VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Maritim) RI Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan negara-negara berkembang berhak untuk tumbuh menjadi negara maju. Luhut menjelaskan pesan itu harus disuarakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia terutama saat menghadapi berbagai tekanan dari blok-blok dagang yang dikuasai oleh negara-negara maju. “Kami tidak menentang negara-negara maju, tetapi negara-negara berkembang punya hak untuk menjadi negara berpendapatan tinggi.

Itu pesan penting yang harus disuarakan,” kata Luhut saat memberikan pidato pada Jakarta Geopolitical Forum Ke-7 2023 di Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan negara-negara berkembang banyak yang memiliki sumber daya alam mineral melimpah. Dengan demikian, hilirisasi sumber daya alam pun menjadi salah satu cara bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan pendapatan sekaligus pertumbuhan ekonominya demi “naik kelas” dari negara berpendapatan menengah (middle-income country) ke negara berpendapatan tinggi (high-income country) atau negara maju. “Indonesia banyak mendapatkan manfaat dari hilirisasi industri dengan memanfaatkan satu item (mineral) yaitu nickel ore (bijih nikel).

Dari nickel ore (menjadi bahan) untuk membuat baterai, kemudian dari iron steel jika diurai lagi ke bawah ada banyak yang dapat diolah, dan itu membuka banyak pekerjaan, mencetak banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan menciptakan banyak hal,” kata Menko Marves RI.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan keputusan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menentang kebijakan Indonesia melarang ekspor bahan-bahan mentahnya, termasuk nickel ore, ke luar negeri.

“Mengapa kami tidak diperbolehkan untuk mengolah sendiri mineral-mineral kami? Mengapa kami harus mengekspor itu? Mengapa WTO memaksa kami mengekspor mineral kami?” kata Luhut. Dalam pidatonya, Luhut pun mengingatkan negara-negara berkembang, terutama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), untuk memperkuat kerja sama demi menghadapi tekanan-tekanan tersebut.

“Selama kita (negara-negara di kawasan) bekerja sama, kita dapat berkolaborasi antarsesama anggota ASEAN. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan di kawasan ini,” kata Luhut. Indonesia resmi melarang ekspor bijih nikel sejak 2 Januari 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Terkait kebijakan itu, Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke WTO.

Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada Oktober 2022 mengabulkan gugatan Uni Eropa dan memutuskan Indonesia melanggar aturan-aturan dagang WTO. Presiden RI Joko Widodo sebulan setelah WTO mengabulkan gugatan EU menyampaikan Indonesia mengajukan banding. Jokowi menegaskan Indonesia tak akan menyetop kebijakan hilirisasi terhadap nikel dan kekayaan alam lainnya. Bahkan, setelah larangan ekspor bahan mentah nikel yang diterapkan sejak 2020, Pemerintah lanjut melarang ekspor bahan mentah bauksit.

"Setelah itu, bahan-bahan yang lainnya, termasuk urusan yang kecil-kecil, termasuk kopi. Usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, tahun lalu (30/11).

antara

VOInews.id- Seorang akademisi mengecam rencana Jepang untuk membuang air limbah radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang rusak ke Samudra Pasifik. "Kontaminasi tersebut akan memengaruhi wilayah-wilayah Perjanjian Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan, juga ketika (air) itu pada akhirnya mengalir ke sana," tutur Kalinga Seneviratne, dosen tamu di Universitas Pasifik Selatan, di Suva, Fiji.

Selain itu, lanjutnya, ikan yang terkontaminasi dapat ditangkap di dalam wilayah-wilayah perjanjian tersebut karena stok ikan melakukan migrasi.

Seneviratne mengatakan perjanjian multilateral di antara negara-negara di Pasifik Selatan melarang pengujian, produksi, serta penempatan alat peledak nuklir dan pembuangan limbah nuklir di dalam zona tersebut.

Namun, Jepang mencoba menggunakan berbagai argumen teknis untuk menyatakan hal sebaliknya. "Jepang harus menghindari tindakan yang akan menyebabkan laut tercemar limbah nuklir," tambah Seneviratne. Dia menambahkan bahwa Jepang mengeklaim akan mendorong tatanan berbasis aturan.

"Apabila Jepang ingin melindungi tatanan berbasis aturan, maka mereka harus mematuhi prinsip-prinsip aturan tersebut dan menghormati harapan masyarakat di Pasifik yang berpendapat bahwa perjanjian itu ada untuk menghentikan terjadinya hal seperti ini," jelasnya.

Meskipun terus mendapatkan penentangan dari para pakar, kelompok sipil, dan organisasi perikanan setempat; Jepang tetap bergerak cepat untuk membuang air yang terkontaminasi itu ke laut sehingga memicu protes dari negara-negara tetangga dan masyarakat di Kepulauan Pasifik.

