VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Utusan Khusus PBB untuk Afghanistan Roza Otunbayeva pada Selasa (26) mengatakan dialog dan keterlibatan dengan pemerintahan Taliban tidak berarti membenarkan kebijakan-kebijakan mereka. "Sebaliknya: dialog dan keterlibatan (dengan Taliban) adalah cara kami dalam upaya mengubah kebijakan-kebijakan ini," kata Otunbayeva sambil menegaskan bahwa Misi Bantuan Afghanistan PBB menganggap bahwa keduanya perlu dilakukan untuk memastikan perubahan. Penegasan itu disampaikan Otunbayeva pada sidang pembahasan isu Afghanistan yang digelar di Dewan Keamanan PBB. Otunbayeva berpendapat bahwa kurangnya kepercayaan antar pihak terkait terus memunculkan masalah.

Namun, katanya, terlepas dari isu tersebut, mereka masih melakukan berbagai upaya untuk memastikan pintu dialog terbuka dan mengarah pada perubahan. Afghanistan, yang masyarakatnya sangat bergantung pada pertanian, sangat terdampak oleh kekeringan akibat perubahan iklim, katanya. Otunbayeva juga mendesak negara-negara anggota PBB agar mendukung rencana bantuan Afghanistan. Menurutnya, banyak bantuan kemanusiaan yang sudah dihentikan lantaran dana yang tidak mencukupi dan harus dilakukan penambahan bantuan secepatnya, terutama saat menjelang musim dingin.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Badan Imigrasi Jepang mengatakan pada Selasa bahwa warga asing yang mengungsi dari zona konflik seperti Ukraina memenuhi syarat untuk mendapatkan status tinggal jangka panjang dengan visa kerja di bawah perubahan hukum imigrasi, mulai 1 Desember 2023 Sistem baru tersebut dibuat untuk memungkinkan persetujuan tinggal bagi individu dari zona konflik yang keadaannya tidak sesuai dengan persyaratan persetujuan pengungsi.

Konvensi PBB tentang Pengungsi tahun 1951 mendefinisikan pengungsi sebagai “seseorang yang tidak mampu atau tidak mau kembali ke negara asal mereka karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau opini politik." Jepang ikut menandatangani konvensi tersebut, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi, namun pengungsi Ukraina dan dan pengungsi serupa tidak memenuhi kriteria.

Sebanyak 2.091 pengungsi Ukraina berada di Jepang sejak 20 September, dimana 1.931 bermukim di Jepang dengan visa "kegiatan yang ditentukan" selama satu tahun, menurut Kantor Layanan Imigrasi Jepang. Ijin tinggal bagi mereka di Jepang diberikan berdasarkan kebijakan Menteri Kehakiman.

Antara

VOInews.id- Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn dan Deputi Sekjen ASEAN Ekkaphab Phanthavong bersama sejumlah pejabat lain dari ASEAN serta para perwakilan negara-negara anggota ASEAN menjajal menumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada Senin (25/9). Hal itu dilakukan atas undangan Duta Besar China untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Hou Yanqi dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN Derry Aman. Kao Kim Hourn dan para penumpang menyatakan puas dan merasa nyaman selama menjajal kereta cepat. Dia terkesan dengan kecepatan laju kereta cepat.

Dia juga menyatakan kerja sama Sabuk dan Jalur Sutra betul-betul menghadirkan manfaat nyata untuk negara-negara ASEAN. ASEAN berharap dapat meningkatkan kerja sama dengan China sehingga membawa lebih banyak manfaat bagi masyarakat di kawasan tersebut. Perjalanan pulang-pergi antara Stasiun Halim dan Stasiun Tegalluar itu juga diikuti para wakil dari negara-negara mitra ASEAN. Selama perjalanan tersebut, staf dari PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menjelaskan hal-hal terkait pembangunan dan pengoperasian KCJB.

Antara

VOInews.id- PT PLN (Persero) menandatangani dokumen kemitraan pembiayaan dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI guna mendukung transisi energi di Indonesia. Penandatanganan itu dilakukan ketiga institusi tersebut di sela acara 2023 AIIB Annual Meeting di Sharm El-Sheikh, Mesir, Selasa (26/9/2023) untuk bekerja sama membahas rencana mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kolaborasi dan kemitraan menjadi kunci penting untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Oleh karena itu, PLN akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan peralihan energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan dan berkelanjutan.

"Dukungan pembiayaan tentu sangat penting untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Kemitraan ini tentu dapat mewujudkan komitmen PLN dalam upaya meningkatkan porsi energi terbarukan ke bauran energi di Indonesia," kata Darmawan lewat keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/9/2023) malam. Ia mengatakan selama 3,5 tahun terakhir ini, PLN telah bertransformasi dalam membangun kelistrikan lebih hijau yang berbasis pada energi baru terbarukan (EBT).

Hal tersebut dimulai dengan perusahaan merancang rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) lebih hijau dan membatalkan rencana 13,3 gigawatt (GW) PLTU berbasis batu bara. Selain itu, komitmen penuh PLN dalam transisi energi juga diwujudkan dengan perencanaan RUPTL kelistrikan nasional dengan penambahan 51,6 persen pembangkit dari EBT. PLN juga terus berinovasi dalam mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah Air sampai dengan 75 persen atau sebesar 60 GW di 2040 dari total kapasitas kelistrikan keseluruhan.

"Upaya ini sejalan dengan target net zero emission di 2060. PLN sekarang tidak hanya berfokus menyediakan energi listrik tetapi juga fokus pada lingkungan," ujar Darmawan. Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembukaan pertemuan tahunan AIIB itu menjelaskan dalam merencanakan pembangunan yang menyeluruh memerlukan pasokan energi. Dalam menjawab kebutuhan atas energi bersih diperlukan dukungan dan kerja sama dalam menyediakan pendanaan yang tepat.

"Hal ini merupakan kondisi yang diperlukan bagi partisipasi sektor swasta dalam pendanaan agenda iklim. Ini adalah langkah yang kami nantikan untuk dibagikan kepada anda dan juga kepada AIIB untuk menemukan solusinya. Sebagai lembaga keuangan yang dioperasikan dengan lebih bersih, ramah lingkungan, dan ramping," ucap Sri dalam sambutannya. Sedangkan, Presiden AIIB Jin Liqun menuturkan kemitraan tersebut untuk memfasilitasi transisi Indonesia demi pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan perubahan iklim.

Ia mengharapkan melalui kemitraan itu dapat mendorong Indonesia menjadi negara terdepan dalam memimpin transisi energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan di kawasan. "Ini adalah dekade yang penting untuk aksi perubahan iklim. Melalui kerja sama dengan para pemain energi utama di Indonesia, AIIB berencana untuk membuka dan memobilisasi modal tambahan untuk meningkatkan akses energi ramah lingkungan ke negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini," katanya.

Ia juga mengungkapkan AIIB berencana memberikan pendanaan jangka panjang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengoperasionalkan transisi menuju energi dengan rendah karbon. Pembiayaan itu dinilai akan melengkapi upaya nasional dan multilateral yang sudah ada seperti kemitraan dengan just energy transition partnership (JETP) sekaligus mendorong pendekatan transisi energi yang komprehensif dan terintegrasi di Indonesia. Selanjutnya usai penandatangan kemitraan, AIIB, PLN dan SMI akan menjajaki peluang untuk persiapan proyek, berbagi pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan bantuan teknis di bidang transisi energi.

"Dengan saling memanfaatkan keahlian teknis dan sumber daya keuangan, ketiga lembaga tersebut berkomitmen untuk mempercepat penerapan teknologi energi ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia," kata Jin Liqun.

Antara