VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Senin meluncurkan Program Wirausaha Merdeka 2023, yang merupakan bagian dari kebijakan Kampus Merdeka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim pada acara peluncuran program menyampaikan bahwa Program Wirausaha Merdeka 2023 merupakan lanjutan dari Program Wirausaha Merdeka yang diluncurkan tahun 2022.

"Mari kita buktikan dengan memberikan ruang yang luas agar mahasiswa dapat lebih bergerak dan berkarya di bidang kewirausahaan," katanya pada acara peluncuran Program Wirausaha Merdeka 2023 yang diikuti via daring di Jakarta. Dia menyampaikan bahwa Program Wirausaha Merdeka tahun 2022 mendapat respons positif dan pesertanya mencapai 11.405 orang dari 87 perguruan tinggi negeri dan 366 perguruan tinggi swasta.

"Maka, tahun ini kami ingin mengundang lebih banyak lagi mahasiswa untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini," kata Nadiem. Dia mengemukakan bahwa mahasiswa dituntut mempelajari multi-disiplin ilmu untuk membekali diri guna menghadapi berbagai tantangan setelah masa kuliah. Sebagai contoh, ia menyampaikan, mahasiswa Desain Komunikasi Visual bisa mempelajari ilmu tentang bisnis dan pemasaran dengan mengikuti Program Wirausaha Merdeka agar bisa membuat prototipe bisnis bidang desain yang nantinya bisa dia kembangkan.

"Dengan lulusan yang memiliki bekal, kita bantu program pemerintah menerbitkan satu juta wirausaha baru pada 2024," kata Nadiem. Program Wirausaha Merdeka memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuan wirausaha melalui aktivitas di luar perkuliahan. Bekerja sama dengan perguruan tinggi pelaksana program, kementerian mengembangkan pembelajaran wirausaha untuk mengasah kemampuan wirausaha, meningkatkan pengalaman wirausaha, serta memperkuat daya kerja mahasiswa.

antara

VOInews.id- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memastikan ketersediaan hewan kurban secara nasional dalam kondisi aman dan sehat sehingga masyarakat yang ingin berkurban tidak perlu khawatir. Hal tersebut ia sampaikan saat mengecek langsung ketersediaan hewan kurban di Kandang Kelompok Ternak milik PT. Bima Jaya Farm yang berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat.

“Kami hari ini melakukan pengecekan on the spot, tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menampung sapi, kerbau dan hewan lainnya dalam rangka persiapan Idul Kurban yang sebentar lagi akan berlangsung” jelas Mentan SYL usai mengecek kandang bersama jajarannya di Bogor, Senin. Depo Sapi Qurban Bima Jaya Farm yang di cek langsung Mentan SYL menampung 900 ekor sapi yang 90 persen diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 150 kambing / domba.

Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) seluruh hewan kurban disini dipastikan telah mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Bahkan usai meninjau depo ini, Mentan menyebut bahwa semua hewan kurban dalam kondisi sehat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. “Hari ini saya cek ear tag, jadi semua hewan kurban yang dari daerah, NTT, NTB maupun Sulawesi harus ada ear tag, dan saya cek tadi yang disini, ada semua,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menekankan pihaknya bersama dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota senantiasa berkoordinasi untuk mempersiapkan hewan kurban tahun ini dalam segala aspek. Ia mengaku telah membentuk tim gugus tugas yang setiap minggunya melaporkan kesiapan hewan kurban di tingkat daerah.

“Tahun ini, saya pastikan Kementan mempersiapkan hewan kurban dengan jauh lebih baik dalam segala aspek, tentu Kementan bersama dengan kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia,” terangnya. Diketahui, ketersediaan hewan kurban saat ini dalam kondisi cukup bahkan surplus. Kementan mencatat ketersediaan hewan kurban 2023 secara nasional baik sapi, kerbau, kambing maupun domba mencapai 2.737.996 ekor, sementara kebutuhan hewan kurban tahun ini diproyeksikan sebanyak 1.743.051 ekor atau meningkat 2 persen dari tahun sebelumnya.

antara

VOinews.id- Kremlin menyatakan keputusan Rusia dalam menolak bantuan PBB di kawasan pendudukan Rusia di Ukraina yang diterjang banjir akibat bendungan Kakhovka yang jebol, didasari pertimbangan keamanan dan "nuansa-nuansa lain".

PBB menyatakan Rusia menolak tawaran bantuan ketika jumlah korban meninggal terus bertambah dan kadar air kotor memaksa sejumlah pantai di Ukraina selatan ditutup. Jebolnya bendungan yang dikuasai Rusia itu pada 6 Juni memkicu banjir di seantero Ukraina selatan dan bagian Kherson yang dikuasai Rusia, menghancurkan rumah-rumah dan lahan pertanian, serta memutus pasokan kebutuhan untuk penduduk.

Kepada wartawan yang menanyai mengapa Rusia menampik uluran tangan PBB, Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan banyak sekali masalah di sana.

"Bagaimana bisa menyeberang jika terjadi kontak senjata (antara pasukan Rusia dan Ukraina) dan memastikan keamanan, Anda tahu terus terjadi bombardemen di sana, provokasi terus-menerus, serta objek sipil dan warga yang dibom, rakyat sekarat," kata Peskov. "Itulah sebabnya masalah ini sulit sekali, sungguh sulit memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Dan ada banyak nuansa lainnya," pungkas Peskov.

antara

VOInews.id- Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg pada Senin mengungkapkan tidak berencana memberikan undangan resmi kepada Ukraina untuk mengikuti KTT NATO pada Juli nanti. “Kami tidak membahas masalah undangan resmi. Apa yang kami bahasa adalah bagaimana makin mendekatkan Ukraina ke NATO," kata Stoltenberg dalam konferensi pers bersama dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Berlin. Dia mengungkapkan ada konsultasi yang sedang berlangsung, tetapi enggan menyampaikan hasilnya.

“KTT Vilnius pada Juli akan menetapkan visi untuk masa depan Ukraina sebagai anggota keluarga Euro-Atlantik yang demokratis dan independen,” tambah Stoltenberg. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya menuntut ada keputusan yang "jelas" mengenai jalan Ukraina masuk NATO pada KTT di Vilnius bulan depan.

Jika sama sekali tidak ada keputusan soal itu, Zelenskyy memandang tidak ada gunanya hadir dalam pertemuan itu. Stoltenberg menekankan bahwa sekutu akan “menegaskan kembali dukungan teguhnya kepada Ukraina” dalam perang melawan Rusia. Sementara itu, Kanselir Jerman menegaskan kembali bahwa "NATO tidak akan terlibat" dalam perang Ukraina.

“Kita harus bersiap bahwa perang agresi Rusia mungkin memakan waktu lama. Kita sedang bersiap menghadapi hal itu dan kita menyesuaikan kebijakan sesuai dengan itu. Jerman akan mendukung Ukraina selama itu diperlukan,” kata Scholz. Pembicaraan Stoltenberg dan Scholz di Berlin fokus kepada persiapan KTT NATO di Vilnius.

antara