VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Meskipun ancaman serangan terus terjadi, masyarakat Ukraina masih menjalani kehidupan mereka dan berusaha untuk melanjutkan hidup seperti biasanya, kata Jurnalis Al Jazeera Stephanie Vaessen. Vaessen, yang pernah meliput perang Rusia di Ukraina, menyebut bahwa banyak warga Ukraina enggan tinggal di tempat penampungan untuk kembali ke rumah atau apartemen mereka, dan pergi bekerja. “Orang-orang bekerja, perekonomian berjalan,” kata Vaessen dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan FPCI di Jakarta

Meski demikian, warga Ukraina tetap dihantui waswas karena ancaman serangan yang bisa kapan saja terjadi. Kondisi itu telah menyebabkan banyak warga Ukraina frustrasi dan stres karena tidak dapat tidur dengan tenang, kata dia.

Vaessen menyebut serangan drone dari Rusia lebih banyak terjadi pada malam hingga dini hari di banyak wilayah di Ukraina, termasuk Kiev, Odesa, dan Dnipro. Sebelum serangan terjadi, akan ada sirene peringatan yang mengimbau orang-orang untuk melarikan diri ke tempat perlindungan.

“Dan Anda hanya dapat berharap masih dapat bangun keesokan paginya,” ujar dia. Sementara itu, para pelajar dan mahasiswa Ukraina hingga kini masih melakukan kegiatan belajar secara daring karena situasi yang terlalu berbahaya, ucap Vaessen. Gedung-gedung sekolah, kata dia, menjadi salah satu sasaran serangan Rusia di Ukraina.

Vaessen menyebut pemakaman warga Ukraina juga menjadi pemandangan umum yang disaksikan setiap hari selama di Ukraina. “Orang-orang yang datang dari garis depan, yang tewas dalam pertempuran, yang terkena serangan di rumahnya, di blok apartemennya, di kantornya (tewas).

Inilah situasi yang saya temukan dalam beberapa pekan terakhir,” ujar dia. Perang Rusia di Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 telah menewaskan total sekitar 9.600 warga sipil hingga September 2023, menurut Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR). Populasi Ukraina sebelum perang tercatat sekitar 44 juta orang. Menurut PBB, invasi Rusia ke Ukraina telah membuat sekitar 14 juta warga Ukraina pergi meninggalkan rumah mereka.

ANtara

VOInews.id- Pakar hukum lingkungan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yulinda Adharani menilai Indonesia membutuhkan payung hukum khusus untuk energi terbarukan, karena penggabungan regulasi dengan energi baru justru kontraproduktif. "Istilah 'new energy' itu tidak dikenal di dunia internasional. Dan, ketika Indonesia seharusnya lebih ambisius dalam mencapai target bauran energi terbarukan, rencana regulasi yang sedang disusun malah tidak sejalan dengan ambisi itu," kata Yulinda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Energi baru adalah energi yang dihasilkan dari teknologi baru baik yang berasal dari sumber terbarukan maupun tidak terbarukan contohnya hidrogen dan nuklir.

Sementara, energi terbarukan berasal dari sumber daya energi yang berkelanjutan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, dan aliran air. Yulinda merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan energi terbarukan. Pertama, perlu ada lembaga atau badan khusus yang mengelola energi terbarukan agar capaian transisi energi terlaksana dengan baik. Kedua, jika tujuannya untuk transisi energi, lebih baik fokus pada energi terbarukan saja, sementara regulasi mengenai energi baru dimasukkan dalam perubahan undang-undang sektoral. Ketiga, perlu ada penguatan peran pemerintah daerah serta partisipasi publik dalam mengelola energi terbarukan.

Keempat, tetap memperhatikan lingkungan dan mengutamakan teknologi ramah lingkungan. Yulinda menilai Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) telah mempertimbangkan manfaat energi terbarukan bagi lingkungan, tetapi realisasi dari peraturan tersebut perlu dipertegas. "Karena bagaimana pun dalam draf yang sudah ada sekarang pun, sudah mengatur bahwa regulasi ini akan mempertimbangkan manfaatnya bagi lingkungan, hanya saja realisasi dari ketentuan itu yang masih perlu dipertegas," ujarnya.

Sementara itu, pengamat hukum lingkungan lulusan Universitas Indonesia Fajri Fadhillah mengatakan RUU EBET harus mempertimbangkan nilai keekonomian dari energi baru salah satunya manfaat kesehatan. "Sementara kita tahu, penggunaan energi baru yang bersumber dari bahan bakar fosil justru berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang, melalui penurunan kualitas udara," katanya. Fajri menambahkan pemerintah dan DPR sebaiknya hanya mengatur energi terbarukan yang sumber energinya berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sementara, ketentuan terkait energi baru yang sumbernya dapat berasal dari bahan bakar fosil tidak perlu ditambahkan dalam rancangan regulasi.

Antara

VOinews.id- Indonesia mendesak negara-negara anggota PBB untuk segera mengimplementasikan berbagai resolusi yang dihasilkan badan dunia tersebut guna menyelesaikan isu Palestina. Desakan tersebut dia sampaikan dalam Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, AS, pada Sabtu (23/9), sekaligus untuk menegaskan dukungan Indonesia bagi kemerdekaan bangsa Palestina—sesuai dengan berbagai parameter yang telah disepakati, termasuk di antaranya solusi dua negara.

