VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa Jerman mendukung reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang sesuai dengan kondisi dan tantangan global saat ini. Saat menyampaikan pidatonya dalam sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, Selasa (19/9), Scholz mengatakan bahwa komposisi Dewan Keamanan saat ini adalah contoh paling jelas bahwa organisasi tersebut tidak mewakili realitas dunia yang multipolar. Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 negara.

Lima negara di antaranya merupakan anggota tetap, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, China, dan Rusia. Para anggota tetap ini memiliki wewenang lebih besar, yakni hak veto yang memungkinkan mereka mencegah atau membatalkan adopsi resolusi Dewan Keamanan. Dengan kata lain, jika ada satu saja anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menolak maka keputusan tidak bisa dibuat. Sementara 10 negara lainnya adalah anggota bergilir atau tidak tetap.

Anggota tidak tetap memiliki periode keanggotaan dua tahun. “Tentunya Afrika pantas mendapatkan keterwakilan yang lebih besar, demikian juga dengan Asia dan Amerika Latin,” ujar Scholz dalam transkrip resmi yang dirilis PBB melalui situs webnya.

Reformasi Dewan Keamanan PBB merupakan wacana yang sudah bergulir cukup lama. Salah satu negara yang kerap menyerukan reformasi itu adalah Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Juli lalu mengatakan bahwa DK PBB harus direformasi sesuai dengan realitas yang ada. Menurut dia, dominasi negara-negara Barat pada badan tersebut harus diseimbangkan. Lavrov menyatakan bahwa Moskow akan berupaya untuk memperluas keanggotaan DK PBB guna memberikan lebih banyak perwakilan kepada negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam pembukaan Sidang Majelis Umum PBB, Selasa (19/9), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan kebutuhan untuk mereformasi DK PBB yang mencerminkan realitas dunia saat ini.

“Reformasi adalah pertanyaan soal kekuasaan. Saya tahu, ada banyak kepentingan dan agenda yang saling bersaing. Namun, alternatifnya adalah reformasi bukan status quo. Alternatif di luar reformasi adalah fragmentasi yang kian jauh. Reformasi atau perpecahan,” katanya. Dia menambahkan mereformasi Dewan Keamanan juga berarti mendesain ulang arsitektur keuangan internasional yang universal dan berfungsi sebagai jaring pengaman global bagi negara-negara berkembang yang sedang dalam kesulitan.

Antara

VOinews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan perbaikan dan pelebaran pada jalur alternatif Puncak, Jawa Barat. "Jika ingin meningkatkan potensi wisata di kawasan di Kecamatan Sukamakmur selain sebagai jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor, maka jalannya juga harus lebih baik, untuk itu harus dilebarkan dengan standar sekitar 5,5 hingga 6 meter," ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Adapun perbaikan jalan daerah yang dimaksud yaitu ruas Sukamakmur-Sukawangi dan ruas Mengker Gunung Batu yang menjadi jalur alternatif wisatawan menuju Puncak Bogor.

Basuki memastikan bahwa penanganan jalan-jalan daerah yang rusak sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah telah dimulai secara serentak di seluruh Nusantara dimulai sejak akhir Juli 2023. "Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia sepanjang 2.800 km jalan raya dan 2.300 meter jembatan. Di Jawa Barat ada 15 ruas jalan yang dibangun, di antaranya ada di Kabupaten Bogor.

Semua ditargetkan selesai pada bulan Desember 2023 termasuk ruas jalan ini,” katanya. Kegiatan preservasi jalan Sukamakmur - Sukawangi dilaksanakan sejak 30 Agustus 2023 dengan nilai kontrak Rp38,96 miliar. Konstruksinya dilaksanakan PT Hutama Prima dengan panjang penanganan 6,64 Km. Sedangkan untuk ruas Mengker Gunung Batu pekerjaannya dilaksanakan oleh PT Bengkel Konstruksi Mandiri dengan nilai kontrak Rp14,94 miliar sejak 30 Agustus 2023 dengan pekerjaan berupa rekonstruksi jalan sepanjang 2,93 km. Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, dengan adanya proyek pembangunan jalan di Kecamatan Sukamakmur ini diharapkan menjadikan Sukamakmur benar-benar menjadi makmur. Pembangunan jalan ini sudah direncanakan sampai tahun 2024 sampai Kecamatan Citeureup.

