Akbar

Akbar

05
July

 

VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan tiba di Bandara International Jacksons, Port Moresby, Papua Nugini, dan disambut langsung oleh Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape pada Rabu. Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu, PM James Marape menyambut langsung kedatangan Presiden Jokowi yang baru saja menyelesaikan kunjungan kerja di Australia pada 3-4 Juli 2023.

PM Marape pun memperkenalkan para penyambut dari delegasi Papua Nugini yakni Menteri Acara Kenegaraan Justin Tkachenko, Gubernur Ibu Kota Negara Powes Parkop, Kepala Sekretariat Departemen Pemerintahan Kantor PM dan NEC Ivan Pomaleu, Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Elias Wohengu, dan Panglima Angkatan Bersenjata Mayor Jenderal Mark Goina.

Sementara itu dari pihak Indonesia, nampak menyambut kedatangan Kepala Negara yaitu Duta Besar RI untuk Papua Nugini Andriana Supandy dan Atase Pertahanan KBRI Port Moresby Kolonel Inf Piter Dwi Ardianto. Usai perkenalan, kedua pemimpin menuju panggung kehormatan dengan iringan dentuman meriam untuk kemudian mendengarkan lagu kebangsaan.

PM Marape kemudian mempersilakan Presiden Jokowi untuk melakukan pemeriksaan pasukan jajar kehormatan. Setelah itu, Presiden Jokowi bersama PM Marape berdiri di panggung kehormatan untuk kembali mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara.

Usai menjalani upacara penyambutan yang berlangsung sekitar 30 menit, Presiden Joko Widodo kemudian menyaksikan tarian 'Hiri Motu' sebelum menuju mobil untuk melanjutkan kegiatan berikutnya.

 

antara

05
July

 

VOInews.id- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 612 triliun pada tahun 2023. "Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun atau sekitar 40 miliar dolar AS," katanya melalui video dalam diskusi pada acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) yang diikuti di Badung, Bali, Rabu.

Menurut konstitusi, Menkeu Sri mengatakan Pemerintah Indonesia harus membelanjakan 20 persen dari anggaran untuk pendidikan. Dia mengatakan anggaran ini dialokasikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. "Hal ini untuk menunjukkan bahwa struktur pengelolaan pendidikan, dari pendidikan dasar sampai sekolah menengah atas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ujarnya.

Sebagian besar anggaran pendidikan, sambungnya, dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah, karena komposisi demografi Indonesia yang masih didominasi oleh usia muda. Dia menyebutkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara terorganisir, serta bertanggung jawab atas pengeluaran pendidikan dasar menjadi sangat penting. Dia mengungkapkan prioritas Indonesia pada peningkatan pendidikan, seperti membangun bangunan fisik di sejumlah sekolah yang ada di Indonesia menjadi sebuah pencapaian dalam 20 tahun terakhir. "Ini benar-benar merupakan tantangan besar mengingat bahwa kita sangat besar secara geografis dan populasi yang tidak merata," tuturnya.

Dia menyebutkan sejak tahun 2005, pemerintah juga memperkenalkan bantuan yang langsung diberikan kepada sekolah atau kami sebut sebagai Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, sambungnya, bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan rentan, pemerintah juga telah memberikan beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimulai sejak tahun 2014.

Dengan hal tersebut, angka pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan substansial dengan peningkatan pendaftaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 35,18 menjadi 35 ,28 persen, Sekolah Dasar (SD) dari 27,2 menjadi 29,10 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 82,6 menjadi 95,9 persen, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 52,8 menjadi 73,15 persen.

 

antara

05
July

 

VOInews.id- Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kembalinya inflasi pada bulan Juni 2023 ke kisaran sasaran 2 persen sampai 4 persen secara tahunan (year-on year/yoy) tak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter BI. Adapun pada Juni 2023, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan menurun menjadi 3,52 persen (yoy) dari bulan sebelumnya sebesar 4 persen (yoy). Jika dilihat secara bulanan, inflasi bulan lalu tercatat sebesar 0,14 persen (month-to-month/mtm).

"Ke depan, BI meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran 2 persen (yoy) sampai 4 persen (yoy) pada sisa tahun 2023," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa. Selain berkat kebijakan moneter, ia menuturkan penurunan inflasi juga terjadi karena eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Inflasi IHK pada Juni 2023 terutama dipengaruhi oleh inflasi inti (core inflation). Inflasi inti tercatat sebesar 0,12 persen (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 0,06 persen (mtm). Perkembangan inflasi inti sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat seiring penambahan hari cuti bersama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.

 

antara

 

 

05
July

 

VOInews.id- Inggris mencatatkan bulan Juni terpanasnya sejak pencatatan dimulai pada 1884 dengan perubahan iklim sebagai faktor pemicu utama, demikian diungkapkan oleh Met Office, layanan meteorologi nasional negara itu.

Rata-rata suhu pada Juni tahun ini di Inggris mencapai 15,8 derajat Celsius, 0,9 derajat lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya, yakni 14,9 derajat Celsius, yang tercatat pada tahun 1940 dan 1976. Para ilmuwan Met Office menemukan bahwa peluang bagi bulan Juni di tahun-tahun lainnya untuk melampaui rekor sebelumnya telah meningkat dua kali lipat sejak 1940-an.

"Bersamaan dengan variabilitas alami, pemanasan atmosfer Bumi akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia sebagai latarnya telah meningkatkan kemungkinan tercapainya rekor suhu tertinggi," ujar Paul Davies, kepala ahli meteorologi sekaligus principal fellow bidang cuaca ekstrem dari Met Office.

"Pada 2050-an nanti, peluang untuk melampaui rekor sebelumnya, yaitu 14,9 derajat Celsius, dapat mencapai sekitar 50 persen, atau setiap dua tahun sekali," ujar Davies, menambahkan bahwa setelah tahun 2050-an, kemungkinannya "sangat ditentukan" oleh emisi gas rumah kaca.

 

antara