Menurut Forum Kepulauan Pasifik (PIF), berbagai pertanyaan tentang proses dan data yang berkaitan dengan usulan pembuangan air limbah nuklir olahan ke Samudra Pasifik oleh Jepang terus menjadi fokus utama dalam pertemuan yang digelar pada 9 Juni lalu.

Pertemuan itu membahas tentang Air Limbah Fukushima dan diikuti oleh pakar-pakar ilmiah independen PIF serta Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Para pakar PIF menyatakan bahwa kurangnya penelitian Tokyo Electric Power Company terkait pelepasan air, yang terkontaminasi nuklir dari PLTN Fukushima Daiichi dan hubungannya dengan spesies laut bagi negara-negara Forum Pasifik, membuat mereka tidak dapat menyampaikan keputusan yang tepat kepada anggota-anggota PIF tentang kesenjangan prioritas seputar dampak terhadap ekosistem dan ketahanan pangan.

Menurut lembaga penyiaran nasional Jepang NHK, Tokyo Electric Power Company selaku operator PLTN Fukushima Daiichi mulai menguji coba peralatan untuk membuang air yang terkontaminasi nuklir ke Samudra Pasifik pada Senin (12/6) pagi waktu setempat. Proses uji coba terhadap fasilitas pembuangan tersebut diperkirakan akan berlangsung selama sekitar dua pekan.

antara

VOInews.id- Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dijadwalkan terbang ke Tiongkok pada 16 Juni mendatang dalam upaya membuka jalur komunikasi antara Washington dan Beijing yang sempat terputus akibat ketegangan yang terjadi dalam beberapa bulan ini.

Selama berada di Beijing, Blinken akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior Tiongkok. Di sana, dia akan membahas pentingnya menjaga jalur komunikasi agar tetap terbuka untuk mengelola hubungan AS dan Tiongkok secara bertanggung jawab agar terhindar dari konflik, menurut keterangan Deplu AS dalam situs webnya. Dia juga akan membahas masalah-masalah bilateral yang menjadi perhatian AS, isu-isu global dan regional, serta peluang kerja sama yang berkaitan dengan berbagai tantangan lintas negara.

Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah Blinken melakukan panggilan telepon dengan Penasihat Negara Tiongkok sekaligus Menteri Luar Negeri Qin Gang pada Selasa malam waktu setempat. Blinken juga akan terbang ke London untuk menghadiri Konferensi Pemulihan Ukraina.

Selama di London, dia akan memobilisasi dukungan internasional dari sektor publik dan swasta untuk membantu Ukraina pulih dari serangan brutal dan berkelanjutan Rusia. Selama di sana, Blinken juga akan bertemu dengan para mitra dari Inggris, Ukraina, serta mitra dan sekutu lainnya.

Sebelumnya, Tiongkok sempat menolak permintaan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin untuk bertemu langsung dengan rekannya dari Tiongkok Li Shangfu selama forum keamanan tahunan di Singapura pada awal bulan ini. Beijing juga telah memutuskan saluran komunikasi antarmiliter dengan Amerika Serikat setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Agustus tahun lalu.

Selain gesekan terkait Taiwan, yang dianggap Tiongkok sebagai bagian dari wilayahnya, ketegangan lebih lanjut terjadi awal tahun ini setelah Washington mendeteksi apa yang disebutnya sebagai balon mata-mata Tiongkok yang melintasi area-area sensitif Amerika Serikat. Insiden tersebut menyebabkan penundaan mendadak atas rencana kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Beijing pada awal Februari. 

antara

VOInews.id- Kontestan America's Got Talent (AGT) 2023, Putri Ariani, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. “Luar biasa, bangga dan terharu, tak menyangka diapresiasi Presiden seluar-biasa ini,” kata Putri di sela pertemuan dengan Presiden.Putri juga menceritakan pengalamannya saat menjadi kontestan audisi AGT dari mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell, juri yang dikenal keras terhadap kontestan.

Simon juga merupakan tokoh terkemuka di industri hiburan Amerika Serikat.“Yang pasti Putri sangat bersyukur, luar biasa, gak nyangka bakal minta lagu kedua dan di situ Putri juga kedinginan sih,” ujar siswi sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di Bantul, DI Yogyakarta itu.

Putri berharap Presiden Jokowi memberikan dukungan terus kepada dirinya. Putri ingin terus berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.“Dan teman-teman semua bisa ikuti jejak putri,” katanya.

Adapun Golden Buzzer diberikan juri kepada Putri sebagai pertanda peserta langsung menuju ke babak selanjutnya atau akses langsung ke panggung Live Show tanpa melewati tahap audisi dan seleksi lainnyaFasilitas itu adalah cara para juri untuk memberikan pengakuan dan penghormatan khusus kepada peserta, yang dinilai penampilannya mengesankan, berbakat dan patut mendapat pujian.

antara