“Artinya masyarakat yang menuju Puncak bisa menggunakan jalan ini, yang tembus ke Cipanas sebagai jalan alternatif. Ini mengurangi beban volume kendaraan di kawasan Puncak, sehingga perjalanan ke destinasi wisata lebih lancar. Terobosan Menteri PUPR melalui inpres ini betul-betul sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat, dan kami terus mengawal pembangunannya,” kata Mulyadi.

Antara

VOInews.id- Sekjen PBB pada Rabu (20/9/2023) mendesak para pembuat kebijakan global untuk membuka pembiayaan yang lebih baik dan mengatasi kesenjangan keuangan yang besar, seiring kemajuan pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengalami kemunduran untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. “Ada kesenjangan yang mencolok dan semakin besar antara negara-negara yang dapat mengakses pendanaan dengan persyaratan yang wajar - dan negara-negara yang tidak dapat mengaksesnya, dan semakin tertinggal,” Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pernyataannya pada Dialog Tingkat Tinggi PBB tentang Pembiayaan. untuk Pembangunan, pada sesi ke-78 Majelis Umum PBB.

“Negara-negara berkembang menghadapi biaya pinjaman hingga delapan kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara Eropa pada khususnya, dan ini adalah jebakan utang,” kata Guterres, seraya mencatat bahwa kesenjangan pembiayaan SDG telah menjadi sebuah jurang yang diperkirakan mencapai 3,9 triliun dolar AS per tahun. Diadakan setiap empat tahun sekali sejak tahun 2015, setelah diadopsinya Agenda Aksi Addis Ababa - peta jalan untuk pendanaan SDGs - Dialog Tingkat Tinggi mengenai Pembiayaan Pembangunan tahun 2023 berlangsung pada saat yang kritis, ketika hanya sekitar 15 persen dari target SDG yang tercapai.

Prospek perekonomian yang menantang di tengah dampak pandemi COVID-19, konflik, dan perubahan iklim yang semakin parah telah menjadikan pendanaan untuk SDGs semakin mendapat tekanan. Negara-negara anggota menyambut baik usulan Sekretaris Jenderal PBB mengenai Stimulus SDGs sebesar setidaknya 500 miliar dolar AS per tahun untuk secara signifikan meningkatkan pembiayaan jangka panjang yang terjangkau dalam pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim.

Mereka juga mendukung seruannya untuk melakukan reformasi yang lebih mendalam dan berjangka panjang terhadap arsitektur keuangan internasional, yang saat ini gagal menjadi jaring pengaman bagi semua negara dan memperburuk kesenjangan. “Jelas bahwa permasalahan sistemik dalam pendanaan pembangunan berkelanjutan memerlukan solusi sistemik: reformasi arsitektur keuangan global,” kata Sekjen PBB, yang mencatat bahwa arsitektur tersebut diciptakan pada saat banyak negara berkembang saat ini masih berada di bawah tekanan. pemerintahan kolonial dan sangat condong ke arah negara maju. “Saya mengulangi seruan saya untuk momen baru Bretton Woods ketika negara-negara bersatu untuk menyepakati arsitektur keuangan global yang mencerminkan realitas ekonomi dan hubungan kekuasaan saat ini,” kata Guterres.

Sekjen PBB mengatakan “dunia yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu si kaya dan si miskin” sudah mendorong krisis kepercayaan global. “Bersama-sama, kita harus mengubah momen krisis ini menjadi momen peluang, menemukan solusi pendanaan bersama untuk membangun kembali solidaritas global, dan menciptakan momentum baru untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim,” tambahnya. Dengan mengusung tema “Membiayai SDGs untuk dunia di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal,” acara satu hari ini akan menampilkan solusi-solusi kreatif, ambisius, dan layak secara politik oleh para pemimpin dunia, kepala lembaga keuangan internasional, dan bank pembangunan multilateral (MDB), perwakilan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk memobilisasi sumber daya, menghasilkan tindakan dan memulihkan momentum untuk mencapai SDGs.

Antara

VOinews.id- Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa dirinya sebagai Presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat menjawab isu yang menyebut dirinya meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir di Pilpres 2024. "Urusan capres, urusan cawapres itu urusan partai. Urusan partai atau koalisi partai. Bukan urusan Presiden.

Sudah," jawab Presiden singkat di sela kegiatannya meninjau stok dan harga bahan pokok Pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta, Selasa. Sebelumnya Ketua DPW PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Chudlori yang akrab disapa Gus Yusuf menyebut Jokowi meminta partainya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir di Pilpres 2024. Sementara PKB sudah mengusung Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan.

ANtara