VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, cadangan beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 2 juta ton sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan secara nasional hingga akhir 2023. "Cadangan beras kita cukup sampai akhir tahun dengan total persediaan sekitar 2 juta ton," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin. Jerry mengatakan, ia bersama jajaran Kementerian Perdagangan memeriksa langsung kondisi persediaan dan harga beras di beberapa titik pasar.

Menurut dia, harga beras saat ini mengalami fluktuasi di beberapa wilayah. Harga beras di wilayah tertentu mengalami kenaikan menjadi Rp13.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp11.000 per kg. Namun, di wilayah lain terdapat pula penurunan harga menjadi Rp12.000 dari Rp13.000 per kg. Jerry berharap, dengan cadangan beras pemerintah yang cukup saat ini serta pasokan yang aman dan lancar bisa menjamin kondusivitas harga di masyarakat.

Menurut dia, Kementerian Perdagangan terus memantau persediaan dan harga pangan di pasaran untuk mendapatkan data terbaru yang menjadi acuan dalam menentukan langkah penanganan. "Pak Mendag, saya, jajaran kita bagi tugas setiap hari, kita harus mengecek dan realtime datanya tidak hanya di lapangan tetapi juga masuk ke kantor kami," katanya.

Kemendag terus berkoordinasi dengan seluruh lapisan pemerintah daerah, Satgas Pangan, kepolisian, hingga Bapanas dan Bulog untuk memastikan kondisi persediaan dan harga pangan tetap aman di tingkat masyarakat. Terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, Jerry mengatakan Kementerian Perdagangan masih terus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memperbaiki aturan terkait HET. "Nanti kita lihat lagi, diskusi lagi karena ini kan tidak hanya soal Kemendag tetapi Bapanas, Kementan, Kemenko Perekonomian, dan lainnya," katanya.

Antara

VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan praktik pembahasan mengenai peraturan presiden mengenai hak penerbit atau "publisher rights" rumit karena adanya perbedaan keinginan antarpihak.Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa pembahasan mengenai "publisher rights" hampir selesai."Untuk 'publisher rights' kita memang sudah lama membahas ini dengan seluruh pemangku kepentingan. Dulu saya menyampaikan ngapain, sebulan selesai kita kerjain, tapi memang dalam praktiknya sangat rumit sekali.

Yang ini enggak mau, yang ini mau, ini enggak mau lama-lama enggak rampung," kata Presiden Jokowi dalam acara pembukaan Kongres ke-25 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Istana Negara, Jakarta, Senin.Presiden menjelaskan bahwa titik temu antarpemangku kepentingan sudah mulai terlihat dan menguat sehingga dapat segera diterbitkan.Kepala Negara juga mengakui bahwa aturan mengenai hak penerbit menjadi hal yang paling dipertimbangkan oleh awak media."Sekarang prosesnya sudah hampir selesai.

Belum selesai, hampir selesai, mudah-mudahan tinggal sedikit ini tidak terjadi tarik-menarik lagi," kata Presiden.Diketahui, pemerintah tengah menyusun rancangan Perpres mengenai Hak Penerbit. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan secara umum Perpres Hak Penerbit mengatur terkait konten-konten berita yang dihasilkan oleh perusahaan pers.Selanjutnya, platform digital bisa melakukan semacam penyaringan mana konten yang bersifat berita dan mana yang bukan.

Adapun konten yang bersifat berita tersebut kemudian dikomersialisasi.Namun, salah satu platform digital, Google menyampaikan keberatan terkait rancangan Perpres tersebut. Google khawatir bahwa regulasi ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik.Google menyatakan bahwa apabila peraturan tersebut disahkan dalam bentuk yang sekarang, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk Google di Indonesia.

Antara

VOinews.id- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memiliki ketahanan yang memadai terhadap gejolak harga minyak mentah global. “Pemerintah terus melakukan exercise. Seperti di awal tahun lalu, bulan Januari kami sudah lakukan stress testing untuk melihat apakah APBN akan terdampak signifikan dari pergerakan harga minyak,” kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Abdurrohman saat Media Gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Puncak, Bogor.

Abdurrohman mengamini harga minyak terus mengalami gejolak, seperti pada tahun 2022 lalu harga minyak sempat menyentuh 120 dolar AS per barel. Namun, Pemerintah Indonesia yakin harga minyak tidak akan bertahan di titik tinggi untuk waktu yang lama, karena permintaan akan terus menurun seiring dengan kenaikan harga. Menimbang hal tersebut, Abdurrohman memperkirakan harga minyak tahun depan tidak akan mencapai 100 dolar AS per barel.

Meski begitu, pemerintah tetap mempersiapkan berbagai skenario antisipasi kebijakan untuk menjaga ketahanan APBN dari risiko gejolak harga komoditas. “Mungkin beberapa minggu ke depan atau awal tahun nanti akan kita lihat. Kalau pergerakannya signifikan, kita akan lihat beberapa skenario yang memungkinkan,” ujar Abdurrohman. Pada sisi lain, kata dia lagi, kenaikan harga minyak juga bisa berimplikasi positif terhadap penerimaan negara. Kenaikan harga minyak biasanya diikuti oleh komoditas lain di mana Indonesia menjadi eksportir. Oleh sebab itu, meski dari sisi belanja mengalami kenaikan, namun sisi penerimaan juga relatif tinggi.

“Karena memang harga komoditas lain juga harganya mengikuti. Jadi, dari sisi revenue kita masih mendapat net gain dari kenaikan itu,” kata dia lagi. Pemerintah dengan DPR RI menyepakati harga minyak mentah 82 dolar AS per barel pada UU APBN 2024. Selain harga minyak, asumsi dasar makro lainnya yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi terkendali sebesar 2,8 persen, nilai tukar rupiah Rp15 ribu per dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7 persen, serta lifting minyak 635 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

Antara

VOinews.id- Korea Utara pada Senin mengumumkan bahwa mereka telah mengizinkan warga negara asing memasuki negaranya untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19, kata media resmi China, CCTV. Langkah itu diambil saat Pyongyang mulai kembali membuka perbatasannya setelah ditutup sejak awal 2020 akibat COVID-19. Adapun kebijakan tersebut berlaku secara efektif pada hari yang sama pengumuman itu dibuat. Warga negara asing yang memasuki Korea Utara akan diwajibkan menjalani karantina selama dua hari, menurut CCTV.

Beberapa agen perjalanan China yang mengatur perjalanan ke Korea Utara melaporkan pada Senin bahwa mereka belum menerima pemberitahuan mengenai izin bagi warga negara asing untuk memasuki negara tetangganya itu.

Namun, pada 22 Agustus maskapai penerbangan milik pemerintah Korea Utara, Air Koryo, sudah kembali membuka penerbangan penumpang internasional yang menghubungkan Pyongyang dan Beijing. Lima hari berselang, kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA mengatakan bahwa warga Korea Utara yang berada di luar negeri akan diizinkan untuk pulang kembali ke negara tersebut dengan masa karantina selama satu pekan. Namun, laporan tersebut tidak secara spesifik merujuk pada warga negara asing.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sebelumnya melakukan perjalanan ke Timur Jauh Rusia awal bulan ini dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Itu merupakan perjalanan pertama Kim ke luar negeri sejak wabah virus corona.

Sumber: Kyodo-OANA