Akbar

Akbar

29
September

 

VOInews.id-Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah hadir untuk melindungi pelaku bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari persaingan dengan produk-produk impor yang dijual di platform social commerce.

 

"Sebanyak 95 persen Indonesia itu kan pengusahanya UMKM, oleh karena itu pemerintah harus hadir dan berpihak jangan sampai kita tidak membela," kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu saat mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta, Kamis. Saat meninjau kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, dia menyambangi sejumlah toko dan menerima keluhan dari para pedagang yang mengaku mengalami penurunan omset dan sepi pembeli imbas persaingan dengan produk impor dari platform social commerce dengan harga jauh lebih murah.

 

Zulhas menyinggung persaingan tidak adil dimana produk impor dengan mudah bisa masuk ke pasar Indonesia tanpa memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), jaminan keamanan, hingga sertifikasi halal sementara produk dalam negeri diwajibkan memenuhi persyaratan tersebut.

 

"Itu namanya enggak fair kita kan bukan dagang bebas sebebasnya tapi yang fair, yang adil, oleh karena itu pemerintah hadir dan kita tata," kata Zulhas. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur kegiatan jual beli di platform social commerce. Setelah diberlakukannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023, kata Zulhas, pihaknya akan menyampaikan pemberitahuan kepada platform social commerce terkait aturan tersebut yang harus ditaati.

 

Pemerintah akan memberikan sanksi berupa surat peringatan hingga pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) jika masih terdapat platform social commerce yang melanggar aturan. "Jadi sudah ada aturan baru yang harus diikuti semua pihak, tentu kalau melanggar ada peringatan satu, peringatan kedua, dan pada saatnya nanti Kominfo tentu bisa memblokir," ujar Zulhas. Permendag Nomor 31 Tahun 2023 mengatur bahwa platform sosial commerce hanya akan memfasilitasi promosi barang atau jasa dan dilarang menyediakan transaksi pembayaran.

 

Selain itu, peraturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar 100 dolar AS per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang (merchant) ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara.

 

Antara

29
September

 

VOInews.id- Israel pada Kamis membuka lagi titik-titik perlintasan dengan Gaza sehingga ribuan pekerja Palestina bisa kembali bekerja di Israel dan Tepi Barat. Titik-titik perlintasan itu hampir dua pekan ditutup menyusul terjadinya rangkaian aksi protes yang diwarnai kekerasan di sepanjang perbatasan.

 

Sekitar 18 ribu warga Gaza mendapatkan izin dari otoritas Israel untuk bekerja di luar enklave yang diblokade tersebut. Kontribusi mereka terhadap ekonomi di wilayah yang miskin itu mencapai sekitar 2 juta dolar AS (Rp31 miliar) per hari. Langkah Israel itu diambil ketika Mesir dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya meredakan ketegangan dan mencegah gelombang baru konflik bersenjata di enklave tersebut.

 

Selama sekitar dua pekan, para demonstran yang melemparkan batu dan alat peledak berhadapan dengan pasukan Israel yang membalas dengan peluru tajam. Paling sedikit satu orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam insiden itu. Aksi protes berkurang intensitasnya, begitu pula aksi balasan dari Israel. Seorang pejabat Palestina mengatakan kepada Reuters bahwa hal itu terjadi "atas permintaan mediator untuk meredakan ketegangan".

 

Para pekerja yang sangat ingin kembali bekerja mulai membanjiri sisi Palestina dari perlintasan, sesaat setelah Israel menyampaikan pengumuman itu Rabu malam. "Kami ingin bekerja dan mencari nafkah untuk anak-anak kami karena situasinya terlalu buruk bagi kami selama dua pekan terakhir," kata Khaled Zurub (57) yang bekerja pada proyek konstruksi di Israel. Cogat, badan di bawah Kementerian Pertahanan Israel yang berkoordinasi dengan Palestina, mengatakan penilaian keamanan akan menentukan apakah perbatasan akan tetap dibuka.  

 

Antara

29
September

 

VOInews.id- Pembuangan limbah air radio aktif tahap kedua dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi akan dilakukan pada 5 Oktober mendatang, menurut operator fasilitas tersebut pada Kamis. Perusahaan multinasional Tokyo Electric Power Company (TEPCO) sebelumnya telah membuang sekitar 7.800 ton air olahan radio aktif ke perairan yang dimulai pada 24 Agustus dan selesai pada 11 September.

 

TEPCO dan pemerintah menganggap bahwa pembuangan air limbah olahan itu merupakan langkah krusial menuju penutupan PLTN Fukushima yang rusak parah akibat bencana gempa bumi dan tsunami pada 2011. Pada 26 Agustus lalu, Jepang mengatakan tidak ditemukan kandungan tritium pada sampel ikan yang diambil di perairan dekat PLTN Fukushima, tempat olahan air radioaktif dibuang. Sampel ikan yang diperiksa adalah kerapu dan ikan pipih, yang diambil di perairan yang berjarak 5 kilometer dari saluran pembuangan Fukushima Daiichi pada 25 Agustus, menurut Badan Perikanan Jepang di situs webnya.

 

Sumber: Kyodo

29
September

 

VOInews.id- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo Dian Nugraha mengatakan Festival Kuliner Ikan Tuna berdampak positif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan nelayan Gorontalo. "Kami dari Bank Indonesia tentu mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini," kata Dian usai menghadiri pembukaan festival yang digelar di objek wisata Tamendao, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

 

Kegiatan itu diharapkan menjadi sarana pengembangan dan promosi bagi 100 UMKM binaan Bank Indonesia dan nelayan yang hadir pada festival tersebut. UMKM yang berpartisipasi, yaitu olahan pangan, yang sebagian di antaranya adalah produk olahan ikan tuna yang dibuat menjadi sambal, abon dan lainnya. Selanjutnya, UMKM yang membuka lapak, yaitu fesyen dan ekonomi kreatif. "Harapannya ini menjadi ikon baru dari aspek wisata kuliner di Kota Gorontalo khususnya," kata dia.