Akbar
September
VOInews.id- Rusia meminta pihak-pihak yang bertikai di wilayah Nagorno-Karabakh agar menghentikan pertumpahan darah dan permusuhan, serta kembali menerapkan perjanjian gencatan senjata, kata Kementerian Luar Negeri Rusia pada Rabu pagi.
“Sehubungan dengan meningkat tajamnya konfrontasi bersenjata di Nagorno-Karabakh, kami mendesak pihak-pihak bertikai agar segera menghentikan pertumpahan darah, menghentikan permusuhan dan menghindarkan korban sipil," kata kementerian itu dalam pernyataan yang diposting dalam akun Telegram mereka. Pada Selasa, Azerbaijan mengerahkan pasukan yang didukung serangan artileri ke Nagorno-Karabakh yang dikuasai Armenia. Tindakan Azerbaijan itu menjerumuskan kembali wilayah yang memisahkan diri itu ke dalam kekerasan, sehingga memperbesar ancaman terjadinya lagi perang antara Azerbaijan dan tetangganya, Armenia.
Sumber: Reuters
September
VOInews.id- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan rencana penyelamatan global untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Di setengah jalan implementasi SDG, hanya 15 persen dari target yang berjalan sesuai rencana dan banyak yang mengalami kemunduran, jelas Guterres dalam pembukaan KTT yang menambahkan alih-alih tidak meninggalkan siapa pun, dunia berisiko meninggalkan SDG. Oleh karena itu, SDG memerlukan rencana penyelamatan global, ujarnya.
Guterres menyerukan aksi untuk mengurangi kelaparan, transisi yang lebih cepat ke energi terbarukan, penyebaran manfaat dan peluang digitalisasi yang lebih luas, pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dan kaum muda, pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial, serta aksi iklim. "Jadi, SDG bukan sekadar sebuah daftar tujuan. SDG membawa harapan, impian, hak, dan ekspektasi masyarakat di mana pun.
Dan SDG memberikan jalur yang paling pasti untuk memenuhi kewajiban kita berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang kini memperingati tahun ke-75," kata Guterres. Delapan tahun lalu, sejumlah negara anggota PBB mengadopsi SDG yang bukan merupakan janji yang dibuat satu sama lain sebagai diplomat melainkan sebuah janji kepada masyarakat.
Hal itu untuk masyarakat yang terimpit di bawah roda kemiskinan, masyarakat yang kelaparan di dunia yang berkelimpahan, anak-anak yang tidak mendapat akses di ruang kelas, keluarga-keluarga yang melarikan diri dari konflik, orang tua yang tak berdaya menyaksikan anak-anak mereka meninggal karena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Selain itu, tambah Guterres, juga untuk orang-orang yang kehilangan harapan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan atau jaring pengaman, seluruh masyarakat benar-benar berada di ambang kehancuran karena perubahan iklim.
Antara
September
VOinews.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menilai bahwa Indonesia telah menjadi salah satu tujuan investasi properti terbaik di dunia. “Indonesia telah menjadi tujuan investasi properti terbaik di dunia. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yakni sekitar 273 juta jiwa, dan bonus demografi yang akan terjadi sampai beberapa tahun ke depan, permintaan properti di Indonesia khususnya untuk smart and green city, akan semakin meningkat pula,” kata Menko Airlangga dalam acara The International Real Estate Federation (FIABCI) Trade Mission 2023 melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu. Menko Airlangga menjelaskan, melalui tema Green Cities for Greener Future, industri properti Indonesia juga menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam konteks kota ramah lingkungan.
Konsep tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan lingkungan. Ia memberikan contoh penerapan konsep tersebut terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dibangun dengan visi kota hijau. Agar mampu mencapai efisiensi dan konservasi energi, dilakukan penggabungan desain bangunan ramah lingkungan (green building) dengan memanfaatkan sistem pengelolaan air melingkar dan pendingin distrik.
“Dukungan Pemerintah terhadap konsep pembangunan hijau telah ditunjukkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Struktur Bangunan Gedung yang memuat ketentuan penerbitan sertifikat bangunan ramah lingkungan,” jelasnya.
Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan memperbaiki iklim investasi di Indonesia termasuk di sektor properti. Hal itu karena sektor properti mempunyai peran penting yang memberikan efek ganda atau multiplier effect signifikan terhadap sekitar 174 industri pendukung properti seperti konstruksi, tenaga kerja, dan bahan bangunan. Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan bahwa kontribusi industri properti sebagai salah satu sektor unggulan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan kedua 2023 tercatat sebesar 9,43 persen untuk sektor konstruksi dan 2,40 persen untuk sektor perumahan atau real estate.
Meskipun sektor perumahan atau real estate pada kuartal II-2023 masih menunjukkan penurunan sebesar 12,30 persen secara tahunan (yoy), namun penjualan rumah berukuran besar mengalami peningkatan sebesar 15,11 persen yoy. Dari sisi permintaan, Indeks Permintaan Properti Komersial kategori sewa tumbuh sebesar 5,87 persen yoy dan Indeks Permintaan Properti Komersial kategori penjualan meningkat 0,36 persen yoy pada kuartal II-2023.
Menko Airlangga menilai peningkatan indeks permintaan itu dapat menimbulkan momentum positif dalam industri properti komersial, termasuk berpotensi meningkatkan aktivitas dan penjualan properti di Indonesia secara keseluruhan. “Guna mendorong peningkatan permintaan dan investasi di sektor properti, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Loan to Value 100 persen dan Financing to Value untuk kredit properti yang berlaku hingga 31 Desember 2023,” pungkasnya.
Antara
September
VOInews.id- Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pembangunan ekosistem energi baru terbarukan (EBT), untuk memerangi krisis iklim, polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. "Meningkatnya emisi gas rumah kaca, pencemaran udara dan air, serta kerusakan ekosistem menjadi masalah serius yang mengancam keseimbangan Bumi. Salah satu solusi utama untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membangun ekosistem energi baru terbarukan yang berkelanjutan," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Hal itu disampaikan Puan, usai menghadiri puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2023, di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kegiatan itu merupakan ajang untuk mengenalkan aktualisasi kerja dan langkah-langkah korektif kebijakan pemerintah, serta implementasinya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. "Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan peningkatan drastis dalam penggunaan energi terbarukan, yang membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan," jelasnya.
Dia mencontohkan, dalam memajukan ekosistem EBT untuk memerangi krisis iklim, DPR juga sudah berperan serta dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik gedung wakil rakyat. Panel surya pada PLTS itu terpasang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tepatnya di taman energi DPR yang berada di depan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura. PLTS di Taman Energi DPR saat ini digunakan untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR. Puan mengatakan, penggunaan panel surya di kompleks parlemen menjadi komitmen DPR dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim.
"Energi terbarukan tidak hanya lebih bersih, tetapi juga lebih berkelanjutan, karena sumber dayanya dapat diperbaharui tanpa batas, berbeda dengan bahan bakar fosil yang semakin terbatas," katanya menegaskan.
Festival LIKE 2023 juga merupakan rangkaian kegiatan persiapan Indonesia dalam rangka COP-28 UNFCC yang akan diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada November mendatang. COP-28 sebutan lain dari Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2023 atau Konferensi Para Pihak UNFCCC (United Nations Framework on Climate Change Conference). UNFCC adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim.
ANtara