VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengecek satu per satu perusahaan tambang yang tidak memperbaiki lahan bekas kegiatan tambangnya. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE), di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin. “Saya ingatkan kalo di sini ada perusahaan tambang yang hadir, setelah menambang harus diperbaiki lahan itu.

Setuju? Jangan langsung ditinggal, dibiarkan, akan saya cek satu per satu,” ujar Presiden Jokowi di Jakarta, Senin. Presiden Jokowi mengatakan saat ini sudah ada peraturan baru dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bahwa setiap perusahaan tambang harus memiliki pusat persemaian.

“Harus punya nursery center sehingga setiap habis nambang langsung ditanam, langsung ditanam, langsung ditanam, supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan semakin parah. Wajib karena sudah ada peraturan menterinya, baru saja keluar,” tegas Presiden Jokowi.

Dia menyampaikan dunia sekarang ini sedang bertransisi menuju kepada ekonomi hijau. Semua negara mengarahkan fokusnya pada ekonomi hijau karena semua negara takut terhadap perubahan iklim yang ada. “Sekali lagi transisi menuju ekonomi hijau.

Semua negara sekarang ini daur ulang sampah dikerjakan, produksi produk-produk industri hijau dikerjakan, kendaraan listrik dimulai, semua dibangun,” ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan banyak negara yang sudah menggunakan bio diesel dan bio etanol.

Indonesia, kata dia, juga sudah memulai industri baterai untuk kendaraan listrik. “Kita juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membangun industri baterai kendaraan listrik. Karena kita punya bahan bakunya di sini. Nikel kita punya, kobalt kita punya, mangan kita punya,” ucap Presiden Jokowi.

Meski demikian dia mengingatkan agar perusahaan tambang, termasuk perusahaan tambang bahan baku baterai listrik, untuk mengikuti kewajiban memperbaiki lahan bekas tambang sesuai dengan Peraturan Menteri LHK.

Antara

VOInews.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempersiapkan enam teknologi guna optimalisasi Penangkapan Ikan Terukur Elektronik (e-PIT) dalam transformasi digital perikanan tangkap untuk mengatasi kendala komunikasi maritim di Indonesia.

“Ada enam teknologi yang disiapkan yaitu satelit komunikasi, satelit Nano, drone udara, drone laut, sensor, dan radar untuk pengelolaan sumber daya perikanan dan pelaporan online tangkapan ikan,” kata Plt Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi KKP Aulia Riza Farhan saat Bincang Bahari di Jakarta, Senin. Aulia menambahkan saat ini masih belum ada teknologi komunikasi maritim yang bisa mengirimkan data atau komunikasi langsung secara sewaktu.

“Satelit komunikasi sangat kami butuhkan untuk mendapatkan informasi yang sedang di bangun KKP,” ujarnya. Dia menuturkan pelayanan digital tersebut merupakan desain utama dari program KKP dalam transformasi dari integrasi data menuju kolaborasi network untuk keterpaduan layanan digital nasional.

“Pada 2024 mendatang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) bisa diterapkan melalui aplikasi e-PIT untuk membantu memantau aktivitas nelayan dan kapal di laut,” tutur Aulia. Selain itu, dia menjelaskan pelaku usaha perikanan di Indonesia itu sudah sampai selatan Maldives dan sebelah baratnya sampai ke Perth.

“Luas wilayah Indonesia dari perairan sampai laut lepas jadi cakupannya seluruh laut komunikasi maritim ini sangat penting untuk keselamatan kapal perikanan Indonesia,” katanya. Aulia mengungkapkan kebutuhan komunikasi maritim di Indonesia sangat diperlukan untuk membuat Ocean Big Data yang menjadi fokus utama KKP agar eksploitasi di laut Indonesia teratur.