“Parameter-parameter itu sudah disepakati di dalam PBB, sehingga yang saya tanyakan kepada anggota PBB adalah bagaimana kita melaksanakan semua resolusi yang ada,” kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring melalui YouTube Kemlu RI. “Banyak sekali resolusi yang dihasilkan, dan kalau implementasinya sesuai dengan resolusi-resolusi tersebut maka situasi dunia tidak akan seperti ini,” ujar dia, menambahkan. Retno pun menegaskan bahwa dukungan bagi Palestina terus disuarakan Indonesia dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Saya mendorong agar OKI dan negara-negara anggotanya terus mendukung Palestina,” tutur dia. Isu Palestina menjadi salah satu masalah yang paling disoroti dalam Sidang Umum PBB tahun ini, menyusul rencana normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi. Selama berbulan-bulan, kedua negara telah membahas kesepakatan untuk menormalisasi hubungan diplomatik, yang ditengahi oleh AS.

Normalisasi hubungan dengan Arab Saudi sangat diinginkan oleh Israel dan AS, karena status negara anggota OKI itu sebagai pemimpin dunia Arab dan dunia Islam. Namun, Kerajaan Saudi menandaskan bahwa kesepakatan apa pun menyangkut hubungan diplomatik dengan Israel harus dibarengi dengan pembentukan Negara Palestina.

Sebelumnya, sejumlah negara Arab telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel yaitu Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain dan Maroko. Normalisasi hubungan negara-negara Arab tersebut dengan Israel dikecam Palestina karena dianggap sebagai agresi dan pengabaian hak Palestina, terutama soal Yerusalem dan kemerdekaan negara Palestina sesuai perbatasan Juni 1967.

Antara

VOInews.id- Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka secara resmi Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang akan melibatkan ribuan peserta dari 38 provinsi se-Indonesia di lokasi utama di Kota Bandung pada 24-26 September 2023. Ketua panitia Kongres XXV PWI Marten Selamet Susanto menyampaikan ada perubahan tempat pembukaan dari semula kongres akan dibuka di Kota Bandung, kini rencananya dialihkan di Istana Negara, Jakarta pada 25 September 2023.

"Presiden karena sibuk, pembukannya itu besok dilakukan di Istana Negara. Jadi rombongan dari Bandung ke Jakarta," ucap Selamet saat dihubungi di Bandung, Minggu. Meski demikian, dia mengatakan peserta lainnya juga dapat melihat pembukaan Kongres XXV tersebut secara daring yang terpusat di eL Royale Hotel Bandung. "Ada 180 orang yang hadir di Istana Negara yakni perwakilan provinsi dan pengurus PWI Pusat, tetapi yang di Bandung bisa melihat," katanya.

Dia menjelaskan setiap cabang PWI provinsi berhak mengirimkan tiga perwakilan sebagai peserta kongres, dan maksimal lima peninjau, serta pengurus lainnya sebagai penggembira. "Karena diluar peserta kongres, ada peninjau di masing-masing provinsi lima selain peserta yakni peninjau dan juga penggembira lah istilahnya," ujarnya.

Selamet menyebut dalam kongres pada edisi kali ini, dipastikan sekitar 700 hingga 1.000 orang dari 38 provinsi hadir dalam Kongres XXV yang akan digelar hingga 26 September 2023 mendatang. Selain itu, dia menyampaikan dalam kongres yang digelar lima tahun sekali itu, selain merumuskan penyempuraan AD/ART di dalam organisasi, akan ada pemilihan ketua dan pengurus terpilih.

“Tujuan dari kongres pemilihan pengurus PWI pusat masa periode lima tahun 2023-2028 pengurus itu lengkap dari mulai ketua umum, dewan penasehat, dewan kehormatan, “ kata dia. Hingga saat ini dia mengatakan sudah ada beberapa nama calon yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat. Namun, nama-nama tersebut baru akan ditentukan saat kongres berlangsung. “Pimpinan sidang nanti menanyakan calon mendapat dukungan dari siapa saja, nanti ada ketentuan berapa persen dukungan dari provinsi, kalau memenuhi syarat bisa ditetapkan sebagai calon, kalau engga ya gagal gitu. Semua ditentukan di kongres nanti,” katanya.

Terlepas dari siapa yang akan terpilih nanti, Selamet berharap pada Kongres XXV yang digelar pada tahun ini bisa berlangsung dengan aman dan sukses untuk kemajuan bagi insan pers di Indonesia. “Kongres bisa dilaksanakan lancar sukses terpilih ketua untuk periode berikutnya itu aja berlangsung aman tidak ada gejolak yang berarti,” kata Selamet. Rangkaian Kongres PWI XXV ini diawali dengan welcome dinner di Gedung Sate, dengan para wartawan dan pengurus PWI yang dipimpin oleh Attal S Depari tersebut disambut langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja. "Kami harap acara ini berjalan sukses dan lancar untuk memberikan kontribusi yang lebih baik pada Indonesia," ucap Setiawan.

Antara