya bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan adalah Menteri Nelayan untuk memajukan nelayan. FNB akan selalu bersuara apabila dirasa ada hal yang perlu disuarakan,” pungkasnya.

Antara

VOInews.id- Situasi di Jalur Gaza menjadi tidak terkendali, kata Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu dan ia menekankan bahwa aksi kekerasan perlu segera dihentikan. "Situasi di Gaza semakin tidak terkendali. Setiap detik kami menunggu bantuan medis masuk, banyak yang meninggal," tulis Tedros Adhanom Ghebreyesus di akun media sosial X. Sembari mengatakan bahwa pasokan WHO tertahan di perbatasan selama empat hari, dia menekankan pentingnya "akses segera" untuk mulai mengirimkan pasokan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang.

"Kami ingin semua aksi kekerasan di semua pihak diakhiri," kata Tedros. Lebih dari 500 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rumah Sakit Al-Ahli Baptist pada Selasa (17/10), menurut para pejabat Palestina di daerah kantong yang terkepung itu.

Namun, Israel menolak bertanggung jawab atas serangan udara tersebut. Konflik pecah pada 7 Oktober ketika Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al Aqsa, yaitu serangan mendadak yang meliputi serangkaian peluncuran roket dan penyusupan personel ke Israel melalui jalur darat, laut dan udara. Serangan itu disebutkan merupakan balasan atas penyerbuan ke Masjid Al Aqsa dan meningkatnya aksi kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel.

Militer Israel kemudian meluncurkan Operasi Pedang Besi ke fasilitas-fasilitas milik Hamas di Jalur Gaza. Di tengah kecaman dari seluruh dunia, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan "gencatan senjata kemanusiaan segera" guna meringankan "penderitaan luar biasa yang dialami para korban." Sedikitnya 3.300 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza, sementara lebih dari 1.400 orang di Israel juga tewas.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa evakuasi 10 WNI dari Jalur Gaza terus diupayakan setiap hari, di tengah meningkatnya eskalasi konflik Israel-Palestina. “Hampir setiap hari saya lakukan komunikasi dengan perwakilan WNI kita di Gaza. Namun, karena situasi yang masih sangat sulit, maka evakuasi belum dapat dilakukan,” kata Retno dalam salinan keterangan persnya terkait perkembangan situasi di Gaza, Rabu. Dia juga mengatakan terus melakukan komunikasi dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) serta berbagai pihak yang bisa membantu dilakukannya evakuasi WNI dengan selamat.

“Semua upaya akan kita lakukan untuk dapat melakukan evakuasi WNI dengan selamat,” janji Menlu Retno. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, sebanyak 10 WNI yang masih terjebak di Gaza terdiri dari tiga orang relawan MER-C yang berada di Rumah Sakit Indonesia serta tujuh orang yang berasal dari keluarga Indonesia yang menikah dengan warga setempat. Evakuasi kesepuluh WNI tersebut hanya bisa dilakukan jika disepakati gencatan senjata antara Israel dan Palestina, yang kembali terlibat dalam pertempuran besar sejak pasukan Hamas Palestina menyerang wilayah Israel pada 7 Oktober lalu.

Sebelumnya pada 13 Oktober 2023, pemerintah telah berhasil mengevakuasi empat WNI dari wilayah Tepi Barat dan sekitarnya. Sementara itu, sebanyak 129 WNI yang tinggal menetap di Tel Aviv, Yerusalem, dan sebagian Tepi Barat memilih tidak kembali ke Tanah Air karena merasa situasi mereka masih aman.

Antara