“Sejalan arahan Pak Menteri bahwa ekologi itu sebagai ‘panglima’ sehingga ekologi itu berada di depan baru di eksploitasi sehingga benar-benar optimal dan dapat dimanfaatkan untuk negara,” ungkap Aulia. Asisten Khusus Menteri KP Bidang Tugas Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto pada kesempatan yang sama mengatakan aplikasi e-PIT merupakan teknologi yang diinisiasi KKP untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan PNBP pascaproduksi dan kebijakan PIT bagi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. “Aplikasi itu terintegrasi dengan layanan lain, seperti perizinan usaha, izin pelayaran serta regulasi lainnya terkait aktivitas kelautan dan perikanan,” kata Doni.

Antara

Antara

VOInews.id- Juru bicara Istana Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov, Senin, mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB memerlukan transformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensinya. Proses reformasi tersebut memerlukan persetujuan semua anggota dan Rusia akan memperluas badan tersebut dengan negara-negara baru yang telah memperoleh pengaruh internasional, kata Peskov kepada wartawan dalam konferensi pers di Moskow.

"Pembicaraan ini harus dimulai, kami telah membicarakan hal ini berulang kali," katanya, menambahkan bahwa reformasi memerlukan "negosiasi yang sangat rumit dan panjang." Saat ini, Dewan Keamanan PBB memiliki lima anggota permanen -- Inggris, China, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat, yang setiap negara memiliki hak veto. Sedangkan sepuluh negara anggota dipilih untuk masa jabatan dua tahun dan berstatus anggota tidak tetap.

Mengomentari pernyataan Kanselir Jerman Olaf Scholz tentang perlunya penarikan pasukan Rusia dari Ukraina, Peskov mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan Berlin tidak memahami situasinya. "Ini adalah refleksi Scholz. Kecil kemungkinan refleksi ini menunjukkan bahwa pihak Jerman memahami kenyataan, memahami keadaan yang sebenarnya terjadi," katanya.

Rusia meluncurkan "operasi militer khusus" di Ukraina pada Februari tahun lalu untuk "denazifikasi" dan "demiliterisasi" Ukraina, dan melindungi penduduk berbahasa Rusia di negara tetangga tersebut. Namun Barat menyebutnya sebagai "perang agresi."

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Satu dari 10 orang di Jepang saat ini berusia 80 tahun atau lebih, sementara rasio warga lanjut usia (lansia) dibanding total populasi naik ke rekor tertinggi, tunjuk data kementerian pada Minggu (17/9). Warga lansia di Jepang, yang mencakup warga berusia 65 tahun ke atas, mencatat persentase tertinggi dalam sejarah, yakni 29,1 persen dari total populasi, menurut statistik demografi yang diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang sehari sebelum libur Hari Penghormatan Warga Lanjut Usia di negara itu.

Hal tersebut menjadikan Jepang sebagai negara dengan persentase warga lansia tertinggi di antara 200 negara dan kawasan di seluruh dunia. Namun, jumlah warga lansia menunjukkan penurunan pertama sejak pencatatan dimulai pada 1950, turun sekitar 10.000 dibandingkan tahun lalu, menjadi 36,2 juta orang hingga Jumat (15/9), papar data tersebut.

Jumlah warga berusia 75 tahun ke atas telah melampaui 20 juta untuk pertama kalinya. Jumlah warga yang berusia 80 tahun ke atas bertambah 270.000 orang dibandingkan tahun lalu menjadi 12,5 juta orang, atau lebih dari 10 persen populasi Jepang. Di sisi lain, populasi lansia yang masih bekerja terus bertambah, meningkat selama 19 tahun beruntun per 2022 menjadi total 9,12 juta. Tingkat penyerapan tenaga kerja di kalangan warga lansia juga meningkat menjadi 25,2 persen.

Dengan hampir satu dari setiap tujuh orang yang bekerja di negara tersebut dianggap sebagai warga lansia, rasio warga lansia yang bekerja di Jepang adalah yang tertinggi di antara perekonomian-perekonomian besar lainnya. Di saat negara itu menghadapi penurunan angka kelahiran dan krisis tenaga kerja di tengah populasi yang semakin menua, kementerian tersebut mengatakan bahwa rasio ini diperkirakan akan terus meningkat.

Antara